Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
Posts made by Aulia Syifa Putri
nama : Aulia Syifa Putri
npm : 2311011088
kelas : genap
prodi : s1 manajemen
npm : 2311011088
kelas : genap
prodi : s1 manajemen
Nama : Aulia Syifa Putri
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
NPM : 2311011088
Kelas : Manajemen Genap
Prodi : S1 Manajemen
nama : aulia syifa putri
npm : 2311011088
kelas : genap (s1 manajemen)
Analisis Artikel dan Penegakan HAM 1.
Analisis Isi Artikel: Artikel ini fokus pada sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2019, termasuk runtuhnya demokrasi dan bangkitnya otoritarianisme.
Beberapa poin penting yang diangkat adalah: - Kurangnya keadilan dan akuntabilitas dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat keamanan.
– Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
– Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
– Pemerintah gagal menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
– Pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.
– Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
Positif: Positifnya adalah komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak.
Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat mengharapkan adanya perbaikan dalam situasi hak asasi manusia di masa depan.
2.
Analisis Demokrasi Berbasis Budaya: Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya adat seperti musyawarah untuk mufakat.
Nilai-nilai tersebut mencerminkan cara masyarakat Indonesia mengambil keputusan bersama dan mengedepankan kesepakatan bersama yang merupakan hakikat demokrasi.
Pendapat tentang Prinsip Demokrasi: Prinsip demokrasi Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa.
Hal ini bertujuan agar demokrasi tidak hanya mengedepankan kebebasan individu, namun juga memperhatikan nilai etika dan moral yang tinggi 3.
Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Praktik demokrasi di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam melindungi hak asasi manusia.
Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun penerapannya masih belum konsisten.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan semakin terbatasnya ruang lingkup kebebasan sipil menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut.
4.
Sikap terhadap Parlemen: Merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi jika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri yang berbeda dari kepentingan komunitas lokalnya.
Parlemen seharusnya benar-benar mewakili suara rakyat, dan tindakan seperti itu merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi kita.
5.
Pendapat tentang kekuasaan karismatik: Menurut saya, kekuasaan yang digunakan untuk memanipulasi kesetiaan dan emosi seseorang untuk tujuan yang tidak jelas, berdasarkan tradisi atau agama, sangatlah berbahaya.
Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, karena masyarakat dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan merupakan kepentingan mereka.
Demokrasi yang sehat harus melindungi masyarakat dari manipulasi semacam ini dan memastikan bahwa hak asasi setiap orang dihormati dan dilindungi.
npm : 2311011088
kelas : genap (s1 manajemen)
Analisis Artikel dan Penegakan HAM 1.
Analisis Isi Artikel: Artikel ini fokus pada sejumlah pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 2019, termasuk runtuhnya demokrasi dan bangkitnya otoritarianisme.
Beberapa poin penting yang diangkat adalah: - Kurangnya keadilan dan akuntabilitas dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat keamanan.
– Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama.
– Diskriminasi gender dan pelanggaran hak-hak perempuan.
– Pemerintah gagal menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
– Pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.
– Penerapan hukuman mati dan eksekusi di luar hukum.
Positif: Positifnya adalah komitmen Indonesia untuk terus meratifikasi perjanjian internasional hak asasi manusia dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak.
Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat mengharapkan adanya perbaikan dalam situasi hak asasi manusia di masa depan.
2.
Analisis Demokrasi Berbasis Budaya: Demokrasi Indonesia didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya adat seperti musyawarah untuk mufakat.
Nilai-nilai tersebut mencerminkan cara masyarakat Indonesia mengambil keputusan bersama dan mengedepankan kesepakatan bersama yang merupakan hakikat demokrasi.
Pendapat tentang Prinsip Demokrasi: Prinsip demokrasi Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa.
Hal ini bertujuan agar demokrasi tidak hanya mengedepankan kebebasan individu, namun juga memperhatikan nilai etika dan moral yang tinggi 3.
Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Praktik demokrasi di Indonesia terus menghadapi tantangan dalam melindungi hak asasi manusia.
Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun penerapannya masih belum konsisten.
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dan semakin terbatasnya ruang lingkup kebebasan sipil menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip tersebut.
4.
Sikap terhadap Parlemen: Merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi jika anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat sambil menjalankan agenda politiknya sendiri yang berbeda dari kepentingan komunitas lokalnya.
Parlemen seharusnya benar-benar mewakili suara rakyat, dan tindakan seperti itu merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi kita.
5.
Pendapat tentang kekuasaan karismatik: Menurut saya, kekuasaan yang digunakan untuk memanipulasi kesetiaan dan emosi seseorang untuk tujuan yang tidak jelas, berdasarkan tradisi atau agama, sangatlah berbahaya.
Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, karena masyarakat dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu yang bukan merupakan kepentingan mereka.
Demokrasi yang sehat harus melindungi masyarakat dari manipulasi semacam ini dan memastikan bahwa hak asasi setiap orang dihormati dan dilindungi.
nama : aulia syifa putri
npm : 2311011088
kelas : genap (s1 manajemen)
Geopolitik Indonesia Geopolitik adalah ilmu administrasi publik yang seluruh kebijakannya berkaitan dengan permasalahan geografis wilayah dan letak suatu negara.
Teori geopolitik negara Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan letak wilayah geografis Indonesia.
Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir.
Presiden Sukarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
Prinsip geopolitik Indonesia bukanlah teritorial, melainkan membangun kesatuan nasional daerah.
Konsep Wawasan Nusantara, Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan wawasan kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu persatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia.
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah kesatuan Indonesia meliputi: 1.
Politik Kesatuan 2.
Satuan Hukum 3.
Satuan Sosial Budaya 4.
Pasukan Pertahanan Keamanan Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara kesatuan dan pengetahuan nusantara adalah geopolitik Indonesia.
Pengakuan nusantara merupakan pengakuan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu persatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia.
npm : 2311011088
kelas : genap (s1 manajemen)
Geopolitik Indonesia Geopolitik adalah ilmu administrasi publik yang seluruh kebijakannya berkaitan dengan permasalahan geografis wilayah dan letak suatu negara.
Teori geopolitik negara Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kondisi dan letak wilayah geografis Indonesia.
Teori geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh Ir.
Presiden Sukarno pada rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.
Prinsip geopolitik Indonesia bukanlah teritorial, melainkan membangun kesatuan nasional daerah.
Konsep Wawasan Nusantara, Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan wawasan kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu persatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia.
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah kesatuan Indonesia meliputi: 1.
Politik Kesatuan 2.
Satuan Hukum 3.
Satuan Sosial Budaya 4.
Pasukan Pertahanan Keamanan Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara kesatuan dan pengetahuan nusantara adalah geopolitik Indonesia.
Pengakuan nusantara merupakan pengakuan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu persatuan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia.