Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Produ : S1Manajemen
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Produ : S1Manajemen
Posts made by Kholifatus Sabrina
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen genap
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen genap
Prodi : S1 Manajemen
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga dan pakar. Isu-isu yang mencuat antara lain adalah belum adanya penyelesaian serius terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu, kemunduran dalam demokrasi dengan munculnya ancaman otoritarianisme, serta peningkatan diskriminasi dan kekerasan di Papua. Pelanggaran hak-hak perempuan juga masih menjadi perhatian, ditambah dengan pernyataan diskriminatif dari pejabat publik. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih melakukan reformasi kunci untuk perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa dan komunitas lokal di Bali dan Kendeng, tetap aktif dalam memperjuangkan HAM.
A. Kritik terhadap penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 mencatat banyaknya pelanggaran HAM yang perlu ditangani pemerintah, termasuk pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Artikel juga mencatat masalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam dan eksekusi di luar pengadilan. Namun, ada perkembangan positif seperti reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM dan menegakkan supremasi hukum, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan upaya untuk menghormati dan mempertahankan keragaman budaya dan agama. Nilai-nilai adat yang mendorong kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat mendukung demokrasi yang inklusif dan menghormati HAM.
C. Demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menghormati HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, tantangan masih ada dalam menjunjung tinggi HAM, seperti perlindungan agama dan keadilan sosial.
D. Tindakan anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan rakyat dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem politik. Pemimpin politik harus memprioritaskan kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan kharismatik yang tidak seimbang dengan prinsip demokrasi dan perlindungan HAM dapat mengancam kebebasan individu dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
NPM : 2311011116
Kelas : Manajemen Genap
Artikel tersebut membahas kondisi penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019, yang dinilai masih buruk oleh berbagai lembaga dan pakar. Isu-isu yang mencuat antara lain adalah belum adanya penyelesaian serius terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu, kemunduran dalam demokrasi dengan munculnya ancaman otoritarianisme, serta peningkatan diskriminasi dan kekerasan di Papua. Pelanggaran hak-hak perempuan juga masih menjadi perhatian, ditambah dengan pernyataan diskriminatif dari pejabat publik. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih melakukan reformasi kunci untuk perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa dan komunitas lokal di Bali dan Kendeng, tetap aktif dalam memperjuangkan HAM.
A. Kritik terhadap penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 mencatat banyaknya pelanggaran HAM yang perlu ditangani pemerintah, termasuk pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Artikel juga mencatat masalah seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, serta penjatuhan hukuman kejam dan eksekusi di luar pengadilan. Namun, ada perkembangan positif seperti reformasi untuk memperbaiki perlindungan HAM dan menegakkan supremasi hukum, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan upaya untuk menghormati dan mempertahankan keragaman budaya dan agama. Nilai-nilai adat yang mendorong kebersamaan, musyawarah, dan keadilan sosial dapat mendukung demokrasi yang inklusif dan menghormati HAM.
C. Demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi agar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan menghormati HAM. Meskipun ada kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, tantangan masih ada dalam menjunjung tinggi HAM, seperti perlindungan agama dan keadilan sosial.
D. Tindakan anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan rakyat dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem politik. Pemimpin politik harus memprioritaskan kepentingan rakyat.
E. Kekuasaan kharismatik yang tidak seimbang dengan prinsip demokrasi dan perlindungan HAM dapat mengancam kebebasan individu dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
Nama : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Dalam konteks Indonesia, geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis. Kebijakan tersebut dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip geopolitik di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan kesatuan dan integrasi bangsa daripada hanya memperhatikan wilayah semata. Wawasan nusantara, sebagai landasan utama, mendukung kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah dengan aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang strategis, diapit oleh dua samudera dan dua benua. Konsep geopolitik Indonesia mendasarkan pada integrasi dan pengelolaan kesatuan wilayah dan bangsa, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945.
NPM : 2311011116
Kelas : Genap
Prodi : S1 Manajemen
Dalam konteks Indonesia, geopolitik adalah ilmu yang mengatur kebijakan negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis. Kebijakan tersebut dihubungkan dengan kondisi geografis Indonesia dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip geopolitik di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan kesatuan dan integrasi bangsa daripada hanya memperhatikan wilayah semata. Wawasan nusantara, sebagai landasan utama, mendukung kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah dengan aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang strategis, diapit oleh dua samudera dan dua benua. Konsep geopolitik Indonesia mendasarkan pada integrasi dan pengelolaan kesatuan wilayah dan bangsa, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945.
NAMA : Kholifatus Sabrina
NPM : 2311011116
KELAS : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011116
KELAS : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen