Nama : Rieke Nindita Sari
NPM: 2313031019
Posts made by Rieke Nindita Sari -
ASP A2025 -> Diskusi
by Rieke Nindita Sari - -
Nama : Rieke Nindita Sari
NPM : 2313031019
1. Anggaran Tradisional (Line Item Budgeting) berfokus pada pengelompokan belanja menurut jenis pengeluaran seperti gaji, bahan habis pakai, modal. Lingkupnya terbatas pada pengendalian input dana tanpa mengaitkan dengan hasil atau kinerja. Banyak digunakan karena sederhana, namun kurang mampu mengukur efektivitas penggunaan dana.
2. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting) mengaitkan alokasi dana dengan hasil (output) dan tujuan yang ingin dicapai (outcome). Berfokus pada meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Lingkupnya mencakup evaluasi keberhasilan program dan pencapaian target kinerja.
3. Anggaran Berbasis Program (Program Budgeting) penganggaran berdasarkan program-program yang memiliki tujuan spesifik. Dana dialokasikan untuk program tertentu agar dapat dievaluasi kinerja dan keberhasilannya. Lingkupnya memudahkan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran per program.
4. Anggaran Berbasis Nol (Zero-Based Budgeting) penyusunan anggaran dimulai dari nol setiap periode, masing-masing kegiatan dibenarkan kebutuhan dan prioritasnya. Digunakan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Lingkupnya mencakup analisis mendalam terhadap tiap pos anggaran.
5. Anggaran Berbasis Aktivitas (Activity-Based Budgeting) berfokus pada biaya aktivitas, membantu mengidentifikasi biaya yang tidak memberi nilai tambah. Lingkupnya lebih detail ke tingkat aktivitas organisasi.
6. Anggaran Berbasis Outcome (Outcome-Based Budgeting) menekankan pengeluaran berdasarkan hasil akhir yang ingin dicapai, misalnya peningkatan kualitas pendidikan. Lingkupnya pada pencapaian tujuan strategis organisasi dan dampak sosial.
7. Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk mencerminkan kebutuhan riil publik. Lingkupnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
8. Anggaran Berbasis Gender (Gender Budgeting) memastikan alokasi dana memperhatikan aspek kesetaraan gender agar manfaatnya merata. Lingkupnya dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan kelompok gender tertentu.
NPM : 2313031019
1. Anggaran Tradisional (Line Item Budgeting) berfokus pada pengelompokan belanja menurut jenis pengeluaran seperti gaji, bahan habis pakai, modal. Lingkupnya terbatas pada pengendalian input dana tanpa mengaitkan dengan hasil atau kinerja. Banyak digunakan karena sederhana, namun kurang mampu mengukur efektivitas penggunaan dana.
2. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting) mengaitkan alokasi dana dengan hasil (output) dan tujuan yang ingin dicapai (outcome). Berfokus pada meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Lingkupnya mencakup evaluasi keberhasilan program dan pencapaian target kinerja.
3. Anggaran Berbasis Program (Program Budgeting) penganggaran berdasarkan program-program yang memiliki tujuan spesifik. Dana dialokasikan untuk program tertentu agar dapat dievaluasi kinerja dan keberhasilannya. Lingkupnya memudahkan pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran per program.
4. Anggaran Berbasis Nol (Zero-Based Budgeting) penyusunan anggaran dimulai dari nol setiap periode, masing-masing kegiatan dibenarkan kebutuhan dan prioritasnya. Digunakan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Lingkupnya mencakup analisis mendalam terhadap tiap pos anggaran.
5. Anggaran Berbasis Aktivitas (Activity-Based Budgeting) berfokus pada biaya aktivitas, membantu mengidentifikasi biaya yang tidak memberi nilai tambah. Lingkupnya lebih detail ke tingkat aktivitas organisasi.
6. Anggaran Berbasis Outcome (Outcome-Based Budgeting) menekankan pengeluaran berdasarkan hasil akhir yang ingin dicapai, misalnya peningkatan kualitas pendidikan. Lingkupnya pada pencapaian tujuan strategis organisasi dan dampak sosial.
7. Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk mencerminkan kebutuhan riil publik. Lingkupnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
8. Anggaran Berbasis Gender (Gender Budgeting) memastikan alokasi dana memperhatikan aspek kesetaraan gender agar manfaatnya merata. Lingkupnya dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan kelompok gender tertentu.
