Posts made by TAZKI ALFIKRI

EKO PUBLIK A26 -> TUGAS ANALISIS

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028
Kelas: 2023A

1. Kasus yang saya pilih adalah ketika calon mahasiswa memilih perguruan tinggi. Transaksi yang terjadi berupa pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa atau orang tua kepada perguruan tinggi untuk memperoleh layanan pendidikan.

2. Pihak yang terlibat adalah perguruan tinggi sebagai penyedia layanan pendidikan dan calon mahasiswa sebagai pengguna layanan. Orang tua juga dapat terlibat karena dalam banyak kasus mereka ikut membiayai pendidikan.

3. Menurut saya, perguruan tinggi memiliki informasi yang lebih banyak karena lebih mengetahui kondisi sebenarnya mengenai kualitas dosen, proses pembelajaran, fasilitas, kurikulum, serta layanan yang diberikan. Calon mahasiswa biasanya hanya memperoleh informasi dari website, brosur, media sosial, atau promosi kampus.

4. Kasus ini lebih dekat dengan adverse selection, karena calon mahasiswa harus menentukan pilihan sebelum menggunakan layanan pendidikan secara langsung. Mereka bisa saja memilih perguruan tinggi berdasarkan informasi yang terlihat menarik, tetapi belum mengetahui kualitas sebenarnya.

5. Dampaknya, calon mahasiswa bisa mengambil keputusan yang kurang tepat karena informasi yang dimiliki belum lengkap. Mereka mungkin membayar biaya pendidikan yang cukup besar tetapi mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini juga dapat membuat persaingan antarperguruan tinggi menjadi kurang sehat jika promosi lebih ditonjolkan daripada kualitas sebenarnya.

6. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan adalah signaling, screening, reputasi, dan sertifikasi. Perguruan tinggi dapat menunjukkan kualitas melalui akreditasi, prestasi mahasiswa, kualitas dosen, program pendidikan, dan informasi lulusan. Sementara itu, calon mahasiswa dapat melakukan screening dengan membandingkan beberapa perguruan tinggi sebelum menentukan pilihan.

7. Pemerintah dapat mengurangi masalah informasi asimetris dengan menetapkan standar pendidikan, melakukan akreditasi, melakukan pengawasan, serta menyediakan informasi mengenai perguruan tinggi yang dapat diakses masyarakat. Dengan begitu, calon mahasiswa memiliki dasar yang lebih jelas sebelum memilih.

8. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia sebesar 32,89% untuk kelompok usia 19–23 tahun. Di Provinsi Lampung, APK perguruan tinggi sebesar 24,38%. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua penduduk pada kelompok usia tersebut melanjutkan pendidikan tinggi. Karena pendidikan tinggi membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar, informasi mengenai kualitas perguruan tinggi menjadi penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan dengan lebih tepat.

9. Menurut saya, perguruan tinggi perlu lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai kualitas dosen, biaya pendidikan, fasilitas, program pembelajaran, dan kondisi lulusannya. Pemerintah juga perlu memastikan informasi tersebut dapat diakses dan dibandingkan dengan mudah sehingga calon mahasiswa tidak hanya memilih berdasarkan promosi atau nama perguruan tinggi.

Sumber:
https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-
https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html

EKO PUBLIK A26 -> PEMANTIK DISKUSI

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028
Kelas: 2023A

1. Menurut saya, kasus tersebut termasuk informasi asimetris karena orang tua dan pihak sekolah tidak memiliki informasi yang sama. Sekolah tentu lebih mengetahui kondisi dan kualitas sebenarnya, sedangkan orang tua hanya bisa menilai berdasarkan informasi yang diberikan oleh sekolah.

2. Pihak sekolah memiliki informasi yang lebih banyak, terutama mengenai kualitas guru, proses pembelajaran, fasilitas, kegiatan siswa, serta hasil pendidikan. Sementara itu, orang tua perlu mencari informasi tersebut sebelum menentukan pilihan.

3. Sekolah yang biayanya lebih mahal belum tentu memiliki kualitas yang lebih baik. Biaya yang tinggi bisa saja disebabkan oleh fasilitas atau faktor lainnya. Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya melihat harga, tetapi juga melihat kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan yang diberikan.

4. Menurut saya, orang tua perlu mengetahui informasi tentang kualitas dan pengalaman guru, program pembelajaran, biaya pendidikan, fasilitas, jumlah siswa dalam kelas, kegiatan siswa, prestasi sekolah, serta hasil belajar atau lulusan. Informasi tersebut dapat membantu orang tua membandingkan sekolah secara lebih objektif.

5. Akreditasi dapat digunakan sebagai salah satu tanda atau gambaran mengenai kualitas sekolah karena proses akreditasi menilai berbagai aspek pendidikan. Namun, menurut saya, akreditasi tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar dalam memilih sekolah. Orang tua tetap perlu melihat kondisi sekolah secara keseluruhan.

