Nama : Amelia elidia candaw
Npm : 2356041008
Kelas : Mandiri A

Tugas UAS | Kurangnya perhatian pemerintah terhadap perbaikan jalan yang rusak | Teori manajemen pelayanan publik

Link vidio:
https://youtu.be/WB84amxnFxo?si=VDmiI4zFY5LDqFYM

Kelompok 1 Man A
• Kaisar Kamar Dhiya Ulhaq 2356041001
- Vira Eka Novianti 2356041002
- Aldino Revaldi 2356041003
- Decho Pirlian 2356041004
- Jimmy Alamsyah Pubian 2356041005
- ⁠Intan Putri Zahra 2356041007
- Amelia Elidia Candaw 2356041008
- Arif Maulana 2356041018
- Muhammad Fauzi Mufti 2356041023

Nama : Amelia Elidia Candaw
Npm : 2356041008
Kelas : Mandiri A
Matkul : Manajemen Publik

Nama : Amelia Elidia Candaw
Npm : (2356041008)
Kelas : Mandiri A

Pengelolaan Jaringan Jalan dan Infrastruktur

Desentralisasi dalam reformasi manajemen publik adalah proses pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik. Salah satu contoh pelayanan publik di bidang pemerintahan yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah pengelolaan jaringan jalan dan infrastruktur di Indonesia. Pengelolaan jaringan jalan dan infrastruktur di Indonesia sebelumnya sangat sentralisasi, dengan pemerintah pusat yang memiliki kontrol yang ketat terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur. Namun, dengan adanya reformasi manajemen publik, pemerintahan daerah telah diberikan lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur di wilayah mereka. Contohnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengelola dan mengembangkan jaringan jalan dan infrastruktur di wilayah mereka.

Analisis dan Pengembangan Pengelolaan

Analisis yang dilakukan menggunakan teori manajemen publik dan teori lainnya, seperti teori partisipasi masyarakat dan teori efisiensi. Berikut adalah hasil analisis dan pengembangan pengelolaan:
1. Partisipasi Masyarakat: Dengan desentralisasi, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan infrastruktur di wilayah mereka. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran tentang kebutuhan infrastruktur di wilayah mereka, sehingga pengelolaan infrastruktur dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Efisiensi: Desentralisasi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur. Pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih cepat dan lebih efektif dalam mengelola infrastruktur, karena mereka lebih memahami kebutuhan masyarakat dan memiliki lebih banyak informasi tentang wilayah mereka.
3. ⁠⁠Transparansi: Desentralisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur. Pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat lebih mudah untuk memberikan informasi tentang pengelolaan infrastruktur, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk memantau dan mengawasi pengelolaan infrastruktur.
4. ⁠Keterbatasan Sumber Daya: Namun, desentralisasi juga dapat memiliki keterbatasan sumber daya. Pemerintahan daerah yang lebih kecil mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengelola infrastruktur, sehingga mereka mungkin perlu bantuan dari pemerintah pusat.
5. Koordinasi: Desentralisasi juga dapat memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah harus dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengelola infrastruktur yang lebih luas dan lebih kompleks.

⁠Dalam sintesis, desentralisasi dalam reformasi manajemen publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi, transparansi, dan koordinasi dalam pengelolaan pelayanan publik. Namun, desentralisasi juga dapat memiliki keterbatasan sumber daya yang perlu diperhatikan.

Nama : Amelia Elidia Candaw
Npm : 2356041008
Kelas : Mandiri A

Tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemerintahan. Reformasi ini akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan yang efektif, memperbaiki kualitas layanan publik, dan membangun kemampuan dan keterampilan masyarakat.

Menurut pendapat saya, reformasi administrasi publik harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan transparansi. Pemerintah harus memperbaiki sistem informasi dan komunikasi, mengatur sistem kepemilikan dan pengelolaan data, serta mengatur sistem pengawasan dan penilaian.
Contoh dari reformasi administrasi publik yang berhasil adalah reformasi pemerintah Indonesia yang memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan mengurangi korupsi. Reformasi ini telah membantu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan, memperbaiki sistem pengawasan dan pengawasan, dan memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan yang efektif.
Selain itu, reformasi administrasi publik juga harus dilakukan dengan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengaduan masyarakat, mengatur sistem pengawasan dan penilaian, serta memperbaiki kualitas layanan publik.
Reformasi administrasi publik juga harus dilakukan dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan, mengatur sistem pengawasan dan pengawasan, serta memperbaiki kualitas layanan publik yang berhubungan dengan lingkungan.
Tanggapan kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi kasus ini adalah untuk mendukung reformasi administrasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kami mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi administrasi publik yang dapat memperbaiki kualitas pengelolaan yang efektif, memperbaiki kualitas layanan publik, dan membangun kemampuan dan keterampilan masyarakat.

teori pendukung yaitu
Teori Good Governance: Teori Good Governance mengingatkan bahwa administrasi publik harus transparan, efisien, efektif, dan berwajiban. Reformasi administrasi publik dapat memperbaiki sistem pemerintahan yang seringkali dikenal dengan sistem birokrasi yang tidak efektif dan efisien.