Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

1. Perencanaan Audit Kinerja
2. Penentuan Ruang Lingkup Audit
3. Pengumpulan dan Analisis Bukti
4. Evaluasi Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis
5. Perumusan Temuan Audit
6. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan
7. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Audit
8. Tindak Lanjut Hasil Audit

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

Value for money audit memiliki peran yang sangat strategis dalam sektor publik karena membantu memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Audit ini tidak hanya melihat apakah anggaran digunakan sesuai aturan, tetapi juga menilai apakah program publik dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pendekatan tersebut membuat instansi pemerintah tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas layanan dan hasil yang diterima masyarakat. Melalui evaluasi yang lebih menyeluruh, value for money audit mampu mengidentifikasi pemborosan, duplikasi aktivitas, dan proses kerja yang tidak memberikan nilai tambah. Temuan tersebut menjadi dasar perbaikan kebijakan dan manajemen sehingga layanan publik dapat ditingkatkan. Audit ini juga membantu memperkuat akuntabilitas karena pemerintah harus mampu menjelaskan hasil yang dicapai, bukan hanya jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya audit berbasis nilai ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat karena publik melihat bahwa anggaran dikelola dengan pertimbangan manfaat dan bukan sekadar rutinitas administrasi.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

•Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja dalam satu periode.

•Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) – Menjelaskan perubahan SAL dari awal hingga akhir periode anggaran.

•Laporan Operasional (LO) – Menyajikan informasi pendapatan dan beban berbasis akrual untuk menggambarkan surplus atau defisit operasional.

•Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) – Menggambarkan kenaikan atau penurunan ekuitas dalam organisasi publik.

•Neraca – Menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.

•Laporan Arus Kas (LAK) – Memberikan informasi aliran kas masuk dan keluar dari berbagai aktivitas pemerintah.

•Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) – Menyediakan penjelasan tambahan, kebijakan akuntansi, serta rincian penting agar laporan lebih mudah dipahami.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

Tujuan Pelaporan
Teknik akuntansi dipilih sesuai tujuan pelaporan, apakah untuk transparansi, akuntabilitas, evaluasi kinerja, atau dasar pengambilan keputusan.
Referensi: Mahmudi (2019), Akuntansi Sektor Publik.

Karakteristik Organisasi Publik
Setiap instansi memiliki fungsi berbeda, sehingga teknik yang digunakan harus sesuai dengan sifat layanan, sumber pendanaan, dan tingkat regulasi.
Referensi: Halim & Kusufi (2014).

Jenis Transaksi dan Kompleksitas Program
Program yang kompleks membutuhkan teknik akuntansi yang mampu menggambarkan biaya, output, dan outcome secara akurat.
Referensi: Mardiasmo (2018).

Ketersediaan Data dan Sistem Informasi
Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kemampuan sistem informasi dan kualitas data yang tersedia.
Referensi: BPKP (2020) – Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Kapasitas SDM Akuntansi
Teknik akuntansi yang dipilih harus realistis dijalankan berdasarkan kompetensi sumber daya manusia instansi tersebut.
Referensi: KemenPAN-RB (2019).

Kesesuaian Regulasi
Teknik akuntansi wajib mengikuti standar pemerintah seperti SAP (PP No. 71 Tahun 2010).
Referensi: Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebutuhan Pengendalian dan Audit
Teknik harus memudahkan proses pengendalian internal dan pemeriksaan oleh BPK.
Referensi: BPK RI – Ikhtisar Hasil Pemeriksaan.

Nama: Intan Ruliana
NPM: 2313031016

Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk melihat seberapa baik instansi pemerintah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Fokus utamanya ada pada efektivitas layanan, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas output program, serta manfaat yang dirasakan publik. Pengukuran ini biasanya memakai indikator input, proses, output, outcome, hingga dampak, sehingga bisa terlihat apakah program benar-benar memberikan nilai tambah. Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan alat seperti SAKIP, IKU, dan Value for Money untuk menilai apakah layanan sudah sesuai target. Pengukuran kinerja membantu instansi memperbaiki penyusunan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan.