NAMA: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum dan perlindungan negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan hak warga negara. Meskipun Presiden telah berusaha memperbaiki sistem hukum, masih banyak hambatan seperti lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman agama, dan proses rekrutmen yang tidak transparan. Kepemimpinan yang tegas dan transparan dapat memberikan dampak positif, namun arogansi harus dihindari.

Tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang menjalankan hukum. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif. Transparansi dalam proses rekrutmen juga penting untuk memastikan hanya individu yang berkompeten dan berintegritas yang menjadi penegak hukum.

Masalah seperti tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, dan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi tantangan besar. Meningkatkan kualitas dan integritas aparat penegak hukum serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab adalah kunci untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.

NAMA : Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Supremasi hukum sangat penting dalam mengatur negara dan masyarakat. Awalnya, hukum alam yang muncul secara alami cukup untuk masyarakat sederhana. Namun, dengan berkembangnya masyarakat, hukum adat menjadi tidak memadai, sehingga hukum modern diciptakan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Di Indonesia, prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hukum adalah fondasi utama. Negara hukum yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi memastikan kesejahteraan rakyat. Reformasi sejak 1998 membawa perubahan besar dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada demokratisasi dan desentralisasi, memungkinkan pengawasan lebih efektif. Peran aktif masyarakat melalui lembaga swadaya seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Supremasi hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi juga penerapan hukum yang benar dan adil. Penegakan hukum yang kuat dan transparan sangat penting untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara hukum dan memastikan kesejahteraan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi.

NAMA: Gerhana Malik Ibrahim

NPM: 2315061032

KELAS: TI D

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

NAMA: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI D

Penerapan nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi, seperti partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan perlindungan terhadap minoritas, harus diimplementasikan dengan baik agar sistem demokrasi dapat berjalan efektif. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem demokrasi, perlu dipastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pemilihan umum di Indonesia, terutama pemilihan kepala daerah, diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan pemilihan langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali. Proses pemilihan umum dianggap sebagai implementasi dari sistem demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Namun, masih terdapat tantangan seperti kampanye yang tidak itikad baik dan ujaran kebencian di media sosial.

Oleh karena itu, perlu terus mengembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dan memperkuat implementasinya dalam praktik pemilihan umum untuk menghindari konflik dan ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi di negara ini.

NAMA: Gerhana Malik Ibrahim
NPM: 2315061032
KELAS: TI D

Video tersebut menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa pemerintahan revolusi kemerdekaan terbatas hingga saat ini. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mencapai puncaknya dengan partisipasi semua elemen, tetapi gagal karena politik aliran yang dominan dan konflik antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Masa demokrasi terpimpin ditandai oleh ketegangan antara tiga kekuatan politik utama. Orde Baru membawa perkembangan dengan demokrasi Pancasila, yang berusaha mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat. Selama reformasi, demokrasi Pancasila diterapkan dengan karakteristik yang berbeda dari Orde Baru, mirip dengan demokrasi parlementer. Ini menunjukkan lima bentuk demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia, dengan setiap bentuk menghadapi tantangan dan perubahan sesuai konteks politik dan sosial.