Nama: Alisya Salsabila Fadwa Rahmadhani
NPM: 2315031013


Pancasila adalah dasar ideologi negara Republik Indonesia yang secara resmi diakui pada 18 Agustus 1945.Terdiri dari lima asas, Pancasila membentuk landasan filosofis dan moral yang menggambarkan nilai-nilai esensial yang dianut oleh bangsa Indonesia. Prinsip pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman keyakinan dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan perlunya perlakuan yang adil dan manusiawi bagi seluruh warga negara, menegaskan prinsip keadilan sebagai pilar utama.

Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, menyoroti pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pancasila memandang Indonesia sebagai negara yang bersatu dalam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menggarisbawahi nilai demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggambarkan komitmen terhadap distribusi keadilan dan kesempatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pancasila bukanlah sekadar seperangkat prinsip, melainkan identitas dan panduan moral yang terus berkembang. Nilai-nilai ini tidak hanya tercermin dalam konstitusi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila bukanlah artefak sejarah yang terpaku pada masa lalu, melainkan suatu kompas dinamis yang mengarahkan arah pembangunan bangsa. Pancasila memberikan dasar untuk mencapai tujuan bersama dalam bingkai nilai-nilai yang mendorong keadilan, persatuan, dan kemajuan yang berkelanjutan.

Dengan dinamikanya, Pancasila tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global. Keberlanjutan Pancasila sebagai ideologi negara melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mengamalkan dan memahami nilai-nilainya. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang makna dan relevansi Pancasila perlu terus ditingkatkan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi klaim formal, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sebagai fondasi sejarah, melainkan sebagai panduan moral yang membentuk jati diri bangsa Indonesia dan mengawalnya menuju masa depan yang lebih baik.

Nama: Alisya Salsabila Fadwa Rahmadhani
NPM: 2315031013

Pancasila, sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapat dianggap sebagai modal sosial yang relevan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Beberapa analisis terkait hal ini adalah:

• 1. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
   - Pancasila menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi semakin mendominasi, penting untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan tidak meningkatkan kesenjangan sosial.

• 2. Persatuan Indonesia:
   - Nilai persatuan dalam Pancasila menciptakan dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari Revolusi Industri 4.0. Kolaborasi dan integrasi antara berbagai sektor dan kelompok masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan mengurangi potensi ketidaksetaraan.

• 3. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
   - Pancasila menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam era Revolusi Industri 4.0, di mana kebijakan dan perkembangan teknologi memiliki dampak besar, partisipasi aktif dan transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab.

• 4. Keadilan Sosial:
   - Nilai keadilan sosial dalam Pancasila memberikan landasan untuk mendukung pembagian manfaat dan kesempatan yang adil dalam pemanfaatan teknologi dan hasil Revolusi Industri 4.0. Hal ini mengacu pada upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi.

• 5. Gotong Royong:
   - Semangat gotong royong dalam Pancasila memperkuat ide kerjasama dan saling membantu dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, kolaborasi antarindustri, pemerintah, dan masyarakat menjadi esensial untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

• 6. Kedaulatan Rakyat:
   - Pancasila menempatkan kedaulatan pada rakyat. Dalam era Revolusi Industri 4.0, pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan keterampilan teknologi menjadi penting untuk memastikan partisipasi yang efektif dalam ekonomi berbasis teknologi.

Pancasila, dengan nilai-nilainya yang mencerminkan keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, dapat berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang kuat untuk membimbing Indonesia dalam mengelola dampak Revolusi Industri 4.0, memastikan bahwa perkembangan teknologi mendukung kesejahteraan manusia secara holistik.

Nama: Alisya Salsabila Fadwa Rahmadhani
NPM: 2315031013

Kisah inspiratif Bung Hatta, atau Mohammad Hatta, menunjukkan perjalanan hidup yang penuh dedikasi terhadap kemerdekaan Indonesia dan pembangunan bangsa. Beberapa analisis inspiratif dari kisah hidupnya adalah:

• Keinginan untuk Kemerdekaan:
   - Bung Hatta memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Keterlibatannya dalam pergerakan nasional dan kontribusinya dalam perumusan dasar negara menunjukkan hasrat dan keinginan yang besar terhadap kedaulatan bangsa.

• Pemimpin yang Bijaksana:
   - Bung Hatta dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan cerdas. Perannya sebagai wakil presiden pertama dan ekonom yang ahli mencerminkan kebijaksanaannya dalam memimpin bangsa menuju pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

• Semangat Gotong Royong:
   - Kisah hidup Bung Hatta mencerminkan semangat gotong royong. Ia aktif berkolaborasi dengan berbagai tokoh dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, menunjukkan bahwa kerjasama dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun bangsa.

• Intelektualitas dan Pendidikan:
   - Bung Hatta adalah seorang intelektual yang memiliki pendidikan tinggi. Keahliannya dalam bidang ekonomi dan pandangan filosofisnya memberikan kontribusi penting dalam pembentukan dasar negara dan kebijakan ekonomi nasional.

• Keberanian dan Kemandirian:
   - Pada masa-masa sulit, Bung Hatta tetap menunjukkan keberanian dan semangat kemandirian. Keterlibatannya dalam perundingan dengan Belanda dan penangkapan oleh pihak penjajah tidak meruntuhkan semangatnya untuk mencapai kemerdekaan.

