Nama : Wina Okta Febiana
NPM : 2356041024
Kelas : Mandiri A
Matkul : UAS Manajemen Publik

UAS| Analisis Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia- Pelayanan Pembuatan SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI)

LINK VIDEO YOUTUBE :
https://youtu.be/27KTnbKLPPc?si=YLKY2olQc2gk7AII

KELOMPOK 2 MANDIRI A

ANGGOTA KELOMPOK :
Yuffa Rona Mauly ( 2356041013 )
Najwa Paramitha A.M ( 2356041014 )
Meyta Indira Altasya ( 2356041015 )
Maulia Putri ( 2356041017 )
Asyifa Fadillah Yusuf ( 2356041019 )
Reggina Agustina ( 2356041020 )
Wina Okta Febiana ( 2356041024 )
Asyifa Maharani ( 2356041025 )

NAMA: WINA OKTA FEBIANA
NPM: (2356041024)
KELAS: MANDIRI A
MATKUL: MANAJEMEN PUBLIK

NAMA: WINA OKTA FEBIANA
NPM: (2356041024)
KELAS: MANDIRI A
MATKUL: MANAJEMEN PUBLIK

Nama: WINA OKTA FEBIANA
Kelas: Mandiri A
Npm: (2356041024)


" sistem kesehatan "

Dalam sistem kesehatan yang sentralisasi, pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat besar dan memutuskan segala sesuatu, mulai dari pengelolaan rumah sakit hingga pengawasan kualitas layanan kesehatan. Namun, dengan adanya pergeseran ke desentralisasi, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki lebih banyak keleluasaan dalam mengatur dan mengelola sistem kesehatan.
Contohnya, pemerintah daerah dapat membuat keputusan sendiri tentang pengelolaan rumah sakit, pengawasan kualitas layanan kesehatan, dan pengelolaan sumber daya kesehatan, serta dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan kesehatan.

Analisis Pengembangan Pengelolaan Sistem Kesehatan dengan Teori Desentralisasi:

● Teori Principal-Agent: Dalam teori ini, pemerintah daerah dapat dilihat sebagai agen yang bertindak atas nama masyarakat, sedangkan pemerintah pusat sebagai principal yang memberikan wewenang dan sumber daya. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat.
● Teori Transaksi: Dalam teori ini, pemerintah daerah dapat dilihat sebagai pihak yang melakukan transaksi dengan masyarakat dan pihak lainnya dalam mengelola sistem kesehatan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
● Teori Partisipasi: Dalam teori ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sistem kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang bermanfaat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, pemerintah daerah dapat mengembangkan pengelolaan sistem kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan kesehatan. Dengan demikian, sistem kesehatan dapat menjadi lebih responsif dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Nama: WINA OKTA FEBIANA
Npm: 2356041024
Kelas: Mandiri A

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah pengurangan kekurangan dan kekurangan yang menyakitkan dalam sistem pemerintah. Kekurangan ini melibatkan ketidakmampuan, kekurangan sumber daya manusia, kekurangan teknologi, dan kekurangan pengelolaan yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan proyek.
Mereka yang menyebutkan kekurangan sebagai tantangan terbesar menganggap bahwa kekurangan adalah sumber utama dari kekurangan pemerintah. Kekurangan ini dapat berpengaruh pada kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan proyek. Misalnya, ketidakmampuan dalam pengurusan sumber daya manusia, teknologi, dan pengelolaan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, kekurangan dalam pengelolaan data dan informasi, dan kekurangan dalam pengelolaan sumber daya yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program dan proyek.


Teori pendukung reformasi administrasi publik yang mendukung pendekatan ini adalah teori pengurangan kekurangan. Teori ini menganggap bahwa pengurangan kekurangan akan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan proyek. Misalnya, pengurangan kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek.


Contoh dari pendekatan ini adalah pengurangan kekurangan dalam pengelolaan data dan informasi. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia membuka portal data publik yang menyediakan informasi publik yang dapat diakses secara online. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui dokumen atau surat kabar. Pendekatan ini dapat membantu pengguna mendapatkan informasi yang diperlukan lebih cepat dan efektif.
Pendekatan ini juga dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Teknologi IK) untuk mengurangi kekurangan dalam pengelolaan sumber daya. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan teknologi IK untuk mengurangi kekurangan dalam pengelolaan data sumber daya manusia, seperti data gaji, data pendidikan, dan data kesehatan.
Kekurangan dalam pengelolaan sumber daya manusia juga dapat diatasi dengan pendekatan ini. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat menggunakan teknologi IK untuk mengurangi kekurangan dalam pengelolaan data sumber daya manusia, seperti data gaji, data pendidikan, dan data kesehatan.
Kekurangan dalam pengelolaan data dan informasi juga dapat diatasi dengan pendekatan ini. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat menggunakan teknologi IK untuk mengurangi kekurangan dalam pengelolaan data sumber daya manusia, seperti data gaji, data pendidikan, dan data kesehatan.