Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: PSTI D

A. Artikel itu cerita tentang masalah di Indonesia soal hak-hak manusia di tahun 2019. Banyak masalah, seperti pelanggaran hak-hak manusia yang belum selesai, pembatasan kebebasan, dan diskriminasi. Banyak kasus dilaporkan, termasuk pelanggaran kebebasan beragama, pembatasan ekspresi, dan ketidakadilan oleh aparat keamanan. Tapi ada juga langkah positif, seperti pengesahan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia.

B. Budaya dan adat istiadat asli Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, punya peran penting dalam demokrasi Indonesia. Nilai-nilai ini, seperti kerja sama dan musyawarah, membantu dalam pengambilan keputusan bersama. Pancasila, yang mendasari negara kita, juga menekankan pentingnya moral dan spiritualitas.

C. Di Indonesia, sistem politiknya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tapi, masih ada kesenjangan antara hukum dan prakteknya. Masih ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan. Tapi ada juga upaya positif, seperti pemilihan umum yang lebih bebas.

D. Anggota parlemen harus mewakili rakyat, tapi seringkali mereka lebih peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kebijakan yang mereka buat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Lebih transparansi dan partisipasi publik diperlukan.

E. Penggunaan kekuatan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas bisa berbahaya. Itu bisa memanipulasi emosi masyarakat dan melanggar hak asasi manusia. Pemimpin harus bertanggung jawab dan hindari penyalahgunaan kekuasaan mereka.

NAMA: DARA AYU RAHMADILLA
NPM: 2315061092
KELAS: PSTI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

NAMA: DARA AYU RAHMADILLA
NPM: 2315061092
KELAS: PSTI D
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
NPM: 2315061092
Kelas: PSTI D

Menurut jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", kasus Ahok, Gubernur DKI Jakarta, memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia punya banyak tantangan. Ahok dituduh menista agama, dan meskipun penangkapannya didasarkan pada hukum, demonstrasi besar-besaran menunjukkan tekanan publik terhadap sistem hukum.

Jurnal ini juga bicara soal perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan: mencegah pelanggaran sebelum terjadi dan menangani pelanggaran dengan sanksi hukum. Namun, di Indonesia, penegakan hukum masih punya masalah seperti korupsi dan tekanan politik. Kasus Ahok menunjukkan sulitnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga dan penegakan hukum yang adil.

Pemerintah Joko Widodo mengutamakan penegakan hukum, tapi reformasi hukum masih butuh kerja keras. Tingginya angka kriminalitas dan korupsi serta ketidakpuasan terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa kita harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam sistem hukum untuk mendapat kembali kepercayaan masyarakat.

Nama: Dara Ayu Rahmadilla
Kelas: PSTI D
NPM: 2315061092

Setelah menonton video tersebut, saya semakin mengerti betapa pentingnya supremasi hukum dalam mengatur suatu negara. Konsep supremasi hukum menegaskan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Ini berarti bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, dan semua keputusan dan tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Di Indonesia, prinsip negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa hukum adalah dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum juga berarti bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum. Hal ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum, dan tidak boleh bertindak di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara.

Selain itu, supremasi hukum juga mencakup prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, masih banyak hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, seperti kekurangan sumber daya dan ketidakpastian hukum.

Reformasi hukum yang dimulai sejak tahun 1998 di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam penegakan hukum. Fokus reformasi ini adalah pada demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi berarti peralihan ke sistem politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi berarti penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Ini memungkinkan pengawasan yang lebih dekat dan efektif terhadap pelaksanaan hukum di semua tingkat pemerintahan. Selain itu, reformasi ini juga mendorong peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi penegakan hukum melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Dengan memperkuat supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan secara adil dan efektif bagi seluruh masyarakat. Hanya dengan memperkuat supremasi hukum, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, di mana keadilan dan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam sistem hukum.