Perencanaan
Posts made by Dwi Apriyana
ASP A2025 -> Diskusi
by Dwi Apriyana -
Nama: Dwi Apriyana
Npm: 2313031022
Langkah-langkah dalam mengembangkan laporan audit kinerja sektor publik yaitu:
1. Perencanaan Audit
Auditor menentukan tujuan audit, apa yang akan diperiksa, dan bagaimana caranya. Misalnya, fokus pada apakah penggunaan dana sudah efisien, efektif, dan ekonomis.
2. Pengumpulan Data
Auditor mengumpulkan informasi melalui dokumen, laporan keuangan, wawancara, atau observasi langsung. Data ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah atau instansi publik.
3. Analisis dan Penilaian Kinerja
Data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat apakah kegiatan atau program berjalan sesuai rencana, menggunakan sumber daya dengan benar, dan mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Menyusun Temuan Audit
Hasil analisis dituangkan dalam temuan audit. Temuan ini menjelaskan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, lengkap dengan bukti pendukung.
5. Memberikan Rekomendasi
Auditor membuat saran atau rekomendasi yang jelas dan praktis untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan anggaran.
6. Menyusun Laporan Audit
Semua hasil audit disatukan dalam laporan yang berisi latar belakang, tujuan audit, temuan, rekomendasi, dan kesimpulan.
7. Penyampaian dan Tindak Lanjut
Laporan diserahkan kepada pihak yang berwenang, dan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan rekomendasi dijalankan sehingga kinerja instansi publik bisa lebih baik.
Npm: 2313031022
Langkah-langkah dalam mengembangkan laporan audit kinerja sektor publik yaitu:
1. Perencanaan Audit
Auditor menentukan tujuan audit, apa yang akan diperiksa, dan bagaimana caranya. Misalnya, fokus pada apakah penggunaan dana sudah efisien, efektif, dan ekonomis.
2. Pengumpulan Data
Auditor mengumpulkan informasi melalui dokumen, laporan keuangan, wawancara, atau observasi langsung. Data ini digunakan untuk menilai kinerja pemerintah atau instansi publik.
3. Analisis dan Penilaian Kinerja
Data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat apakah kegiatan atau program berjalan sesuai rencana, menggunakan sumber daya dengan benar, dan mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Menyusun Temuan Audit
Hasil analisis dituangkan dalam temuan audit. Temuan ini menjelaskan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, lengkap dengan bukti pendukung.
5. Memberikan Rekomendasi
Auditor membuat saran atau rekomendasi yang jelas dan praktis untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan anggaran.
6. Menyusun Laporan Audit
Semua hasil audit disatukan dalam laporan yang berisi latar belakang, tujuan audit, temuan, rekomendasi, dan kesimpulan.
7. Penyampaian dan Tindak Lanjut
Laporan diserahkan kepada pihak yang berwenang, dan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan rekomendasi dijalankan sehingga kinerja instansi publik bisa lebih baik.
ASP A2025 -> Diskusi
by Dwi Apriyana -
Nama: Dwi Apriyana
Npm: 2313031022
Peran penting Value for Money audit dalam sektor publik adalah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, audit ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan, dan membantu mencegah pemborosan, penyalahgunaan, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana publik mampu menghasilkan hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Value for Money audit, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kinerja layanan publik.
Selain itu, Vaue for Money audit juga membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, mengurangi risiko pemborosan, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Secara keseluruhan, audit ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga merupakan alat evaluasi kinerja dan perbaikan yang mendukung prinsip good governance serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Npm: 2313031022
Peran penting Value for Money audit dalam sektor publik adalah untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga anggaran publik memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, audit ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memberikan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan, dan membantu mencegah pemborosan, penyalahgunaan, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana publik mampu menghasilkan hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Value for Money audit, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kinerja layanan publik.
Selain itu, Vaue for Money audit juga membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, mengurangi risiko pemborosan, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Secara keseluruhan, audit ini bukan hanya pengawasan, tetapi juga merupakan alat evaluasi kinerja dan perbaikan yang mendukung prinsip good governance serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
ASP A2025 -> Diskusi
by Dwi Apriyana -
Nama: Dwi Apriyana
Npm: 2313031022
Dalam sektor publik, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi yang lengkap, dan transparan mengenai bagaimana anggaran direncanakan, direalisasikan, serta bagaimana posisi keuangan pemerintah pada akhir periode. Secara umum, pemerintah menyajikan tujuh jenis laporan keuangan yang saling melengkapi satu sama lain yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yang menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode sehingga dapat diketahui sisa anggaran yang tersedia dan alasan perubahan tersebut.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Neraca memberikan informasi mengenai kekayaan dan kewajiban pemerintah secara menyeluruh. Kemudian ada
4. Laporan Operasional (LO), yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual untuk menilai kinerja operasional pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik.
