NAMA: RINA SUSANTI
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR

NAMA: RINA SUSANTI
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

NAMA: RINA SUSANTI

NPM: 2315012072

KELAS: B

PRODI: S1 ARSITEKTUR

NAMA: RINA SUSANTI
NPM: 2315012072
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR

Hukum muncul sebagai lembaga yang di percayai masyarakat untuk mengatur/ menata negara dan masyarakat. Hukum sudah di buat dengan orde yang sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting di kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagaimana di cantumkan dalam UUD 1945 bahwa indonesia adalah negara hukum, yang kaitannya untuk mengerahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta negara hukum yang mampu menciptakam rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, koruptor dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia.

Reformasi 1998 membuka lembaran baru dalam penegakkan hukum di indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madaniyah telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaran hukum terlepas dari sorotan masyarakat. Terbentuklah lembaga2 swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.