Nama : Desmala Az zahra
npm : 2313031002
Kesimpulan dari materi minggu ini tentang
Pengukuran kinerja sektor publik adalah proses penting untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan efektivitas dalam pelaksanaan program pemerintah berbasis indikator finansial dan non-finansial. Sistem ini bertujuan memberikan informasi kepada manajer agar dapat memonitor, mengendalikan, serta memperbaiki kinerja unit kerja sektor publik, sekaligus memastikan akuntabilitas kepada publik dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Pengukuran dilakukan melalui serangkaian indikator seperti input, output, outcome, manfaat, dan dampak, serta dapat diperkuat menggunakan konsep “value for money” yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pelayanan publik. Indikator kinerja yang digunakan bisa berupa biaya unit, tingkat kepuasan pelanggan, maupun distribusi dan cakupan layanan, sesuai dengan karakteristik unit organisasi yang dinilai.
Dalam konteks pelaporan dan pengukuran kinerja sektor publik di Victoria maupun di Indonesia, tantangan utama masih berupa penetapan tujuan yang selaras, indikator outcome yang kuat, serta pelaporan hasil yang jelas dan komprehensif. Pengukuran kinerja publik secara konsisten akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi organisasi dengan stakeholder serta masyarakat luas.
dan pada
E-book Public Sector Performance Measurement and Reporting dapat di simpulkan bahwakinerja dan pelaporan sektor publik dalam laporan Auditor-General Victoria tahun 2014 menyoroti bahwa sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang diterapkan di Victoria masih belum efektif sepenuhnya dalam memenuhi tujuan pemerintah, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Meskipun sudah terdapat reformasi dari sekadar mengukur output menjadi menilai dampak terhadap outcome yang diinginkan pemerintah, berbagai kelemahan mendasar tetap ada seperti definisi tujuan yang belum selaras, indikator outcome yang kurang kuat, serta minimnya analisis berarti pada laporan tahunan maupun anggaran.
Selain itu, perkembangan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang juga berjalan sangat lambat, sehingga pemerintah kurang mendapatkan gambaran yang komprehensif untuk menghadapi tantangan pelayanan publik di masa depan. Departemen Keuangan (DTF) memang telah berupaya memberikan panduan dan mengawasi pelaksanaan pengukuran kinerja, namun rekomendasi laporan ini menekankan perlunya peningkatan mutu panduan, kedalaman reviu, dan kejelasan pelaporan.
Singkatnya, agar pengukuran dan pelaporan kinerja sektor publik dapat benar-benar efektif dan transparan, diperlukan komitmen penuh dari seluruh departemen dan DTF untuk mengatasi hambatan yang ada, meningkatkan kolaborasi dalam desain dan penerapan sistem pengukuran, serta memperbaiki kualitas analisis, dokumentasi, dan pelaporan hasil kinerja.