Assalamualiakum Prof, Kami Izin Mengumpulkan Tugas Latar Belakang
Nama Anggota :
1. Nindya Soraya Maharani (2316041050)
2. Azzahra Risqi Anndania (2316041100)
Kiriman dibuat oleh Nindya Soraya Maharani
judul " Efektifitas sistem e-government dalam pelayanan publik di Indonesia."
Kelompok 2 Reguler B
Nama anggota:
1. Niken Puspita Sari ( 2316014044)
2. Septiyan Dwi Amanda ( 2316041045)
3. Bernadetta bias Pertiwi ( 2316041046)
4. Zhira zhirlayanggari ( 2316041047)
5. Fatma arabel Keisha ( 2316041048)
6. Dea Nanda Sukma Larasati ( 2316041049)
7. Nindya Soraya Maharani ( 2316041050)
Link video :
https://youtu.be/LCgLTu2vQ5M?si=ExVU1SN1uhwp4gSA
Kelompok 2 Reguler B
Nama anggota:
1. Niken Puspita Sari ( 2316014044)
2. Septiyan Dwi Amanda ( 2316041045)
3. Bernadetta bias Pertiwi ( 2316041046)
4. Zhira zhirlayanggari ( 2316041047)
5. Fatma arabel Keisha ( 2316041048)
6. Dea Nanda Sukma Larasati ( 2316041049)
7. Nindya Soraya Maharani ( 2316041050)
Link video :
https://youtu.be/LCgLTu2vQ5M?si=ExVU1SN1uhwp4gSA
Nama : Nindya Soraya Maharani
NPM : 2316041050
NPM : 2316041050
Nama : Nindya Soraya Maharani
Kelas : Reguler B
NPM : 2316041050
Kelas : Reguler B
NPM : 2316041050
Nama : Nindya Soraya Maharani
NPM : 2316041050
Kelas : Reguler B
" Pelajaran publik dalam kesehatan"
1. Dalam konteks pergeseran manajemen pelayanan kesehatan dari sentralisasi ke desentralisasi, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pendekatan dan praktik manajemen:
Otonomi Lokal: Dalam sistem yang sentralisasi, keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, pengelolaan fasilitas kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan diambil oleh pemerintah pusat. Namun, dengan desentralisasi, otoritas dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Penyesuaian Kebutuhan Lokal: Dengan desentralisasi, manajemen pelayanan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik dari masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya pengembangan program-program kesehatan yang lebih sesuai dan efektif dalam menanggapi masalah kesehatan yang spesifik di tingkat lokal.
Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Desentralisasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan layanan kesehatan. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pelayanan kesehatan, serta memungkinkan adanya inisiatif dari masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan.
Kolaborasi antar Lembaga: Dengan desentralisasi, terdapat lebih banyak ruang untuk kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini dapat menghasilkan inovasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal: Desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk pelatihan dan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan lokal. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan di tingkat lokal.
Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Dekat: Desentralisasi juga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang lebih dekat terhadap kinerja sistem kesehatan di tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diterapkan efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
2. Dalam menganalisis kebijakan desentralisasi dalam layanan kesehatan, teori desentralisasi kebijakan sangat relevan. Teori ini menyoroti perubahan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas dari pusat ke unit-unit lokal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut.
Pembagian Kekuasaan: Teori desentralisasi mengacu pada pembagian kekuasaan dan otoritas antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi mengalihkan wewenang pengelolaan sistem kesehatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Partisipasi Masyarakat: Teori desentralisasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Inovasi dan Adaptasi: Desentralisasi memungkinkan adanya inovasi dan adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal. Teori desentralisasi mengakui bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, sehingga solusi yang efektif tidak selalu bersifat satu ukuran untuk semua. Dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, kebijakan desentralisasi dapat mendorong pengembangan model-model pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kolaborasi Antar-lembaga: Teori desentralisasi juga mengakui pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Dengan memfasilitasi kolaborasi antar-lembaga, kebijakan desentralisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan memahami teori desentralisasi kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat lokal.
NPM : 2316041050
Kelas : Reguler B
" Pelajaran publik dalam kesehatan"
1. Dalam konteks pergeseran manajemen pelayanan kesehatan dari sentralisasi ke desentralisasi, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pendekatan dan praktik manajemen:
Otonomi Lokal: Dalam sistem yang sentralisasi, keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, pengelolaan fasilitas kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan diambil oleh pemerintah pusat. Namun, dengan desentralisasi, otoritas dan tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Penyesuaian Kebutuhan Lokal: Dengan desentralisasi, manajemen pelayanan kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik dari masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya pengembangan program-program kesehatan yang lebih sesuai dan efektif dalam menanggapi masalah kesehatan yang spesifik di tingkat lokal.
Partisipasi Masyarakat yang Lebih Aktif: Desentralisasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyediaan layanan kesehatan. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pelayanan kesehatan, serta memungkinkan adanya inisiatif dari masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan.
Kolaborasi antar Lembaga: Dengan desentralisasi, terdapat lebih banyak ruang untuk kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Hal ini dapat menghasilkan inovasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Lokal: Desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal, termasuk pelatihan dan pengembangan karir bagi tenaga kesehatan lokal. Ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan di tingkat lokal.
Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Dekat: Desentralisasi juga memungkinkan adanya pemantauan dan evaluasi yang lebih dekat terhadap kinerja sistem kesehatan di tingkat lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang diterapkan efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
2. Dalam menganalisis kebijakan desentralisasi dalam layanan kesehatan, teori desentralisasi kebijakan sangat relevan. Teori ini menyoroti perubahan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas dari pusat ke unit-unit lokal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan hasil dari kebijakan tersebut.
Pembagian Kekuasaan: Teori desentralisasi mengacu pada pembagian kekuasaan dan otoritas antara berbagai tingkat pemerintahan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi mengalihkan wewenang pengelolaan sistem kesehatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
Partisipasi Masyarakat: Teori desentralisasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks layanan kesehatan, kebijakan desentralisasi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program kesehatan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kesehatan.
Inovasi dan Adaptasi: Desentralisasi memungkinkan adanya inovasi dan adaptasi kebijakan sesuai dengan konteks lokal. Teori desentralisasi mengakui bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, sehingga solusi yang efektif tidak selalu bersifat satu ukuran untuk semua. Dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, kebijakan desentralisasi dapat mendorong pengembangan model-model pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kolaborasi Antar-lembaga: Teori desentralisasi juga mengakui pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam penyediaan layanan kesehatan. Dengan memfasilitasi kolaborasi antar-lembaga, kebijakan desentralisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan memahami teori desentralisasi kebijakan, pemerintah dapat merancang kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan di tingkat lokal.