• Kepemimpinan yang Berbasis Rakyat:
   - Bung Hatta memegang prinsip bahwa kepemimpinan seharusnya berbasis rakyat. Ia selalu mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, dan berusaha mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Melalui kisah hidupnya, Bung Hatta memberikan inspirasi tentang pentingnya perjuangan, kepemimpinan yang bijaksana, semangat gotong royong, dan komitmen terhadap kemerdekaan. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh Bung Hatta masih relevan dan dapat memberikan inspirasi bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Nama: Alisya Salsabila Fadwa Rahmadhani
NPM: 2315031013

1. menurut saya dengan adanya peristiwa bom bali, wajah indonesia dicap buruk oleh banyak negara,hal ini wajar karena yang menjadi korban tidak hanya warga negara indonesia saja melainkan warga negara asing,hal ini tentu merugikan untuk indonesia padahal nilai agama di indonesia selalu mengajarakan kedamaian,toleransi dan saling menghargai setiap keragaman beragama di indonesia,kemudian nilai luhur juga mengajarakan agar tidak menyakiti perasaan orang lain apalagi membunuh orang yg tidak kita kenal,solusinya pemerintah harus lebih genjar lagi menghambat paham paham tersebut dengan berbagai pendekatan salah satunya dengan mensosialisasikan ajaran agama yg benar dan tidak menyimpang serta menanamkan nilai nilai pancasila dalm diri mereka agar mereka tidak salah mengartikan pancasila sebagai ajaran sesat.

2. Para pelaku bom Bali 2002 secara jelas melanggar beberapa nilai Pancasila, terutama nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial. Tindakan terorisme tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa, mencederai keamanan dan persatuan bangsa, serta merusak nilai-nilai kemanusiaan.

1. Pelanggaran terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa:
   - Aksi terorisme yang menargetkan warga sipil dengan cara-cara kejam bertentangan dengan prinsip kesucian dan rasa hormat terhadap kehidupan yang diakui dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pelanggaran terhadap Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
   - Tindakan bom Bali melibatkan pembunuhan massal yang kejam dan tidak beradab, melanggar nilai kemanusiaan yang mengedepankan keadilan dan martabat manusia.

3. Pelanggaran terhadap Persatuan Indonesia:
   - Aksi terorisme merusak persatuan dan kerukunan bangsa dengan menciptakan ketakutan dan konflik, melanggar nilai persatuan Indonesia yang menjadi salah satu pilar Pancasila.

4. Pelanggaran terhadap Keadilan Sosial:
   - Tindakan terorisme menciptakan ketidakadilan sosial, karena merugikan dan merusak kehidupan banyak orang secara acak, tanpa memandang status atau latar belakang mereka.

Sanksi yang Pantas:
   - Sanksi terhadap pelaku bom Bali 2002 perlu mempertimbangkan hukum internasional dan hukum nasional, mengingat sifat serangan terorisme yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan.
   - Hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat keterlibatan dan keparahan tindakan terorisme, dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Penting untuk menegaskan bahwa sanksi hukum haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan, dan memastikan bahwa kebijakan pencegahan terorisme juga bersifat inklusif dan berbasis masyarakat untuk mencegah radikalisasi dan ekstremisme.

Nama: Alisya Salsabila Fadwa Rahmadhani
NPM: 2315031013

Peristiwa Rengasdengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di sebuah rumah di Rengasdengklok, Jawa Barat. Peristiwa ini melibatkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai "Pemuda Rengasdengklok" yang menahan dan memaksa Soekarno dan Hatta untuk menandatangani dokumen pengunduran diri dari jabatan presiden dan wakil presiden.

Beberapa faktor yang memengaruhi peristiwa Rengasdengklok:

1. Ketegangan Politik: Pada saat itu, terdapat ketegangan politik antara kelompok pemuda yang lebih radikal dan kelompok yang lebih moderat terkait pembentukan pemerintahan Indonesia. Pemuda yang terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok cenderung mendukung bentukan pemerintahan yang lebih revolusioner.

2. Kekhawatiran terhadap Kekuatan Asing: Beberapa tokoh pemuda khawatir bahwa Soekarno dan Hatta cenderung terlalu akomodatif terhadap kepentingan Belanda dan sekutunya, serta tidak cukup revolusioner dalam menanggapi kemerdekaan Indonesia.

3. Tekanan dan Pergolakan Masyarakat: Suasana ketegangan dan kegelisahan masyarakat di Indonesia pasca-Proklamasi mendorong beberapa kelompok pemuda untuk mengambil inisiatif dalam menentukan arah perjuangan kemerdekaan.

4. Pergeseran Kekuatan Politik: Peristiwa ini menandai adanya pergeseran dalam kekuatan politik nasionalis Indonesia. Setelah ditangkapnya Soekarno dan Hatta, kekuasaan beralih ke tangan kelompok pemuda yang lebih radikal untuk sementara waktu.

Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan kompleksitas dan ketegangan dalam politik Indonesia pada saat transisi dari penjajahan ke kemerdekaan. Meskipun kontroversial, peristiwa ini akhirnya mengarah pada pembentukan pemerintahan yang lebih kokoh dan konsisten dalam melanjutkan perjuangan kemerdekaan.