NAMA : NASYWA ELLYSIA A.P
NPM : 2315012013
KELAS : A

A. Artikel ini membahas buruknya kinerja HAM Indonesia pada 2019, mencakup pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan, konflik SDA, dan pembatasan kebebasan sipil. Meski terdapat kemunduran, ada beberapa langkah positif seperti reformasi hukum dan peran aktif gerakan mahasiswa. Tantangan utama termasuk kurangnya keadilan, diskriminasi gender, dan rasisme di Papua. Namun, inisiatif reformasi hukum dan komitmen pada perjanjian HAM internasional serta partisipasi masyarakat memberikan harapan untuk peningkatan penegakan HAM di Indonesia.

B.Demokrasi di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal masyarakatnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami oleh rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keberagaman, dan toleransi. Dengan memperhatikan dan menghargai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional ini, demokrasi dapat lebih efektif dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Keberadaan Tuhan adalah landasan moral dan spiritual dalam menjalankan sistem demokrasi, mengakui dan menghargai pluralitas keagamaan dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pembangunan bangsa.

C. Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta belum menjunjung tinggi HAM secara optimal. Masih terdapat pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi, dan kegagalan mengadili pelaku pelanggaran HAM masa lalu.

D. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya mengutamakan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Jika anggota parlemen justru melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung kedaulatan rakyat. Kondisi tersebut perlu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat agar parlemen dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

E. Menurut saya, partai politik yang menggunakan kekuatan kharismatik tradisi dan agama untuk memobilisasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas sangatlah berbahaya. Hal ini dapat memanipulasi dan merugikan orang serta melanggar hak asasi manusia. Di era demokrasi, segala tindakan harus transparan dan hak-hak individu harus dihormati. Manipulasi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

NAMA : NASYWA ELLYSIA A.P

NPM : 2315012013

KELAS : A

PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : NASYWA ELLYSIA A.P
NPM : 2315012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

NAMA : NASYWA ELLYSIA A.P
NPM : 2315012013
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR

Nama : Nasywa Ellysia A.P
Npm : 2315012013
Kelas : Arsitektur A
Prodi : S1 Arsitektur

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM. penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Meskipun ada banyak kekurangan dan pelanggaran yang perlu diatasi, langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional dan keberlanjutan gerakan masyarakat memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal memiliki karakteristik unik yang berbeda dari demokrasi liberal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dapat memperkuat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Dalam konteks Pancasila, demokrasi Indonesia harus berke-Tuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa keputusan politik harus berdasarkan nilai-nilai agama dan moralitas yang lebih tinggi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih jauh dari kata sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sering kali mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan dalam keputusan politiknya, dan lebih berorientasi pada kepentingan politik dan kekuasaan. Seharusnya pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi setiap individu.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal ini sangat tidak demokratis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Anggota parlemen harus berorientasi pada kepentingan rakyat, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, edukasi politik, penegakan etika, penguatan civil society, dan reformasi sistem politik adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa demokrasi bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memiliki potensi besar untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat. Namun, penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan pendidikan yang baik, partisipasi publik yang aktif, dan institusi demokrasi yang kuat.