Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

Materi pekan ini memberikan gambaran bahwa kinerja sektor publik tidak bisa dinilai seperti perusahaan yang berorientasi pada laba, melainkan harus dilihat dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dan bagaimana sumber daya negara digunakan secara bertanggung jawab. Penilaian kinerja di instansi pemerintah berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan anggaran benar-benar bergerak ke arah yang mendukung tujuan pembangunan. Kinerja dinilai bukan hanya dari apa yang dikeluarkan pemerintah, tetapi terutama dari hasil dan dampaknya terhadap kehidupan publik. Karena itu, pengukuran kinerja dilakukan melalui berbagai pendekatan yang mencakup aspek input, proses, output, hingga outcome, sehingga dapat terlihat apakah pelayanan publik berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Sistem seperti SAKIP, indikator kinerja, dan pendekatan value for money memperkuat upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola. Instrumen tersebut membantu organisasi publik untuk memetakan prioritas, memperjelas target, serta menilai apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan tujuan pelayanan. Materi ini juga menyoroti bahwa pengukuran kinerja harus didukung data yang memadai, teknologi informasi yang memfasilitasi pemantauan, serta sumber daya manusia yang paham prinsip manajemen kinerja. Tantangan seperti keterbatasan data, budaya kerja yang belum fokus pada hasil, dan keragaman kebutuhan masyarakat membuat pengukuran kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, materi pekan ini menegaskan bahwa kinerja sektor publik merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang terpercaya dan berorientasi pada kepentingan publik.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

1. Dilihat dari biaya produksi layanan (cost of service).
2. Memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat (ability to pay).
3. Menimbang manfaat sosial yang dihasilkan (social benefit).
4. Mengacu pada regulasi dan kebijakan pemerintah.
5. Mempertimbangkan subsidi untuk layanan tertentu.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

Analisis investasi sektor publik berfokus pada bagaimana pemerintah menilai kelayakan suatu proyek agar manfaat yang diterima masyarakat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Proses ini biasanya dimulai dari identifikasi kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau layanan dasar lain yang tidak selalu memberikan keuntungan finansial langsung tetapi memiliki dampak sosial yang besar. Penilaian kemudian dilanjutkan dengan estimasi biaya jangka pendek dan jangka panjang, termasuk biaya pembangunan, operasi, pemeliharaan, serta kemungkinan risiko yang muncul selama masa proyek. Di sisi manfaat, evaluasi tidak hanya melihat nilai ekonomi, tetapi juga peningkatan akses pelayanan, pertumbuhan wilayah, pemerataan pembangunan, dan dampak kesejahteraan masyarakat. Analisis seperti cost-benefit, cost-effectiveness, dan analisis risiko digunakan untuk melihat apakah proyek tersebut benar-benar memberikan nilai tambah. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, daya dukung fiskal daerah atau negara, serta kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka panjang. Dalam praktiknya, investasi sektor publik sering dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga prioritas ditetapkan berdasarkan urgensi, dampak sosial, dan seberapa strategis proyek tersebut bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan investasi tetap berada pada jalur yang tepat dan tidak membebani keuangan publik. Pendekatan seperti ini membantu pemerintah menempatkan sumber daya pada program yang memberi manfaat paling besar, sehingga investasi yang dilakukan benar-benar mampu mendorong peningkatan kualitas hidup dan mendukung pembangunan yang lebih merata.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

1. Anggaran Tradisional (Line Item Budgeting)
Lingkupnya fokus pada daftar belanja berdasarkan jenis pengeluaran, seperti belanja pegawai atau belanja barang. Tujuannya untuk kontrol dan kepatuhan.

2. Anggaran Kinerja (Performance Budgeting)
Lingkupnya menekankan keterkaitan antara input–output. Anggaran disusun berdasarkan program, indikator kinerja, dan hasil yang ingin dicapai.

3. Anggaran Berbasis Program (Program Budgeting)
Lingkupnya mengelompokkan anggaran berdasarkan program pemerintah. Setiap program memiliki tujuan, sasaran, serta kegiatan yang mendukungnya.

4. Anggaran Berbasis Zero (Zero-Based Budgeting)
Lingkupnya mewajibkan setiap unit kerja menjelaskan kembali kebutuhan anggarannya dari nol. Tidak bergantung pada anggaran tahun lalu.

5. Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting)
Lingkupnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran, khususnya pada level daerah.

6. Anggaran Berbasis Kebutuhan (Planning Programming Budgeting System / PPBS)
Lingkupnya memadukan perencanaan jangka panjang, penentuan prioritas, dan analisis biaya-manfaat.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

1. Menurut Indrawati (2014), paradigma NPM mendorong perubahan besar dari sistem anggaran tradisional yang hanya mengikuti pola belanja tahunan menjadi anggaran berbasis kinerja yang mengutamakan hasil dan nilai manfaat program pemerintah.

2. Nurunnabilah & Ahmad (2023) menyatakan bahwa ZBB meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas karena seluruh aktivitas dianalisis ulang setiap tahun, sehingga hanya program yang benar-benar penting dan berkinerja yang akan dibiayai sesuai semangat NPM.