Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :Ti C
Prodi :Teknik Informatika

Dapat di analisis bahwa jurnal ini membahas pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan hukum menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Sementara itu, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aparat negara untuk memastikan penerapan hukum secara adil dan konsisten. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa penegakan hukum tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan jujur dan transparan.

Sosok Ahok membawa dinamika tersendiri dalam konsep penegakan hukum. Keterlibatannya dalam menjalankan berbagai kebijakan dan mengatasi masalah kompleks di Jakarta menunjukkan bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Meskipun dikenal karena ketegasannya, Ahok juga menghadapi berbagai polemik dan tekanan dari berbagai pihak, yang mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di tengah masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, perjalanan Ahok sebagai pemimpin menyoroti betapa pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam penegakan hukum untuk memastikan terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Nama :Fayiz Akbar Daifullah
Npm :2315061011
Kelas :TI C
Profi :Teknik Informatika

Dapat dilihat dari video tersebut bahwa penegakan hukum yang adil dan relevan merupakan aspek krusial dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan, tetapi juga sebagai sistem yang harus terus berkembang sesuai dengan perubahan dan kompleksitas zaman. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang adil berarti memastikan bahwa semua individu diperlakukan setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

Namun, mencapai penegakan hukum yang adil di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Tantangan seperti korupsi, pengaruh politik, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan hambatan yang signifikan.Pengaruh politik bisa menciptakan tekanan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan keputusan hukum yang tidak objektif. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi masalah, karena masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya cenderung kurang patuh pada hukum.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mengembangkan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, agar tercipta sistem hukum yang tidak hanya adil dan relevan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan adil.

NAMA :FAYIZ AKBAR DAIFULLAH

NPM :2315061011

KELAS :TI C

PRODI :TEKNIK INFORMATIKA

NAMA :FAYIZ AKBAR DAIFULLAH

NPM :2315061011

KELAS :TI C

PRODI :TEKNIK INFORMATIKA

NAMA :FAYIZ AKBAR DAIFULLAH
NPM. :2315061011
KELAS :TI C

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jurnal ini adalah bahwa proses pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Sila Keempat Pancasila, terutama dalam konteks kerakyatan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi dan hukum yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi, masih ada ruang untuk meningkatkan implementasi demokrasi dalam pemilihan umum.

Analisis yang dilakukan dalam jurnal menyoroti masalah yang ada dalam proses pemilihan umum di Indonesia, khususnya kurangnya penyatuan nilai-nilai Pancasila dalam proses tersebut. Meskipun Pancasila adalah landasan negara yang seharusnya menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan dan alokasi sumber daya negara, termasuk dalam pemilihan umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Kendala ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, campur tangan politik, dan kekurangan dalam sistem pemilihan umum. Integrasi yang lebih baik antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila dalam pemilihan umum dapat membawa Indonesia lebih dekat pada prinsip negara hukum dan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pemilihan umum. Reformasi dalam sistem pemilihan umum juga diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk dalam hal gangguan dalam proses demokrasi dan penurunan peringkat demokrasi belakangan ini. Namun, penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam melaksanakan proses demokrasi. Meskipun ada masalah seperti pelanggaran kampanye dan peran partai politik, kerjasama dalam memperbaiki dan memperkuat demokrasi harus terus dilakukan.