Posts made by Igha Mawardhani

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -

Nama : Igha Mawardhani

NPM : 2313031043

1. Anggaran tradisional melihat anggaran sebagai daftar belanja rutin yang harus dibiayai setiap tahun. Fokusnya pada input—berapa uang yang keluar, bukan apa hasilnya. Pemerintah cenderung mempertahankan pola lama karena yang penting adalah “menghabiskan anggaran sesuai pos”.

Anggaran berbasis NPM (New Public Management) mengubah cara pandang tersebut. NPM menilai anggaran sebagai alat manajemen kinerja, bukan sekadar catatan belanja. Fokusnya pada output dan value for money, sehingga setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang jelas bagi publik. Pendekatannya lebih fleksibel, kompetitif, dan mendorong inovasi.


2. Zero-Based Budgeting (ZBB) bekerja dengan cara menyuruh setiap unit organisasi memulai perencanaan anggaran dari nol, bukan dari angka tahun sebelumnya. Setiap program harus dibuktikan kegunaannya dan diajukan kembali dari awal.

Dalam konteks mengatasi perbedaan paradigma:

• Kelemahan anggaran tradisional (otomatis, tidak mempertanyakan efektivitas) diperbaiki karena ZBB memaksa instansi menjelaskan alasan setiap kegiatan.

• Kekuatan NPM (orientasi kinerja dan manfaat) makin dikuatkan karena setiap program harus menunjukkan hasil dan nilai tambah sebelum diberi dana.

• ZBB menjadi “jembatan” yang membuat anggaran lebih rasional, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata, tanpa meninggalkan akuntabilitas kinerja yang dikejar NPM.

ASP B2025 -> Diskusi

by Igha Mawardhani -

Nama : Igha Mawardhani

NPM : 2313031043

Menurut saya, sistem manajemen sektor publik di era digital adalah bentuk perubahan besar dalam cara pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. Di masa sekarang, teknologi bukan hanya alat bantu, tapi sudah menjadi inti dari proses manajerial dan pengambilan keputusan.

Keunggulan utama sistem ini terletak pada efisiensi, transparansi, dan keterbukaan informasi. Segala sesuatu bisa dilakukan lebih cepat, misalnya dalam penganggaran, pelaporan, hingga pelayanan publik yang kini bisa diakses secara online. Masyarakat juga lebih mudah memantau dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah.

Namun, perubahan ini menuntut aparatur yang melek digital dan mampu beradaptasi, karena tanpa kemampuan itu, teknologi hanya akan jadi formalitas tanpa meningkatkan kinerja.


Jadi, sistem manajemen sektor publik di era digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tapi juga tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.