Nama : Anisa Nur Sabila
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
Posts made by Anisa Nur Sabila
Nama : Anisa Nur Sabila
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
Tanggapan mengenai artikel :
Perkembangan konstitusi di Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat Jamaah Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar. Artikel yang ditulis oleh M. Agus Santoso membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia mulai dari pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini.
Dalam penelitian ini, Santoso menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Perubahan ini dilakukan karena adanya faktor eksternal dan internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Santoso membahas tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perubahan konstitusi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, tindakan pemerintah yang merujuk pada perubahan kebijakan nasional, serta adanya keinginan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, perubahan tersebut juga mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Lebih jauh lagi, keberhasilan Indonesia dalam mengadaptasi perubahan yang ada dan memastikan bahwa konstitusi yang berlaku tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan konstitusi di Indonesia menjadi semakin terbuka dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara yang lebih baik dan demokratis.
Artikel yang ditulis oleh Santoso sangat relevan mengingat perkembangan politik dan hukum di Indonesia yang terus berkembang. Kajian mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia menjadi penting dalam rangka memahami dan mengembangkan sistem hukum dan politik di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem demokrasi yang lebih baik dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia.
Sekian dan terimakasih.
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
Tanggapan mengenai artikel :
Perkembangan konstitusi di Indonesia menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat Jamaah Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar. Artikel yang ditulis oleh M. Agus Santoso membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia mulai dari pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga saat ini.
Dalam penelitian ini, Santoso menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945. Perubahan ini dilakukan karena adanya faktor eksternal dan internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut juga berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Santoso membahas tentang pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap perubahan konstitusi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat, tindakan pemerintah yang merujuk pada perubahan kebijakan nasional, serta adanya keinginan untuk mengakomodasi aspirasi rakyat. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, perubahan tersebut juga mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia.
Lebih jauh lagi, keberhasilan Indonesia dalam mengadaptasi perubahan yang ada dan memastikan bahwa konstitusi yang berlaku tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan konstitusi di Indonesia menjadi semakin terbuka dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara yang lebih baik dan demokratis.
Artikel yang ditulis oleh Santoso sangat relevan mengingat perkembangan politik dan hukum di Indonesia yang terus berkembang. Kajian mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia menjadi penting dalam rangka memahami dan mengembangkan sistem hukum dan politik di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem demokrasi yang lebih baik dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perubahan konstitusi di Indonesia.
Sekian dan terimakasih.
Nama : Anisa Nur Sabila
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
Alasan mengapa perlu adanya konstitusi adalah perlu diketahui bahwa konstitusi memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Hal tersebut juga berlaku untuk negara Indonesia. Konstitusi di Indonesia menjadi dasar hukum tertinggi negara yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya.
Salah satu tujuan dari konstitusi di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak berada di tangan satu kelompok atau individu saja, melainkan disebarluaskan agar tidak terjadi penyalahgunaannya.
Namun, sayangnya pelanggaran konstitusi masih terjadi di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran konstitusi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, serta manipulasi hukum.
Penyalahgunaan kekuasaan, seperti menjalankan kebijakan di luar koridor hukum atau menolak pengesahan undang-undang yang telah disetujui DPR, adalah salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, pengabaian hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan bersuara dan berkumpul juga sering terjadi. Manipulasi hukum, seperti memperlakukan hukum secara diskriminatif, juga merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang patut diwaspadai.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus menjaga agar konstitusi dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh elemen yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia agar tercipta tatanan yang lebih baik dan adil bagi semua warga negara.
Sekian dan terimakasih.
NPM : 2313053179
Kelas : 2F
Alasan mengapa perlu adanya konstitusi adalah perlu diketahui bahwa konstitusi memiliki peranan penting bagi sebuah negara. Hal tersebut juga berlaku untuk negara Indonesia. Konstitusi di Indonesia menjadi dasar hukum tertinggi negara yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen yang ada di dalamnya.
Salah satu tujuan dari konstitusi di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Konstitusi bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Konstitusi juga berfungsi untuk menjaga agar kekuasaan yang ada tidak berada di tangan satu kelompok atau individu saja, melainkan disebarluaskan agar tidak terjadi penyalahgunaannya.
Namun, sayangnya pelanggaran konstitusi masih terjadi di Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat terjadi dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran konstitusi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia, serta manipulasi hukum.
Penyalahgunaan kekuasaan, seperti menjalankan kebijakan di luar koridor hukum atau menolak pengesahan undang-undang yang telah disetujui DPR, adalah salah satu bentuk pelanggaran konstitusi yang sering terjadi di Indonesia. Selain itu, pengabaian hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan bersuara dan berkumpul juga sering terjadi. Manipulasi hukum, seperti memperlakukan hukum secara diskriminatif, juga merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang patut diwaspadai.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu harus menjaga agar konstitusi dijalankan dengan baik dan benar oleh seluruh elemen yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan konstitusi di Indonesia agar tercipta tatanan yang lebih baik dan adil bagi semua warga negara.
Sekian dan terimakasih.