Naa : Meizha Rizqia Shaqina
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Kiriman dibuat oleh MEIZHA RIZQIA SHAQINA
Nama : Meizha Rizqia Shaqina
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
1. Konstitusi di negara Indonesia sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia membutuhkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai acuan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. UUD 1945.
2. Konstitusi bagi negara Indonesia sangatlah penting karena konstitusi menjadi dasar hukum utama dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan Indonesia dan mengatur ketentuan tentang bentuk dan sistem pemerintahan, kekuasaan-kekuasaan negara, hak-hak dan kewajiban warga negara.
3. Masalah yang terjadi dalam konstitusi di negara Indonesia :
- Kurangnya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran konstitusi oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi-institusi negara, yang dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam konstitusi.
- Kurangnya dukungan dari masyarakat karena seringkali masyarakat tidak terlibta aktif dalam peembuatan maupun perubahan konstitusi
- Timbunya ketegangan atau bahkan konflik di dalam masyarakat karena beberapa aturan konstitusi yang mungkin bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
1. Konstitusi di negara Indonesia sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia membutuhkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai acuan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. UUD 1945.
2. Konstitusi bagi negara Indonesia sangatlah penting karena konstitusi menjadi dasar hukum utama dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan Indonesia dan mengatur ketentuan tentang bentuk dan sistem pemerintahan, kekuasaan-kekuasaan negara, hak-hak dan kewajiban warga negara.
3. Masalah yang terjadi dalam konstitusi di negara Indonesia :
- Kurangnya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran konstitusi oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam institusi-institusi negara, yang dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan dalam konstitusi.
- Kurangnya dukungan dari masyarakat karena seringkali masyarakat tidak terlibta aktif dalam peembuatan maupun perubahan konstitusi
- Timbunya ketegangan atau bahkan konflik di dalam masyarakat karena beberapa aturan konstitusi yang mungkin bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat
Nama : Meizha Rizqia Shaqina
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Artikel terseut membahas perkembangan konstitusi di Indonesia, yang telah ditetapkan sejak 18 Agustus 1945. Artikel ini menguraikan berbagai periode sejarah konstitusi di Indonesia:
- Periode 1945-1949: Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Namun, itu tidak sepenuhnya diterapkan.
- Periode 1949-1950: Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia mengadopsi konstitusi Republik Federal, berubah dari negara kesatuan menjadi federal.
- Periode 1950-1959: Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai negara kesatuan di bawah NKRI.
- Periode 1959-1999: Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
- Periode 1999-2002: Terjadi empat kali perubahan pada Undang-Undang 1945
- Periode 2002-sekarang: Perubahan yang terjadi di periode sebelumnya memperkuat dasar negara Republik Indonesia untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi termasuk penyusunan UUD yang terburu-buru dan pengaruh Belanda, yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran pada poitik hukum di Indonesia dan mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Artikel terseut membahas perkembangan konstitusi di Indonesia, yang telah ditetapkan sejak 18 Agustus 1945. Artikel ini menguraikan berbagai periode sejarah konstitusi di Indonesia:
- Periode 1945-1949: Masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Namun, itu tidak sepenuhnya diterapkan.
- Periode 1949-1950: Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia mengadopsi konstitusi Republik Federal, berubah dari negara kesatuan menjadi federal.
- Periode 1950-1959: Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai negara kesatuan di bawah NKRI.
- Periode 1959-1999: Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
- Periode 1999-2002: Terjadi empat kali perubahan pada Undang-Undang 1945
- Periode 2002-sekarang: Perubahan yang terjadi di periode sebelumnya memperkuat dasar negara Republik Indonesia untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi termasuk penyusunan UUD yang terburu-buru dan pengaruh Belanda, yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran pada poitik hukum di Indonesia dan mempengaruhi perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Nama : Meizha Rizqia Shaqina
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Nama : Meizha Rizqia Shaqina
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana integrasi nasional berperan dalam menangkal etnosentrisme di Indonesia.
Keberagaman yang ada di Indonesia tentu saja bisa memicu pertentangan. Pertentangan tersebut dimulai dari faham-faham yang menyimpang, salah satunya etnosentrisme, Etnosentrisme sendiri adalah pemikiran yang menganggap etnik tertentu lebih unggul dibanding etnik atau budaya lainnya. Penyimpangan faham tersebut tentu saja dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, disinilah peran integrasi nasional diperlukan. Integrasi nasional menjadi suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang bisa membuat berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional bisa terjadi karena adanya perkumpulan kelompok yang berbeda-beda tetap memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Intinya integrasi nasional menyatukan beragam identitas untuk satu tujuan bersama. Maka dari itu diperlukan identitas nasional dalam menagkal faham-faham yang menyimpang seoerti salah satunya yaitu etnosentrisme,
NPM : 2316031066
Kelas : Reguler B
Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana integrasi nasional berperan dalam menangkal etnosentrisme di Indonesia.
Keberagaman yang ada di Indonesia tentu saja bisa memicu pertentangan. Pertentangan tersebut dimulai dari faham-faham yang menyimpang, salah satunya etnosentrisme, Etnosentrisme sendiri adalah pemikiran yang menganggap etnik tertentu lebih unggul dibanding etnik atau budaya lainnya. Penyimpangan faham tersebut tentu saja dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, disinilah peran integrasi nasional diperlukan. Integrasi nasional menjadi suatu kesadaran dan bentuk pergaulan yang bisa membuat berbagai kelompok dengan identitas masing-masing merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional bisa terjadi karena adanya perkumpulan kelompok yang berbeda-beda tetap memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Intinya integrasi nasional menyatukan beragam identitas untuk satu tujuan bersama. Maka dari itu diperlukan identitas nasional dalam menagkal faham-faham yang menyimpang seoerti salah satunya yaitu etnosentrisme,