6. Orang tua dapat melakukan screening dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sekolah terlebih dahulu. Setelah itu, informasi tersebut dibandingkan berdasarkan biaya, kualitas guru, program pembelajaran, fasilitas, prestasi, dan kebutuhan anak. Dengan cara ini, pilihan sekolah dapat dipersempit sebelum menentukan keputusan.

7. Sekolah dapat melakukan signaling dengan memberikan informasi yang jelas dan dapat dibuktikan kepada calon orang tua siswa. Misalnya, sekolah menunjukkan kualifikasi guru, program pembelajaran, prestasi siswa, fasilitas yang tersedia, hasil akreditasi, serta kegiatan yang dilakukan siswa. Semakin terbuka informasinya, semakin mudah orang tua menilai sekolah tersebut.

8. Pemerintah berperan dalam mengurangi informasi asimetris dengan menetapkan standar pendidikan, melakukan akreditasi, melakukan pengawasan, serta menyediakan informasi pendidikan yang dapat diakses masyarakat. Dengan adanya informasi yang lebih terbuka, orang tua tidak hanya bergantung pada informasi dari pihak sekolah.

9. Berdasarkan data BPS, pendidikan di Indonesia masih memiliki perbedaan dalam tingkat partisipasi antarjenjang. Pada 2024, Angka Partisipasi Murni (APM) secara nasional untuk jenjang SD/sederajat mencapai 97,17%, SMP/sederajat 81,73%, dan SMA/sederajat 64,85%. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, partisipasinya masih lebih rendah. Karena itu, informasi mengenai kualitas dan kondisi sekolah menjadi penting agar orang tua dapat menentukan pilihan pendidikan dengan lebih tepat.
Sumber: https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistics-of-education-2025.html

10. Menurut saya, semakin banyak informasi belum tentu membuat konsumen langsung menjadi lebih rasional. Yang lebih penting adalah informasi tersebut harus jelas, benar, dan mudah dipahami. Jika informasinya terlalu banyak tetapi tidak relevan atau sulit dibandingkan, orang tua justru bisa bingung dalam mengambil keputusan. Jadi, kualitas informasi lebih penting daripada sekadar jumlah informasi.

EKO PUBLIK A26 -> PEMANTIK DISKUSI

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028
Kelas: 2023A

1. Menurut saya, penggunaan kendaraan bermotor termasuk eksternalitas negatif karena pengguna kendaraan mendapatkan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan dalam bepergian, tetapi emisi yang dihasilkan juga berdampak pada orang lain yang tidak menggunakan kendaraan tersebut. Dampaknya berupa pencemaran udara dan gangguan terhadap lingkungan.

2. Yang mendapatkan manfaat secara langsung adalah pemilik atau pengguna kendaraan karena mereka bisa lebih mudah melakukan perjalanan, bekerja, bersekolah, atau melakukan kegiatan lainnya. Selain itu, masyarakat dan kegiatan ekonomi juga ikut terbantu karena mobilitas menjadi lebih mudah.

3. Biaya eksternal ditanggung oleh masyarakat luas, terutama orang-orang yang terkena dampak pencemaran udara. Pemerintah juga dapat menanggung biaya tambahan untuk menangani masalah lingkungan dan kesehatan yang muncul akibat polusi.

4. Harga bahan bakar atau biaya perjalanan biasanya hanya mencakup biaya yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan, seperti membeli bensin dan biaya perawatan. Biaya akibat pencemaran udara dan dampaknya terhadap masyarakat tidak sepenuhnya masuk ke dalam harga tersebut. Jadi, biaya yang sebenarnya ditanggung masyarakat bisa lebih besar daripada biaya yang dibayar pengguna kendaraan.

5. Menurut saya, pajak kendaraan atau pajak emisi dapat menjadi salah satu solusi karena dapat membuat pengguna kendaraan ikut menanggung sebagian biaya yang ditimbulkan dari emisinya. Pajak juga dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang lebih rendah emisi atau memilih transportasi umum.

6. Subsidi kendaraan listrik dapat membantu mengurangi emisi dari kendaraan berbahan bakar minyak. Namun, menurut saya, kebijakan ini tidak cukup jika berdiri sendiri. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung dan mendorong penggunaan transportasi publik agar jumlah kendaraan pribadi tidak terus meningkat.

7. Menurut saya, lebih baik menggunakan beberapa kebijakan secara bersamaan. Pajak atau disinsentif dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi, pembatasan kendaraan dapat diterapkan di wilayah tertentu, sedangkan transportasi publik perlu dibuat lebih nyaman dan mudah diakses. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dibatasi, tetapi juga diberikan pilihan transportasi lain.

8. Sebagai data pendukung, berdasarkan informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, sektor transportasi menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara. Studi inventarisasi emisi tahun 2020 menunjukkan sektor transportasi berkontribusi sekitar 67,03% terhadap PM2.5 dan 72,40% terhadap NOx di Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan bermotor memang memiliki peran besar terhadap masalah polusi udara sehingga diperlukan kebijakan untuk mengurangi dampaknya.

