Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Kelas : S1 MANAJEMEN Ganjil
Npm : 2311011131
Kelas : S1 MANAJEMEN Ganjil
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dea Permata Sari 2311011131
Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Tanggapan saya mengenai artikel "Perkembangan Konstitusi di Indonesia" yaitu di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa
Sebagai negera merdeka, Indonesia tidak
mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi dan UUD terlebih dahulu, Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya dengan UUD 1945, kemudian UUDRI 1949 yang mengubah bentuk negara menjadi Negara Serikat. Dilanjutkan dengan UUDS 1950 yang mengadopsi sistem parlementer, sebelum akhirnya kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Sejak reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat amenden.
Terkait dengan artikel perubahan konstitusi di Indonesia adalah bahwa adanya kemampuan untuk melakukan amendemen menunjukkan fleksibilitas dalam menjawab tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Proses perubahan konstitusi memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi dan memperkuat perlindungan hak-hak dasar serta prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.
Npm : 2311011131
Tanggapan saya mengenai artikel "Perkembangan Konstitusi di Indonesia" yaitu di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa
Sebagai negera merdeka, Indonesia tidak
mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi dan UUD terlebih dahulu, Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Awalnya dengan UUD 1945, kemudian UUDRI 1949 yang mengubah bentuk negara menjadi Negara Serikat. Dilanjutkan dengan UUDS 1950 yang mengadopsi sistem parlementer, sebelum akhirnya kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Sejak reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat amenden.
Terkait dengan artikel perubahan konstitusi di Indonesia adalah bahwa adanya kemampuan untuk melakukan amendemen menunjukkan fleksibilitas dalam menjawab tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Proses perubahan konstitusi memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi dan memperkuat perlindungan hak-hak dasar serta prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas sistem hukum dan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.
Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Pentingnya konstitusi di negara Indonesia menurut saya sangatlah besar. Konstitusi berperan sebagai landasan bagi negara dalam menjalankan sistem pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, menciptakan aturan yang adil, serta memastikan kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa konstitusi yang kuat dan dihormati, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan bisa meningkat. Oleh karena itu, konstitusi menjadi pijakan utama dalam membangun dan memelihara negara hukum yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.
Adapun fungsi konstitusi bagi negara Indonesia yaitu
1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Npm : 2311011131
Pentingnya konstitusi di negara Indonesia menurut saya sangatlah besar. Konstitusi berperan sebagai landasan bagi negara dalam menjalankan sistem pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, menciptakan aturan yang adil, serta memastikan kestabilan dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa konstitusi yang kuat dan dihormati, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan bisa meningkat. Oleh karena itu, konstitusi menjadi pijakan utama dalam membangun dan memelihara negara hukum yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.
Adapun fungsi konstitusi bagi negara Indonesia yaitu
1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Kelas S1 Manajemen ganjil
Npm : 2311011131
Kelas S1 Manajemen ganjil
Nama : Dea Permata Sari
Npm : 2311011131
Analisis Jurnal berjudul :
URGENSI PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN IPTEK
Jurnal urgensi penegasan pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK membahas pentingnya menguatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Pembahasan melibatkan urgensi penegasan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari konflik etika dan memastikan perkembangan iptek sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, menciptakan progres yang bermanfaat bagi masyarakat.
Adapun hal lain yang menegaskan peran Pancasila sebagai sumber nilai dalam pengembanagan iptek adalah, Pertama bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena bisa jadi pengembangan iptek tidak sesuai dengan keyakinan religiusnya, teapi hal tersebut tidak usah dipertentangkannya karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntut oleh nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan yang menghomogenisasikan budaya sehingga dapat mempersatukan masyarakat dan memperkokoh pembangunan dan identitas nasional. Keempat, Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa pengusaan iptek harus merata kesemu lapisan masyarakat karena pendidikan adalah tuntutan masyarakat. Kelima, Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata sebaga salah satu prinsip keadilan.
Penegasan nilai-nilai Pancasila dianggap penting untuk memberikan landasan etika dan moral dalam perkembangan iptek, sehingga dapat mengarah pada progres yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.