གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Soleha Novita Sari

MP Reg B 2024 -> Video Analisis Manajemen Publik di Indonesia

Soleha Novita Sari གིས-
Kelompok 3 Reguler B
( Administrasi Pelayanan Kependudukan )


1. Veni Isva Wanda (2316041051)
2. Salsa Bilah (2316041052)
3. Alifia Fitri R (2316041053)
4. Soleha Novita S (2316041054)
5. Wafiq Nabillah (2316041055)
6. Syakira Rahma (2316041056)
7. Eky Anisa Putri (2316041057)


Link Vidio : https://youtu.be/eRDMSXiGP08?feature=shared
Nama: SOLEHA NOVITA SARI
NPM : 2316041054
Kelas : reguler B

Kelebihan Sentralisasi Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien sebab seluruh aktivitas organisasi terpusat, sehingga pengambilan keputusan jauh lebih mudah.
Perencanaan dan pengembangan organisasi jadi lebih terintegrasi. Tidak perlu adanya jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut.
Peningkatan resource sharing dan sinergi, jadi sumber daya dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien karena dilakukan lebih terpusat dalam sistem pemerintah atau organisasi
Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat digunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan atau divisi yang berbeda-beda.
Penerapan sentralisasi membuat koordinasi antar anggota jadi lebih mudah karena terdapat unity of command.
Adanya pemusatan expertise, di mana keahlian anggota dalam sistem organisasi atau pemerintahan bisa dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.
Kelemahan Sentralisasi
Meski terdapat sejumlah kelebihan, sayangnya penerapan sentralisasi juga memiliki kelemahan di dalamnya.

Terjadinya penurunan dalam hal pengambilan keputusan dan kualitas keputusan, sebab penerapan sentralisasi kerap kali tidak mempertimbangkan sejumlah faktor yang berisiko dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.
Terjadinya demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi, sehingga anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya sebab tidak ada wadah yang disediakan, selain itu akan sulit bagi anggota untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena sudah didominasi oleh para pimpinan.
Sentralisasi dapat menurunkan respon suatu organisasi maupun pemerintahan dalam merespons perubahan lingkungan, hal ini disebabkan karena organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja.
Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang ada di bawah, sehingga dapat menimbulkan kompleksitas pengelolaan organisasi.
Masih banyak sejumlah pimpinan organisasi maupun pemerintahan yang mengambil keputusan berdasarkan perspektif secara keseluruhan, namun jarang sekali untuk mempertimbangkan implementasinya seperti apa, sehingga menimbulkan perspektif yang luas tapi kurang mendalam.

Sebagai contoh, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menerapkan aturan tentang pungutan atau pajak retribusi daerah sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak, maka dapat dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.

Contoh lainnya, dalam lembaga keamanan negara yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh wilayah Tanah Air lewat tiga titik, mulai dari darat (TNI AD), laut (TNI AL), dan udara (TNI AU).

Contoh dari sentralisasi adalah didirikannya Bank Indonesia (BI). Selain mengawasi keuangan dan perbankan di Tanah Air, fungsi BI juga untuk mengatur seluruh kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Dari pasal tersebut dapat diketahui perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. sentralisasi bermakna melimpahkan segala kekuasan kepada pemerintah pusat, sementara desentralisasi bermakna melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Sebagai contoh, dalam hal sentralisasi pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing, selain itu pemerintah pusat juga dapat mengangkat kepala daerah.

Lain halnya dengan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas.
Kelebihan Desentralisasi
Dalam organisasi, desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus kepada satu orang saja. Pada dasarnya, salah satu kelebihan utama dari desentralisasi adalah untuk membuat sistem yang lebih efisien. Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari desentralisasi adalah sebagai berikut. 

Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan.
Mendorong akuntabilitas dan transparansi.
Mengembangkan lebih banyak pemimpin.
Melahirkan inovasi dan fleksibilitas.
Komunikasi yang lebih efisien.
Pengambilan keputusan cepat.
Kemudahan ekspansi
Pengawasan serta kontrol yang lebih baik.
Kelemahan Desentralisasi
Meskipun terlihat membawa banyak dampak positif, terdapat beberapa kekurangan dari sistem desentralisasi dalam suatu organisasi, yaitu: 

Kesulitan koordinasi organisasi secara keseluruhan
Tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri
Menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat
Kemungkinan terjadinya tumpang-tindih pengambilan keputusan dan tanggung jawab.

Contohnya Desa Wisata. Di Indonesia, setiap daerah memiliki potensi-potensi khusus yang berbeda. Bagi sejumlah wilayah yang secara geografis berada di pesisir pantai, desentralisasi memudahkan pengelolaan pantai atau perairan untuk dapat dikembangkan potensi wisatanya. Desa wisata dikelola langsung oleh pemerintah daerah dengan melibatkan warga setempat. Sehingga desa wisata prinsipnya adalah dari warga, oleh warga, dan untuk warga.


MP Reg B 2024 -> Diskusi -> Diskusi 1 -> Re: Diskusi 1

Soleha Novita Sari གིས-
Nama : SOLEHA NOVITA SARI
NPM : 2316041054
Kelas : Reguler B

Diskusi.
=> Pertanyaan 1. Tantangan terbesar Negara Indonesia dalam melakukan Reformasi Administrasi Publik yaitu dalam mengatasi permasalahan Korupsi dan juga Nepotisme : Salah satu tantangan utamanya yaitu korupsi dan nepotisme yang merajalela saat ini kian merajalela dalam struktur administrasi publik. Hal ini menyebabkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik menurun, serta merusak tatanan Negara dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Birokrasi yang Tidak Efisien dan juga proses administrasi pelayanan yang rumit seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan layanan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Kurangnya Transparansi dan juga Akuntabilitas : Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan penyalahgunaan sumber daya.

Kurangnya Pendidikan dan juga Pelatihan : Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja publik juga menjadi tantangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan juga meningkatkan risiko kesalahan.

Kurangnya Inovasi dan juga Adaptasi: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan zaman juga menjadi tantangan. Administrasi publik perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sebuah tantangan dalam reformasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pertanyaan => 2. Sertakan pendapat Anda dengan contoh/alasan logis dan teori pendukung !

Dalam mengatasi berbagai tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik yaitu dalam Mengatasi Korupsi dan Nepotisme.
Menurut saya Korupsi dan Nepotisme dapat merusak tatanan Negara dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dapat mengurangi efisiensi administrasi pelayanan publik.
Dengan Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik dengan cara yang efisien dan efektif, termasuk pengurangan korupsi dan nepotisme. Implementasi NPM melalui penggunaan teknologi informasi dan pengawasan yang ketat dapat membantu mengatasi masalah ini.