Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Prodi : Teknik Informatika
Kiriman dibuat oleh Mutiara Khairunnisa Zulkifli
Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Analisis saya terhadap video tersebut adalah bahwa supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam negara dan masyarakat modern. Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, adalah negara hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan di era modern. Hukum di Indonesia telah berkembang dari hukum adat yang sederhana menjadi sistem hukum modern yang terstruktur, diperlukan untuk mengatur masyarakat yang kompleks. Reformasi 1998 menekankan demokratisasi dan desentralisasi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini membuka jalan bagi perbaikan dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, LSM seperti Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Police Watch berperan penting dalam mengawasi dan memastikan penegakan supremasi hukum yang baik.
Namun, tantangan besar tetap ada, seperti korupsi dan manipulasi hukum oleh koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penerapan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keadilan substantif juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi menghambat adaptasi hukum dengan perkembangan zaman, yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang relevan dan efektif. Meskipun ada kemajuan sejak Reformasi 1998, tantangan seperti korupsi, penerapan hukum yang tekstual, dan keterbatasan teknologi masih ada. Upaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan adaptasi teknologi dalam sistem hukum diperlukan agar supremasi hukum dapat terwujud secara efektif, memberikan keadilan, dan mendukung kemajuan bangsa.
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Analisis saya terhadap video tersebut adalah bahwa supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam negara dan masyarakat modern. Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, adalah negara hukum yang menjamin keadilan, ketertiban, dan stabilitas. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi berbagai tantangan di era modern. Hukum di Indonesia telah berkembang dari hukum adat yang sederhana menjadi sistem hukum modern yang terstruktur, diperlukan untuk mengatur masyarakat yang kompleks. Reformasi 1998 menekankan demokratisasi dan desentralisasi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini membuka jalan bagi perbaikan dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, LSM seperti Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Police Watch berperan penting dalam mengawasi dan memastikan penegakan supremasi hukum yang baik.
Namun, tantangan besar tetap ada, seperti korupsi dan manipulasi hukum oleh koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penerapan hukum yang terlalu tekstual tanpa mempertimbangkan keadilan substantif juga dapat menimbulkan ketidakadilan. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi menghambat adaptasi hukum dengan perkembangan zaman, yang penting untuk menciptakan sistem hukum yang relevan dan efektif. Meskipun ada kemajuan sejak Reformasi 1998, tantangan seperti korupsi, penerapan hukum yang tekstual, dan keterbatasan teknologi masih ada. Upaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan adaptasi teknologi dalam sistem hukum diperlukan agar supremasi hukum dapat terwujud secara efektif, memberikan keadilan, dan mendukung kemajuan bangsa.
Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih cenderung buruk, dengan fokus pada tahun 2019. Berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender. Namun, terdapat poin positif seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM yang lebih baik, gerakan masyarakat yang masih berjuang mempertahankan hak mereka, serta dorongan untuk menghadapi ketidakadilan. Dalam artikel tersebut, saya menemukan bahwa pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia semakin meningkat di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Analisis saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya yang berbasis pada keberagaman dan toleransi. Salah satu contoh yang signifikan adalah konsep "Demokrasi Pancasila" yang diterapkan di Indonesia. Pancasila, yang berarti "lima sila" atau "lima prinsip," adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai seperti keberagaman, keadilan, dan kebebasan, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berfokus pada pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
Pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat relevan dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, keberagaman dan toleransi adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan, dan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keputusan politik dan sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia dipertahankan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan, namun masih banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam perbaikan sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
D. Adapun sikap saya terhadap kondisi di mana anggota DPR yang mengatasnamakan suara rakyat menjalankan agenda politiknya yang tidak sesuai dengan kepentingan riil masyarakat adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada keragaman dan keadilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika mereka tidak mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diartikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki otoritas kharismatik, yang didasarkan pada tradisi dan agama, yang bersedia untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat menjadi sebuah pengorbanan, jika perlu, untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang didasarkan pada keragaman dan keadilan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan kharismatik, yang didasarkan pada tradisi atau agama, untuk menggerakkan kesetiaan dan emosi rakyat, bisa berbahaya jika tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan dan keberagaman.
