Nama: Dwi Apriyana
NPM: 2313031022

Penentuan harga pelayanan sektor publik merupakan cara pembiayaan pelayanan publik yang dilakukan dengan cara membebankan sebagian biaya kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, bukan hanya mengandalkan pajak. Bentuk pelayanan publik yang dapat dikenakan tarif antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, energi dan listrik, jalan tol, serta layanan kesehatan. Pembebanan tarif ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu adanya perbedaan antara barang publik dan barang privat, tuntutan efisiensi ekonomi, dan penerapan prinsip keuntungan yang wajar. Harga pelayanan publik ditetapkan berdasarkan biaya total penyediaan layanan, namun dalam praktiknya sulit untuk menentukan biaya tersebut secara tepat. Oleh karena itu, digunakan pendekatan marginal cost pricing, yaitu menetapkan tarif sama dengan biaya tambahan untuk melayani satu konsumen tambahan. Pendekatan ini bertujuan agar harga yang dibebankan mencerminkan nilai ekonomi yang efisien dan adil. Selain itu, terdapat beberapa strategi harga seperti two-part tariffs (berdasarkan jumlah konsumsi), peak-load pricing (berdasarkan waktu permintaan tertinggi), dan full cost recovery (berdasarkan biaya total penyediaan layanan).

Nama: Dwi Apriyana
NPM: 2313031022

Analisis investasi sektor publik merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan pemerintah untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau program pembangunan yang menggunakan dana publik. Tujuan utama analisis ini adalah memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Proses analisis dimulai dari identifikasi kebutuhan investasi, seperti inventarisasi aset dan penilaian kondisi barang modal yang sudah ada, hingga penentuan investasi baru yang diperlukan. Dalam menilai kelayakan investasi publik, berbagai faktor perlu dipertimbangkan, antara lain tingkat diskonto, inflasi, risiko ketidakpastian politik dan ekonomi, serta keterbatasan dana (capital rationing). Selain itu, analisis juga harus memperhatikan tingkat utang pemerintah dan social opportunity cost rate, yakni tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan ketika sumber daya digunakan untuk investasi tertentu. Untuk menilai kelayakan, terdapat beberapa teknik evaluasi seperti analisis manfaat-biaya (cost-benefit analysis), net present value (NPV), payback period, analisis efektivitas biaya, dan discounted cash flow (DCF). Di antara metode tersebut, analisis biaya-manfaat menjadi yang paling umum digunakan karena dapat mengukur net social benefit atau manfaat sosial bersih dari proyek tersebut. Melalui pendekatan yang sistematis dan rasional, analisis investasi publik membantu pemerintah menilai apakah suatu proyek layak dijalankan berdasarkan efisiensi penggunaan dana dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.