ASP A2025 -> Summary
by Rieke Nindita Sari - -
Nama : Rieke Nindita Sari
NPM : 2313031019
Akuntabilitas
NPM : 2313031019
Akuntabilitas
ASP A2025 -> Diskusi
by Rieke Nindita Sari - -
Nama : Rieke Nindita Sari
NPM : 2313031019
1. Paradigma Anggaran Tradisional bersifat sentralistis dan berorientasi pada input, yaitu pengendalian dan pengawasan terhadap jumlah uang yang dianggarkan. Penganggaran bersifat incremental atau penyesuaian berdasarkan tahun sebelumnya tanpa kajian mendalam, berbasis pada struktur line-item, di mana anggaran diatur menurut jenis pengeluaran tanpa menilai kinerja program. Sehingga kurang mengaitkan anggaran dengan perencanaan jangka panjang, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai. Paradigma ini berfokus pada kontrol dan pertanggungjawaban keuangan secara administratif, sehingga cenderung kaku karena batasan departemen yang jelas dan terpisah. Sedangkan Paradigma Anggaran Berbasis NPM berorientasi pada kinerja (performance-based budgeting) dengan fokus pada output dan outcome, bukan hanya input. Hal ini mendorong efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada value for money (nilai untuk uang). Mengintegrasikan perencanaan jangka panjang dan sasaran yang jelas dalam penyusunan anggaran serta bersifat desentralisasi dan lintas departemen untuk mencapai hasil dan tujuan bersama. Paradigma ini menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar pengalokasian anggaran dan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2. Proses Implementasi Zero-Based Budgeting (ZBB)
Zero-Based Budgeting (ZBB) adalah metode penganggaran yang bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional dan memperkuat pendekatan NPM dengan cara:
- Mengawali setiap periode anggaran dari nol (zero base) tanpa menganggap otomatis bahwa anggaran sebelumnya menjadi dasar.
- Mengharuskan setiap unit kerja menjelaskan dan justifikasi anggaran yang diusulkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas saat ini.
- Mendorong evaluasi program dan kegiatan secara mendalam untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengeluaran.
- Memastikan bahwa setiap pengeluaran direncanakan dan dialokasikan berdasarkan tujuan yang jelas serta diperiksa secara ketat.
- Membantu menghilangkan pemborosan dan pengalokasian anggaran yang tidak efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik.
- Memadukan aspek perencanaan strategis dan manajemen kinerja dalam proses penyusunan anggaran.
NPM : 2313031019
1. Paradigma Anggaran Tradisional bersifat sentralistis dan berorientasi pada input, yaitu pengendalian dan pengawasan terhadap jumlah uang yang dianggarkan. Penganggaran bersifat incremental atau penyesuaian berdasarkan tahun sebelumnya tanpa kajian mendalam, berbasis pada struktur line-item, di mana anggaran diatur menurut jenis pengeluaran tanpa menilai kinerja program. Sehingga kurang mengaitkan anggaran dengan perencanaan jangka panjang, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai. Paradigma ini berfokus pada kontrol dan pertanggungjawaban keuangan secara administratif, sehingga cenderung kaku karena batasan departemen yang jelas dan terpisah. Sedangkan Paradigma Anggaran Berbasis NPM berorientasi pada kinerja (performance-based budgeting) dengan fokus pada output dan outcome, bukan hanya input. Hal ini mendorong efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada value for money (nilai untuk uang). Mengintegrasikan perencanaan jangka panjang dan sasaran yang jelas dalam penyusunan anggaran serta bersifat desentralisasi dan lintas departemen untuk mencapai hasil dan tujuan bersama. Paradigma ini menggunakan pengukuran kinerja sebagai dasar pengalokasian anggaran dan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2. Proses Implementasi Zero-Based Budgeting (ZBB)
Zero-Based Budgeting (ZBB) adalah metode penganggaran yang bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional dan memperkuat pendekatan NPM dengan cara:
- Mengawali setiap periode anggaran dari nol (zero base) tanpa menganggap otomatis bahwa anggaran sebelumnya menjadi dasar.
- Mengharuskan setiap unit kerja menjelaskan dan justifikasi anggaran yang diusulkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas saat ini.
- Mendorong evaluasi program dan kegiatan secara mendalam untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengeluaran.
- Memastikan bahwa setiap pengeluaran direncanakan dan dialokasikan berdasarkan tujuan yang jelas serta diperiksa secara ketat.
- Membantu menghilangkan pemborosan dan pengalokasian anggaran yang tidak efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik.
- Memadukan aspek perencanaan strategis dan manajemen kinerja dalam proses penyusunan anggaran.
ASP A2025 -> Diskusi
by Rieke Nindita Sari - -
Nama : Rieke Nindita Sari
NPM : 2313031019
Transformasi digital di sektor publik mengacu pada integrasi teknologi digital dalam proses administrasi dan penyampaian layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas layanan publik, misalnya aplikasi laporan masyarakat (SP4N-LAPOR!) dan layanan administrasi kependudukan digital (SALAMAN). Manajemen sektor publik di era digital dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif antar instansi serta memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kanal digital. Namun dalam hal ini terdapat tantangan utama meliputi kesenjangan digital, keamanan data dan privasi, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan investasi yang besar untuk infrastruktur dan pelatihan SDM.
NPM : 2313031019
Transformasi digital di sektor publik mengacu pada integrasi teknologi digital dalam proses administrasi dan penyampaian layanan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas layanan publik, misalnya aplikasi laporan masyarakat (SP4N-LAPOR!) dan layanan administrasi kependudukan digital (SALAMAN). Manajemen sektor publik di era digital dituntut untuk lebih adaptif, responsif, dan kolaboratif antar instansi serta memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kanal digital. Namun dalam hal ini terdapat tantangan utama meliputi kesenjangan digital, keamanan data dan privasi, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan investasi yang besar untuk infrastruktur dan pelatihan SDM.