5. Laporan Arus Kas, yang menjelaskan arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode. Laporan ini membantu menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola kas secara efektif.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah yang terjadi akibat surplus atau defisit operasional serta transaksi lainnya dalam satu periode.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, yang memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian angka-angka dalam laporan utama, serta informasi yang dianggap penting
Npm: 2313031022
Dalam sektor publik, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi yang lengkap, dan transparan mengenai bagaimana anggaran direncanakan, direalisasikan, serta bagaimana posisi keuangan pemerintah pada akhir periode. Secara umum, pemerintah menyajikan tujuh jenis laporan keuangan yang saling melengkapi satu sama lain yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yang menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dari awal hingga akhir periode sehingga dapat diketahui sisa anggaran yang tersedia dan alasan perubahan tersebut.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Neraca memberikan informasi mengenai kekayaan dan kewajiban pemerintah secara menyeluruh. Kemudian ada
4. Laporan Operasional (LO), yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual untuk menilai kinerja operasional pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik.
5. Laporan Arus Kas, yang menjelaskan arus masuk dan arus keluar kas selama satu periode. Laporan ini membantu menilai kemampuan pemerintah dalam mengelola kas secara efektif.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menggambarkan perubahan ekuitas pemerintah yang terjadi akibat surplus atau defisit operasional serta transaksi lainnya dalam satu periode.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, yang memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian angka-angka dalam laporan utama, serta informasi yang dianggap penting
ASP A2025 -> Diskusi
by Dwi Apriyana -
Nama: Dwi Apriyana
Npm: 2313031022
Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, hal paling penting yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusianya. Teknik akuntansi seperti basis akrual membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi dibanding basis kas. Jika pegawai belum memiliki kemampuan yang cukup, maka laporan keuangan yang dihasilkan bisa keliru atau tidak lengkap. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Subhi dan Yuhertiana (2021) yang menemukan bahwa kompetensi SDM menjadi penentu keberhasilan penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah. Selain SDM, kemampuan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu. Teknik akuntansi akrual memerlukan sistem yang mampu mencatat aset, kewajiban, dan transaksi nonkas dengan akurat. Tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, proses pencatatan menjadi lambat dan rawan kesalahan. Penelitian Pasi, Kadir, dan Isnaini (2018) menunjukkan bahwa lemahnya infrastruktur TI di pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam implementasi akuntansi akrual.
Pertimbangan lain adalah tujuan pelaporan keuangan. Jika tujuan laporan lebih ke arah pengendalian anggaran, teknik berbasis kas mungkin cukup. Namun, jika tujuannya untuk menggambarkan kondisi keuangan secara lebih lengkap, akuntansi akrual lebih tepat digunakan. Akhirnya, instansi juga harus melihat regulasi dan komitmen organisasi. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan SAP berbasis akrual, sehingga teknik apa pun yang dipilih harus selaras dengan standar tersebut. Putri, dan Ernayani (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akrual sangat bergantung pada kepatuhan regulasi dan dukungan pimpinan.
Referensi:
Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi.
Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik.
Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik.
Npm: 2313031022
Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik, hal paling penting yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusianya. Teknik akuntansi seperti basis akrual membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi dibanding basis kas. Jika pegawai belum memiliki kemampuan yang cukup, maka laporan keuangan yang dihasilkan bisa keliru atau tidak lengkap. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Subhi dan Yuhertiana (2021) yang menemukan bahwa kompetensi SDM menjadi penentu keberhasilan penerapan akuntansi akrual di instansi pemerintah. Selain SDM, kemampuan teknologi informasi juga menjadi faktor penentu. Teknik akuntansi akrual memerlukan sistem yang mampu mencatat aset, kewajiban, dan transaksi nonkas dengan akurat. Tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, proses pencatatan menjadi lambat dan rawan kesalahan. Penelitian Pasi, Kadir, dan Isnaini (2018) menunjukkan bahwa lemahnya infrastruktur TI di pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam implementasi akuntansi akrual.
Pertimbangan lain adalah tujuan pelaporan keuangan. Jika tujuan laporan lebih ke arah pengendalian anggaran, teknik berbasis kas mungkin cukup. Namun, jika tujuannya untuk menggambarkan kondisi keuangan secara lebih lengkap, akuntansi akrual lebih tepat digunakan. Akhirnya, instansi juga harus melihat regulasi dan komitmen organisasi. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan SAP berbasis akrual, sehingga teknik apa pun yang dipilih harus selaras dengan standar tersebut. Putri, dan Ernayani (2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akrual sangat bergantung pada kepatuhan regulasi dan dukungan pimpinan.
Referensi:
Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi.
Safari, M. D. E. T., Putri, P. A. N., & Ernayani, R. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik.
Pasi, N., Kadir, A., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik.