Nama: Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015

Audit kinerja berbasis risiko terhadap sistem “IzinCerdas”perlu disusun untuk menilai seberapa efektif, efisien, dan akuntabel sistem tersebut dalam mencapai tujuan e-Government, sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan. Pendekatan ini dimulai dengan analisis risiko utama, seperti keterlambatan proses izin, ketidakjelasan status permohonan, serta peluang penyalahgunaan wewenang meskipun sistem sudah digital. Risiko-risiko tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada aspek manajerial, tata kelola data, dan kontrol internal sistem.

Langkah pertama adalah perencanaan audit berbasis risiko yaitu memetakan area dengan tingkat risiko tertinggi. Misalnya, proses verifikasi dokumen dan persetujuan akhir izin dianggap sebagai titik rawan karena melibatkan keputusan manusia. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data digital melalui log aktivitas sistem, jejak audit (audit trail), serta data waktu proses izin dari pengajuan hingga terbit. Data tersebut dianalisis untuk menemukan pola anomali, seperti adanya pengguna yang sering menyetujui izin di luar jam kerja, keterlambatan sistematis pada instansi tertentu, atau perubahan status izin tanpa dasar yang jelas.

Untuk mendeteksi potensi penyimpangan, auditor dapat memanfaatkan teknologi analitik dan digital forensik, seperti data mining, machine learning dan dashboard analytics. Misalnya, algoritma dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, mendeteksi duplikasi izin, atau menemukan hubungan antara pegawai dan pemohon tertentu yang menunjukkan konflik kepentingan. Selain itu, dashboard real-time dapat digunakan untuk memantau kinerja proses perizinan dan mendeteksi hambatan secara langsung.

Dari hasil audit, rekomendasi yang dapat diberikan meliputi peningkatan kontrol internal berbasis sistem, penyempurnaan fitur pelacakan status izin yang transparan bagi masyarakat, serta penerapan sistem alert otomatis untuk aktivitas mencurigakan. Dengan pendekatan audit berbasis risiko yang didukung teknologi digital, pemerintah dapat tidak hanya mengevaluasi kinerja sistem IzinCerdas secara objektif, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan perizinan daring.

Pelaporan

Nama :Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015

Langkah-langkah dalam mengembangkan laporan audit kinerja sektor publik, yaitu:
1. Persiapan
Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan.
2. Penelaahan (review)
Tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staff audit, review, dan komentar diberikan oleh pihak manajemen atau auditee
3. Pengiriman (transmission)
Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan auditee

Nama:Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015

Pada audit sector publik, elain melakukan financial dan compliance audit, juga perlu dilakukan performance audit yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Audit sector public harus melaporkan fraug dan korupsi yng ada, serta mencegah hal tersebut terjadi, istilah lain untuk performance audit tersebut adalah audit kinerja atau Value for Money audit.

audit kinerja yng meliputi audit ekonomi, efisiansi, dan efektifitas, dan pada dasarnya merupakn perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang di audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevakuasi bukti secara obyektif agar dapat melakukan penilaian secara independent atas ekonomi dan efisiansi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hokum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya, erta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak2 pengguna laporan tersebut.

Adapun peranan penting Value for Money audit adalah untuk meningkatkan akutabilitas lembaga sector publik dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Salah satu hal yang membedakan Value for Money audit dengan audit konfensional adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independent dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan criteria standar yang telah di tetapkan, tanpa pemberian recomendasi perbaikan. Sedangkan dalam Value for Money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahap audit yang telah dilaksanakan

Nama: Sela Ayu Irawati
Npm:2313031015
Laporan keuangan sektor publik:
1. Laporan Surplus/Defisit
Yaitu kondisi dimana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan defisit adalah kondisi dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan.

2.Laporan realisasi anggaran
LRA (Laporan Realisasi Anggaran) adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

3. Laporan Laba/rugi
laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu

4.Laporan aliran kas
merupakan aliran masuk (penerimaan) dan aliran keluar (pengeluaran) pada titik waktu yang berbeda yang terjadi selama masa proyek. Cash Flow adalah tata aliran uang masuk dan keluar per periode waktu pada suatu perusahaan atau lembaga.

5. Neraca
neraca adalah satu dari tiga laporan keuangan inti yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis. Ini memberikan gambaran tentang keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu.

6. Laporan Kinerja
Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).