Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis saya terhadap jurnal berjudul Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara adalah terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, memberikan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas penegakan hukum di Indonesia. Perkara ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum tidak hanya melibatkan prosedur legal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai pihak dan faktor eksternal. Tantangan utama yang dihadapi termasuk lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, yang sering kali tidak independen dan rentan terhadap tekanan politik maupun sosial. Selain itu, peran interpretasi agama dalam hukum sering kali menjadi titik konflik yang memperumit proses penegakan hukum yang adil dan merata.

Selain kelemahan internal di tubuh aparat penegak hukum, kasus ini juga menunjukkan adanya kurangnya pemahaman agama yang mendalam di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Ketidakpahaman ini sering memicu ketidakpercayaan dan skeptisisme masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dampak dari ketidakpercayaan ini terlihat dalam reaksi publik yang emosional dan kadang-kadang berujung pada aksi massa, yang semakin mengaburkan proses hukum yang seharusnya objektif dan bebas dari pengaruh luar. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan agama yang lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan. Kepemimpinan yang mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berkomunikasi dengan jelas kepada publik dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, lebih dari sekadar kepemimpinan, reformasi hukum yang lebih substansial diperlukan untuk memperkuat struktur dan budaya hukum di Indonesia. Reformasi ini harus mencakup peningkatan integritas dan kapabilitas aparat penegak hukum, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan menjaga kewibawaan negara di mata rakyat.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis dari video dari judul Supremasi Hukum, adalah menyoroti konsep fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi yang diakui dan ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan melindungi hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Prinsip ini juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan pemerintah, menjamin bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Implementasi supremasi hukum memerlukan sistem peradilan yang independen, undang-undang yang jelas dan adil, serta penegakan hukum yang efektif dan tidak memihak.

Tantangan dalam penerapan supremasi hukum bisa datang dari korupsi, campur tangan politik, dan kelemahan dalam sistem peradilan, yang semuanya dapat merusak kepercayaan publik dan penerapan hukum yang adil. Dampak positif dari supremasi hukum meliputi stabilitas dan keamanan, dukungan terhadap demokrasi dan tata kelola yang baik, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara, yang pada gilirannya mendorong kohesi sosial dan rasa keadilan. Negara-negara dengan supremasi hukum yang kuat, seperti negara-negara Nordik, biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan sistem peradilan yang independen. Oleh karena itu, supremasi hukum adalah fondasi penting bagi keadilan, stabilitas, dan tata kelola yang baik dalam masyarakat, serta menjadi kunci bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis saya terhadap jurnal berjudul Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019, adalah mengkaji berbagai aspek politik dan pemilu di Indonesia, dengan menyoroti tantangan seperti politisasi identitas dan birokrasi, serta kebutuhan mendesak akan reformasi birokrasi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah dukungan ulama dan kiai terhadap pasangan calon presiden, yang menunjukkan bagaimana politisasi agama mempengaruhi proses pemilu. Politisasi identitas mencerminkan kompleksitas masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi alat politisasi yang efektif namun berpotensi memecah belah. Oleh karena itu, hal ini dengan menekankan pentingnya menjaga netralitas birokrasi dan memastikan bahwa proses pemilu tetap adil dan transparan.

Selanjutnya, dengan menyoroti politisasi birokrasi dalam pemilu 2019 sebagai masalah signifikan. Politisasi ini dapat mengganggu netralitas dan profesionalisme birokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan stabilitas politik. Depolitisasi pelayanan publik diusulkan sebagai solusi penting, dengan memisahkan karir politik dan karir administratif secara tegas. Pegawai negeri harus diangkat dan dipromosikan berdasarkan prestasi, bukan afiliasi politik. Ini akan membantu meningkatkan independensi birokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini juga, menekankan pentingnya memperdalam proses demokratisasi melalui partisipasi masyarakat yang lebih besar, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi masyarakat yang aktif dan keterbukaan politik dianggap esensial untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, menekankan perlunya budaya politik yang toleran dan egaliter, serta penghormatan terhadap HAM sebagai landasan penting dalam konsolidasi demokrasi. Keberhasilan demokrasi di Indonesia juga bergantung pada upaya untuk mengatasi budaya kekerasan dan meningkatkan transparansi dalam proses politik.

Jadi, dengan menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat. Kepercayaan yang kuat dianggap sebagai fondasi utama bagi demokrasi yang stabil dan berkualitas. Ini bisa dicapai dengan memastikan bahwa proses pemilu transparan dan adil, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi hasil pemilu dan penerimaan terhadap pemerintahan yang terpilih. Masyarakat sipil, media massa, dan lembaga survei juga memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sehingga memastikan konsolidasi demokrasi yang substansial di Indonesia.

Nama : Nadjwa Tasya Safira
NPM : 2315061024
Kelas : PSTI D

Analisis dari video dari judul Demokrasi itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara, adalah menggambarkan dua aspek utama dari demokrasi dengan sifatnya yang cenderung gaduh dan daya tahannya serta popularitasnya sebagai sistem pemerintahan. Demokrasi sering terlihat gaduh karena melibatkan banyak suara dan pendapat yang beragam. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi memerlukan debat dan diskusi intens, yang sering tampak kacau. Namun, keunggulan demokrasi terletak pada partisipasi publik yang tinggi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyuarakan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sistem ini juga menjamin akuntabilitas dan transparansi, dengan pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemilih. Selain itu, demokrasi cenderung lebih melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu melalui sistem hukum yang independen dan media yang bebas.

Daya tahan demokrasi didukung oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, serta menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog dan kompromi. Negara demokratis juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi karena kebebasan berusaha dan perlindungan hak milik. Popularitas demokrasi di dunia sebagian besar didorong oleh kesuksesan negara-negara maju yang menganut sistem ini, dukungan internasional, dan meningkatnya kesadaran global tentang keuntungan demokrasi. Meskipun terlihat gaduh, demokrasi memiliki banyak keunggulan yang membuatnya tetap bertahan dan dianut oleh banyak negara, termasuk keberagaman, partisipasi aktif warga, dan mekanisme perubahan damai.

Kesimpulannya, meskipun demokrasi sering terlihat gaduh karena melibatkan banyak suara dan pendapat yang beragam, keunggulan seperti partisipasi publik, akuntabilitas, perlindungan hak asasi, kemampuan beradaptasi, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi membuatnya tetap bertahan dan populer di banyak negara. Dukungan internasional dan kesadaran global tentang manfaat demokrasi juga memperkuat daya tarik sistem pemerintahan ini.

NAMA : NADJWA TASYA SAFIRA

NPM : 23115061024

KELAS : PSTI D