Nama : intan putri aulia
NPM : 2311011091
Manajemen ganjil
NPM : 2311011091
Manajemen ganjil
Posts made by Intan putri aulia 2311011091
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
Manajemen ganjil
Supremasi hukum
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat.
Hukum sudah menjadi perintah yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
Hukum modern menjadi sosial politik teratas yang penting dan dicari ditengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
Kelas : manajemen ganjil
NPM : 2311011091
Kelas : manajemen ganjil
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
Kelas : Manajemen ganjil
Jurnal yang berjudul " dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 "
Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pecah belah sosial masyarakat.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Seiring dengan itu, tantangan
yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elitepenguasa dan elite masyarakat seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang diinginkan. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Persoalan hoaks dan ujaran
kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya,demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling berempati mempercayai dan saling berempati.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
NPM : 2311011091
Kelas : Manajemen ganjil
Jurnal yang berjudul " dinamika sosial politik menjelang pemilu serentak 2019 "
Sebagaimana diketahui, untuk
kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pecah belah sosial masyarakat.
Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsip prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. Dalam konteks ini, pilpres langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan terhadap hak-hak politik tersebut. Oleh karena itu, dalam studi ini pilpres dilihat bukan hanya sebatas pesta demokrasi semata, melainkan juga sebagai instrumen proses pendalaman demokrasi di tingkat nasional. Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu.
Seiring dengan itu, tantangan
yang dihadapi sejak penyelenggaraan pilpres langsung yang berupa kecenderungan munculnya kompromi-kompromi kepentingan antara elitepenguasa dan elite masyarakat seharusnya dicarikan solusinya agar pemilu di Indonesia bisa memenuhi harapan yang diinginkan. Untuk itu, kiranya perlu dikedepankan kembali tujuan utama pilpres sebagai sarana untuk menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan politik masyarakat.
Persoalan hoaks dan ujaran
kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Uniknya, kedua belah pihak mengklaim paling mewakili suara umat Islam. Penggunaan politisasi agama dan character assassination dalam kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antarsesama anak bangsa. Dampaknya,demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling berempati mempercayai dan saling berempati.
Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Nama : Intan Putri Aulia
NPM : 2311011091
Kelas : Manajemen ganjil
Video tersebut menjelaskan mengenai alasan demokrasi masih dianut oleh banyak negara, yaitu :
• demokrasi menjamin kebebasan berpendapat
• mempertahankan keamanan dan kemakmuran negara jangka panjang
• mewujudkan kesetaraan
• mengurangi konflik
• kebebasan partisipasi publik
Dan di akhir video, demokrasi masuk kedalam fase krisis. Demokrasi masih dapat diperbaiki dan diperkuat sehingga dapat menjadi sistem yang lebih baik dan efektif.
NPM : 2311011091
Kelas : Manajemen ganjil
Video tersebut menjelaskan mengenai alasan demokrasi masih dianut oleh banyak negara, yaitu :
• demokrasi menjamin kebebasan berpendapat
• mempertahankan keamanan dan kemakmuran negara jangka panjang
• mewujudkan kesetaraan
• mengurangi konflik
• kebebasan partisipasi publik
Dan di akhir video, demokrasi masuk kedalam fase krisis. Demokrasi masih dapat diperbaiki dan diperkuat sehingga dapat menjadi sistem yang lebih baik dan efektif.