Posts made by Igha Mawardhani

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -
Nama : Igha Mawardhani
NPM : 2313031043

Harga pelayanan sektor publik ditentukan dengan melihat biaya nyata yang dibutuhkan untuk memberikan layanan, seperti gaji pegawai, peralatan, dan pemeliharaan. Setelah itu pemerintah menyesuaikan harga dengan tujuan layanan—apakah mau full dibayar, disubsidi, atau dibuat murah untuk masyarakat.

Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan bayar masyarakat, supaya tarif tidak memberatkan kelompok tertentu. Terakhir, harga ditetapkan lewat aturan resmi seperti Perda atau Peraturan Menteri agar adil dan transparan.

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -

Nama : Igha Mawardhani

NPM : 2313031043


1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional disusun sebagai daftar belanja yang sangat detail, seperti gaji, ATK, atau perjalanan dinas. Fokus utamanya hanya memastikan semua pengeluaran sesuai aturan. Pendekatan ini membuat anggaran mudah dikontrol, tetapi tidak mampu menunjukkan hasil atau manfaat yang dicapai pemerintah.


2. Anggaran Inkremental

Dalam anggaran inkremental, pemerintah hanya menyesuaikan anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit penambahan atau pengurangan. Cara ini terlihat praktis, tetapi sering mempertahankan kegiatan yang sebenarnya sudah tidak efektif karena tidak ditinjau ulang secara menyeluruh.


3. Anggaran Berbasis Program

Anggaran berbasis program menyusun belanja berdasarkan tujuan pembangunan, bukan daftar barang. Setiap kegiatan ditempatkan dalam satu program besar, sehingga arah anggaran lebih jelas dan selaras dengan prioritas pemerintah. Pendekatan ini memudahkan pemerintah fokus pada tujuan, bukan sekadar belanja rutin.


4. Anggaran Berbasis Kinerja

Pada anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus menunjukkan hubungan antara dana yang digunakan dan hasil yang dicapai. Setiap kegiatan diberi target output dan outcome, sehingga anggaran tidak hanya menjadi dokumen angka, tetapi alat untuk menilai seberapa besar manfaat bagi masyarakat.


5. Zero-Based Budgeting (ZBB)

ZBB membuat setiap unit kerja memulai anggaran dari nol. Tidak ada kegiatan yang otomatis mendapat dana hanya karena pernah dibiayai sebelumnya. Setiap program harus dibuktikan relevansi dan manfaatnya. Cara ini membantu menyingkirkan belanja yang tidak berguna dan meningkatkan efisiensi.

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -

Nama : Igha Mawardhani

NPM : 2313031043

1. Anggaran tradisional melihat anggaran sebagai daftar belanja rutin yang harus dibiayai setiap tahun. Fokusnya pada input—berapa uang yang keluar, bukan apa hasilnya. Pemerintah cenderung mempertahankan pola lama karena yang penting adalah “menghabiskan anggaran sesuai pos”.

Anggaran berbasis NPM (New Public Management) mengubah cara pandang tersebut. NPM menilai anggaran sebagai alat manajemen kinerja, bukan sekadar catatan belanja. Fokusnya pada output dan value for money, sehingga setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang jelas bagi publik. Pendekatannya lebih fleksibel, kompetitif, dan mendorong inovasi.


2. Zero-Based Budgeting (ZBB) bekerja dengan cara menyuruh setiap unit organisasi memulai perencanaan anggaran dari nol, bukan dari angka tahun sebelumnya. Setiap program harus dibuktikan kegunaannya dan diajukan kembali dari awal.

Dalam konteks mengatasi perbedaan paradigma:

• Kelemahan anggaran tradisional (otomatis, tidak mempertanyakan efektivitas) diperbaiki karena ZBB memaksa instansi menjelaskan alasan setiap kegiatan.

• Kekuatan NPM (orientasi kinerja dan manfaat) makin dikuatkan karena setiap program harus menunjukkan hasil dan nilai tambah sebelum diberi dana.

• ZBB menjadi “jembatan” yang membuat anggaran lebih rasional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata, tanpa meninggalkan akuntabilitas kinerja yang dikejar NPM.

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -

Nama : Igha Mawardhani

NPM : 2313031043

Menurut saya, sistem manajemen sektor publik di era digital adalah bentuk perubahan besar dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Di masa sekarang, teknologi bukan hanya alat bantu, tapi sudah menjadi inti dari proses manajerial dan pengambilan keputusan.

Keunggulan utama sistem ini terletak pada efisiensi, transparansi, dan keterbukaan informasi. Segala sesuatu bisa dilakukan lebih cepat, misalnya dalam penganggaran, pelaporan, hingga pelayanan publik yang kini bisa diakses secara online. Masyarakat juga lebih mudah memantau dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah.

Namun, perubahan ini menuntut aparatur yang melek digital dan mampu beradaptasi, karena tanpa kemampuan itu, teknologi hanya akan jadi formalitas tanpa meningkatkan kinerja.


Jadi, sistem manajemen sektor publik di era digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.