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih cenderung buruk, dengan fokus pada tahun 2019. Berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, serta diskriminasi gender. Namun, terdapat poin positif seperti langkah reformasi untuk melindungi HAM yang lebih baik, gerakan masyarakat yang masih berjuang mempertahankan hak mereka, serta dorongan untuk menghadapi ketidakadilan. Dalam artikel tersebut, saya menemukan bahwa pentingnya kesadaran akan hak asasi manusia semakin meningkat di Indonesia, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.
B. Analisis saya tentang demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai budaya yang berbasis pada keberagaman dan toleransi. Salah satu contoh yang signifikan adalah konsep "Demokrasi Pancasila" yang diterapkan di Indonesia. Pancasila, yang berarti "lima sila" atau "lima prinsip," adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari nilai-nilai seperti keberagaman, keadilan, dan kebebasan, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa berfokus pada pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bagi kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
Pendapat saya adalah bahwa prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa sangat relevan dengan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Dalam budaya Indonesia, keberagaman dan toleransi adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan, dan demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses keputusan politik dan sosial. Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia dipertahankan.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan, namun masih banyak permasalahan yang terjadi, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, kurangnya akuntabilitas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam perbaikan sistem politik dan menempatkan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.
D. Adapun sikap saya terhadap kondisi di mana anggota DPR yang mengatasnamakan suara rakyat menjalankan agenda politiknya yang tidak sesuai dengan kepentingan riil masyarakat adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan pada keragaman dan keadilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika mereka tidak mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan agenda politik yang berbeda dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat diartikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta hak asasi manusia.
E. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki otoritas kharismatik, yang didasarkan pada tradisi dan agama, yang bersedia untuk menggerakkan loyalitas dan emosi masyarakat menjadi sebuah pengorbanan, jika perlu, untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang didasarkan pada keragaman dan keadilan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus dipegang oleh rakyat dan digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kekuasaan kharismatik, yang didasarkan pada tradisi atau agama, untuk menggerakkan kesetiaan dan emosi rakyat, bisa berbahaya jika tidak disertai dengan nilai-nilai keadilan dan keberagaman.
Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Dari analisis dari jurnal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal tersebut menegaskan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan negara merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan kompleksitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Poin penting lainnya adalah pentingnya integritas dan pelayanan publik dari pemimpin, sebagaimana ditunjukkan oleh Ahok, yang meneguhkan fondasi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan.
Namun, terdapat berbagai masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, ketidaktransparanan dalam proses rekruitmen, dan perlunya reformasi hukum yang lebih efektif. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan juga menjadi sorotan, mencerminkan dinamika kekuasaan dan respons publik terhadap otoritas. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan integritas dan kompetensi aparat penegak hukum serta memperbaiki sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat.
NPM : 2315061060
Kelas : TI D
Dari analisis dari jurnal tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa jurnal tersebut menegaskan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan negara merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan kompleksitas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Poin penting lainnya adalah pentingnya integritas dan pelayanan publik dari pemimpin, sebagaimana ditunjukkan oleh Ahok, yang meneguhkan fondasi kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kejujuran dan ketulusan.
Namun, terdapat berbagai masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, ketidaktransparanan dalam proses rekruitmen, dan perlunya reformasi hukum yang lebih efektif. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan transparan juga menjadi sorotan, mencerminkan dinamika kekuasaan dan respons publik terhadap otoritas. Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan integritas dan kompetensi aparat penegak hukum serta memperbaiki sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kebutuhan masyarakat.
Nama : Mutiara Khairunnisa Zulkifli
NPM : 2315061060
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika
NPM : 2315061060
Kelas : PSTI D
Prodi : Teknik Informatika