NAMA : MUHAMMMAD FARHAN
NPM : 2315061083
KELAS : TI C
PRODI : Teknik Informatika
NPM : 2315061083
KELAS : TI C
PRODI : Teknik Informatika
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ MUHAMMAD FARHAN
Nama : Muhammad Farhan
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
Video tersebut membahas mengenai perkembangan demokrasi di indonesia ,sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan perjalanan yang berliku dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, implementasi demokrasi terhambat oleh dominasi politik aliran dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi, meskipun periode demokrasi parlementer mencapai puncaknya dengan prinsip pemilihan yang lebih demokratis. Namun, era demokrasi terpimpin dan Orde Baru membawa dominasi ABRI dan Soekarno serta birokratisasi yang menghambat demokratisasi, meskipun demokrasi Pancasila mulai diterapkan.
Transformasi besar terjadi selama era reformasi, di mana demokrasi Pancasila diadopsi kembali dengan ciri khas yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu menjadi lebih demokratis, kebebasan berekspresi diperluas, dan rotasi kekuasaan lebih luas, menunjukkan upaya serius dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Periode ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat, dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
Video tersebut membahas mengenai perkembangan demokrasi di indonesia ,sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan perjalanan yang berliku dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, implementasi demokrasi terhambat oleh dominasi politik aliran dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi, meskipun periode demokrasi parlementer mencapai puncaknya dengan prinsip pemilihan yang lebih demokratis. Namun, era demokrasi terpimpin dan Orde Baru membawa dominasi ABRI dan Soekarno serta birokratisasi yang menghambat demokratisasi, meskipun demokrasi Pancasila mulai diterapkan.
Transformasi besar terjadi selama era reformasi, di mana demokrasi Pancasila diadopsi kembali dengan ciri khas yang lebih terbuka dan inklusif. Pemilu menjadi lebih demokratis, kebebasan berekspresi diperluas, dan rotasi kekuasaan lebih luas, menunjukkan upaya serius dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Periode ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat, dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Nama : Muhammad Farhan
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila diimplementasikan dalam demokrasi Indonesia, terutama selama pemilihan umum. Diskusi utama berfokus pada kesulitan yang dihadapi calon independen yang ingin ikut serta dalam pemilu akibat syarat yang ketat, serta menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.
Selain itu, jurnal ini juga membahas perubahan dalam konsep demokrasi Pancasila seiring berubahnya sistem pemerintahan di negara itu. Ada argumen mengenai kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang gagal mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sebuah praktek yang sudah umum di beberapa negara lain. Ini semua bertujuan untuk memperkuat hubungan antara demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan sistem pemilihan umum, sebagai upaya meneguhkan fondasi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai nasional Indonesia.
Secara umum, jurnal mengundang pembaca untuk memikirkan cara memperkuat demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai nasional Indonesia.
NPM : 2315061083
Kelas : TI-C
Jurnal ini mengulas bagaimana nilai-nilai Sila Keempat Pancasila diimplementasikan dalam demokrasi Indonesia, terutama selama pemilihan umum. Diskusi utama berfokus pada kesulitan yang dihadapi calon independen yang ingin ikut serta dalam pemilu akibat syarat yang ketat, serta menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.
Selain itu, jurnal ini juga membahas perubahan dalam konsep demokrasi Pancasila seiring berubahnya sistem pemerintahan di negara itu. Ada argumen mengenai kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi terhadap partai politik yang gagal mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, sebuah praktek yang sudah umum di beberapa negara lain. Ini semua bertujuan untuk memperkuat hubungan antara demokrasi, nilai-nilai Pancasila, dan sistem pemilihan umum, sebagai upaya meneguhkan fondasi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai nasional Indonesia.
Secara umum, jurnal mengundang pembaca untuk memikirkan cara memperkuat demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai nasional Indonesia.
NAMA : Muhammad Farhan
NPM : 2315061083
KELAS : PSTI-C
NPM : 2315061083
KELAS : PSTI-C
MUHAMMAD FARHAN
2315061083
TI-C
Adapun hasil analasis saya terkait viedo tersebut adalah sebagai berikut
Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK menegaskan prinsip-prinsip yang melibatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Pancasila memberikan pedoman sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi
landasan yang mengharmonisasikan pengetahuan dan menciptakan keseimbangan antara pemikiran rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Dalam konteks ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak hanya berfokus pada penemuan, pembuktian, dan kreasi semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi, serta memastikan bahwa dampaknya tidak merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Proses pengolahan harus diimbangi dengan upaya pelestarian.
2. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
menetapkan norma moral yang mengingatkan bahwa pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan sikap beradab. IPTEK dianggap sebagai hasil dari budaya manusia yang beradab dan bermoral.
3. Semangat persatuan Indonesia
melibatkan unsur universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam seluruh aspek sila. Perkembangan IPTEK diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan kehormatan sebagai bagian dari masyarakat global.
4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
menjadi dasar bagi pengembangan IPTEK yang demokratis. Ini berarti bahwa setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, sambil menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sikap terbuka terhadap kritik, peninjauan ulang, dan perbandingan dengan penemuan lain juga ditekankan.
5. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Ini mencakup keseimbangan keadilan dalam hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, negara, serta dengan alam dan lingkungan sekitarnya dalam konteks pengembangan IPTEK.
2315061083
TI-C
Adapun hasil analasis saya terkait viedo tersebut adalah sebagai berikut
Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK menegaskan prinsip-prinsip yang melibatkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Pancasila memberikan pedoman sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi
landasan yang mengharmonisasikan pengetahuan dan menciptakan keseimbangan antara pemikiran rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Dalam konteks ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak hanya berfokus pada penemuan, pembuktian, dan kreasi semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi, serta memastikan bahwa dampaknya tidak merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Proses pengolahan harus diimbangi dengan upaya pelestarian.
2. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
menetapkan norma moral yang mengingatkan bahwa pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan sikap beradab. IPTEK dianggap sebagai hasil dari budaya manusia yang beradab dan bermoral.
3. Semangat persatuan Indonesia
melibatkan unsur universalitas dan internasionalisme (kemanusiaan) dalam seluruh aspek sila. Perkembangan IPTEK diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan kehormatan sebagai bagian dari masyarakat global.
4. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
menjadi dasar bagi pengembangan IPTEK yang demokratis. Ini berarti bahwa setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, sambil menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sikap terbuka terhadap kritik, peninjauan ulang, dan perbandingan dengan penemuan lain juga ditekankan.
5. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Ini mencakup keseimbangan keadilan dalam hubungan individu dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, negara, serta dengan alam dan lingkungan sekitarnya dalam konteks pengembangan IPTEK.