Kiriman dibuat oleh Sela Ayu Irawati

ASP A2025 -> Diskusi

oleh Sela Ayu Irawati -
Nama : Sela Ayu Irawati
Npm: 2313031015

Teknik-teknik akuntansi sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik meliputi akuntansi dana, akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Pada dasarnya, teknik-teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive yaitu penggunaan salah satu teknik akuntansi tidak menolak penggunaan teknik lainnya. Oleh karena itu, suatu organisasi sektor publik dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda dan bahkan dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda secara bersama-sama.

a. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari pihak legislatif atau karena tuntutan peraturan perundang-undangan. Jenis dana pada organisasi sektor publik adalah dana yang dapat dibelanjakan yang digunakan untuk mencatat nilai aset, utang, perubahan aset bersih dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Berikut ilustrasi akuntansi dana.

b. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

c. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan basis kas dan basis akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran karena manajemen perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan.

Sumber referensi:
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Andi.

MPPE A2025 -> Diskusi

oleh Sela Ayu Irawati -
Nama :Sela Ayu Irawati
Npm:231301015

Berdasarkan referensi yang saya baca, pengertian populasi adalah wilayah Generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:80).
Berdasarkan sifatnya populasi juga terbagi menjadi dua bagian, yakni populasi homogen dan heterogen. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Penelitian di bidang eksakta memiliki populasi bersifat homogen seperti larutan air, cairan, dsb. Sementara populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian di bidang sosial populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen karena subjeknya yang seringkali adalah manusia serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia.

Sugiyono mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi.
Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besar sampel di antaranya adalah :
1. Tingkat homogenitas anggota populasi
Semakin tinggi tingkat homogenitas suatu populasi maka semakin rendah sampel yang bisa diambil.
2. Presisi yang diharapkan peneliti
Presisi merupakan derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi. Semakin tinggi presisi yang diharapkan maka semakin besar jumlah sampel yang diambil.
3. Rancangan analisis data penelitian
Jumlah sampel yang ditentukan harus dapat menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data yang sudah ditentukan.
4. Ketersediaan dana, waktu dan tenaga penelitian.

ASP A2025 -> Summary

oleh Sela Ayu Irawati -
Nama:Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik mengevaluasi pencapaian suatu stategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punisment system.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu organisasi sektor publik telah mencapai tujuannya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi dan indikator kinerja kunci. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Value foe Money merupakan inti pengukuran kinerja pemerintah. Dimana kinerja pemerintah harus diukur dari sisi input, output, dan outcome. Tujuan pengukuran value for money untuk mengukur tingkat keekonomisan dan alokasi sumber daya, efisensi, dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam pengunaan sumber daya.

ASP A2025 -> Diskusi

oleh Sela Ayu Irawati -
Nama:Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015

Pengukuran kinerja untuk sektor publik tidaklah memadai apabila hanya digunakan untuk mengukur internal organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai cara sektor publik untuk menetapkan apakah produk yang disediakannya berkualitas dan dengan harga yang wajar. Maka terdapat unsur eksternal organisasi yang perlu diperhatikan, khususnya orientasi pada masyarakat yang dilayani.

Manfaat Pengukuran Kinerja Bagi Sektor Publik

Pengukuran kinerja memperbaiki pengambilan keputusan
Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal
Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja menunjang perencanaan strategis dan penentuan sasaran
Pengukuran kinerja memungkinkan entitas untuk menentukan penggunaan
sumber daya dengan efektif