Sumber:
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta – Jakarta Rendah Emisi, Laporan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara DKI Jakarta. Laporan Inventarisasi Emisi Pencemar Udara DKI Jakarta (https://rendahemisi.jakarta.go.id/reports?)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Transportasi dan Industri Pengolahan Menjadi Kontributor Terbesar Polusi Udara di Jakarta. Artikel Jakarta Rendah Emisi (https://rendahemisi.jakarta.go.id/article/41/transportation-and-processing-industry-become-the-biggest-contributor-of-air-pollution-in-jakarta?)

EKO PUBLIK A26 -> PEMANTIK DISKUSI

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028
Kelas: 2023A

1. Menurut saya, jalan dan jembatan termasuk barang publik karena dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat. Sekolah juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, meskipun penggunaannya lebih ditujukan kepada siswa.

2. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas tersebut karena jalan, jembatan, dan sekolah merupakan fasilitas yang penting untuk menunjang kehidupan masyarakat. Selain itu, tidak semua masyarakat atau daerah memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas tersebut secara mandiri.

3. Jika seluruhnya diserahkan kepada pasar, pembangunan fasilitas kemungkinan hanya akan dilakukan di daerah yang memberikan keuntungan. Daerah yang dianggap kurang menguntungkan bisa saja tidak menjadi prioritas, sehingga masyarakat di daerah tersebut kesulitan mendapatkan fasilitas yang memadai.

4. Pemerintah dapat menentukan prioritas dengan melihat fasilitas mana yang paling dibutuhkan dan memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. Jadi, keputusan tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi juga melihat kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan.

5. Data yang diperlukan misalnya jumlah penduduk, kondisi jalan dan jembatan, jumlah siswa, kondisi ruang kelas, tingkat kerusakan fasilitas, jarak masyarakat menuju fasilitas, serta biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan.

6. Agar pembangunan tepat sasaran, pemerintah perlu melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, pembangunan harus dilakukan berdasarkan data yang jelas dan tetap diawasi agar anggaran tidak digunakan untuk hal yang tidak sesuai.

7. Menurut saya, pemerataan lebih perlu diperhatikan, khususnya untuk fasilitas dasar. Masyarakat di daerah yang kurang berkembang tetap harus mendapatkan fasilitas yang layak. Namun, efisiensi juga penting supaya anggaran yang terbatas dapat digunakan sebaik mungkin dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

EKO PUBLIK A26 -> Aktivitas Diskusi Mahasiswa

by TAZKI ALFIKRI -
Nama: Tazki Alfikri
NPM: 2313031028
Kelas: 2023A

1. Menurut saya, kasus ini lebih menunjukkan kegagalan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menentukan sasaran penerima. Kementerian ESDM menyebut sekitar 20–30% subsidi energi berpotensi dinikmati kelompok yang bukan masyarakat miskin atau rentan, dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

2. Tujuannya untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, menjaga daya beli, dan meringankan beban akibat harga energi. Untuk 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi listrik sebesar Rp90,22 triliun dengan perkiraan penerima sekitar 42,08 juta pelanggan.

3. Karena subsidi melalui harga barang sulit membedakan masyarakat mampu dan tidak mampu. Contohnya, dari konsumsi BBM Pertalite yang dinikmati rumah tangga, sekitar 80% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% rumah tangga miskin.

4. Subsidi memang dapat membantu masyarakat, tetapi jika banyak dinikmati kelompok mampu, anggaran menjadi kurang efisien dan manfaat untuk masyarakat miskin menjadi lebih kecil.

5. Menurut saya, bantuan untuk masyarakat miskin lebih baik diarahkan menjadi bantuan yang lebih langsung dan tepat sasaran, karena penerimanya dapat ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi. Pemerintah juga pernah mempertimbangkan skema bantuan langsung sebagai salah satu alternatif reformasi subsidi.

6. Data yang diperlukan antara lain jumlah penerima, tingkat ketepatan sasaran, kondisi pendapatan penerima, perubahan daya beli, harga barang, jumlah anggaran subsidi, serta perbandingan manfaat yang diterima masyarakat miskin dan masyarakat mampu.

Sumber
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Fokus Benahi Subsidi Tepat Sasaran, Pemerintah Kaji Beberapa Opsi Skema Penyaluran, 3 November 2024.(https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/fokus-benahi-subsidi-tepat-sasaran-pemerintah-kaji-beberapa-opsi-skema-penyaluran?)
Kementerian ESDM. Masyarakat Mampu Lebih Banyak Nikmati BBM Subsidi, 19 September 2024. (https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/masyarakat-mampu-lebih-banyak-nikmati-bbm-subsidi?utm_)
Kementerian ESDM. Ini Besaran Alokasi Subsidi Energi di Tahun 2025, 28 Agustus 2024. (https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ini-besaran-alokasi-subsidi-energi-di-tahun-2025?)