Nama : Dyvta Avryansyah
2315061128
TI D

Jurnal ini membicarakan dampak mata kuliah "Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." Dalam penelitian tersebut, sebanyak 103 mahasiswa diwawancarai melalui kuesioner, dan hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mahasiswa mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Mahasiswa dianggap perlu memiliki sikap jujur, toleransi terhadap perbedaan ras dan agama, serta pemahaman mendalam tentang Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dianggap penting sejak dini untuk membentuk sikap ini. Responden menunjukkan kemampuan bijak dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal positif, seperti membantu pembelajaran dan menyaring informasi internet secara kritis. Mahasiswa juga dianggap perlu menjaga identitas budaya lokal dalam menghadapi globalisasi dan menghindari informasi negatif yang dapat merugikan bangsa.

Nama : Dyvta Avryansyah
2315061128
TI D

Pancasila berperan besar dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila memberikan pondasi kuat untuk pengembangan IPTEK. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa membimbing penelitian dan inovasi untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Kemanusiaan dianggap sebagai inti pembangunan nasional, dengan fokus pada pemerataan manfaat teknologi di seluruh masyarakat. Nilai-nilai persatuan dan keberagaman mendukung kerjasama lintas disiplin ilmu dan budaya dalam pengembangan IPTEK.

Prinsip kerakyatan menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait IPTEK, melibatkan mereka dalam penelitian dan implementasi teknologi untuk mendukung keadilan sosial. Pancasila menjadi pedoman yang memastikan bahwa kemajuan IPTEK sejalan dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.

Nama : Dyvta Avryansyah
2315061128
TI D

Analisi video dari saya adalah:

Pancasila memiliki peran sentral sebagai dasar dan sistem etika yang sangat penting di Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila membawa seperangkat nilai, prinsip, dan aturan moral yang membimbing perilaku individu dan masyarakat. Ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusi, tetapi juga menjadi panduan moral dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam dimensi substansi dan wadah, etika Pancasila mencerminkan pengaruh nilai-nilai etika terhadap isi hukum dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kerangka hukum. Dimensi keluasan cakupannya menyoroti sejauh mana diskusi tentang hubungan antara hukum dan etika mencakup berbagai aspek yang relevan. Sementara dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum dan etika melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendasari perilaku manusia terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap aturan.
Nilai-nilai dalam etika Pancasila mencakup Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman moral bagi individu dan pemerintah, mendorong kerja sama, keadilan, demokrasi, dan toleransi dalam masyarakat Indonesia.
Dalam ringkasan, etika Pancasila mencakup nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya dasar konstitusi, tetapi juga sistem etika yang memandu kehidupan sehari-hari dan keputusan dalam masyarakat Indonesia.

Nama : Dyvta Avryansyah
2315061128
TI D

Analisis jurnal tentang hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum, terdapat tiga dimensi yang dapat diamati. Pertama, dimensi substansi dan wadah, yang mencakup pengaruh nilai-nilai etika terhadap isi hukum dan implementasinya dalam kerangka hukum. Kedua, dimensi keluasan cakupan, yang menilai sejauh mana diskusi mengenai hubungan antara hukum dan etika mencakup aspek-aspek yang relevan. Ketiga, dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar hukum dan etika, yang melibatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mendasari perilaku manusia terkait kepatuhan atau pelanggaran terhadap aturan hukum dan prinsip-prinsip moral.
Dalam konteks politik hukum di Indonesia, politik hukum melibatkan pemilihan aspek-aspek yang sedang berkembang di masyarakat, diprioritaskan, dan diselaraskan dengan konstitusi sebelum dijadikan dasar untuk pembentukan produk hukum. Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) didirikan pada tahun 1958, dengan konsep pembangunan hukum terencana dimulai pada tahun 1970.
Dalam ringkasan, politik hukum di Indonesia melibatkan perencanaan perkembangan masyarakat yang diselaraskan dengan konstitusi. Analisis hubungan antara hukum dan etika melibatkan substansi hukum, cakupan pembahasan, dan alasan manusia untuk mematuhi atau melanggar aturan.