Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

A. Dalam rangka penegakan HAM, Artikel ini menyoroti bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih jauh dari ideal. Masalah utamanya penanganan konflik sumber daya alam yang kurang baik, dan terbatasnya ruang kebebasan sipil. Banyak lembaga yang mencatat berbagai pelanggaran seperti kurangnya akuntabilitas aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi kunci, ratifikasi perjanjian HAM internasional, dan gerakan masyarakat yang kuat menentang ketidakadilan.

Hal positif dari artikel ini adalah situasi HAM di Indonesia masih blm ideal, namun masih ada langkah-langkah reformasi dan komitmen terhadap perjanjian HAM internasional. Terutama masyarakat dan mahasiswa yang menunjukkan adanya kesadaran dan upaya kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.

B. Diambil dadi nilai2 Adat Indonesia, demokrasi di Indonesia masih melihat pada nilai-nilai adat dan budaya asli yang menekankan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi yang menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam proses demokrasi. Jadi prinsip ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi menjunjung tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

C. Menurut saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih jauh dadi kata idel terutama dalam hal HAM. Meski ada kemajuan, masih banyak tantangan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan diskriminasi yang menunjukkan bahwa penegakan HAM belum ideal.

D. Tentunya sangat memprihatikan melihat kondisi di mana anggota parlemen mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan demokrasi dan kepercayaan publik. Seharusnya anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam tindakan mereka, selalu memperhatikan kepentingan nyata masyarakat bukan pribadi.

E. Oknum yang memiliki kekuasaan dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sering kali melanggar HAM dimana ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi hak individu. Sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan Hak individunya yang mana seperti kita tahu HAM sudah terikat dengan kita bahkan saat kita baru lahir, jadi praktik tradisi yang tidak rasional dan bahkan membutuhkan tumbal2 seperti itu seharusnya sudah ditinggalkan karena tidak ada bukti empirisnya.

NAMA : Arza Restu Arjuna
NPM : 2315061051
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika

Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Jurnal ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam penegakan hukum, yang mempertimbangkan faktor hukum, administratif, sosial, dan budaya, dalam kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Jakarta, Ahok. Kasus ini melibatkan pertimbangan hukum dan risiko yang terlibat dalam keputusan menetapkannya sebagai tersangka. Juga menyoroti demonstrasi damai oleh kelompok Muslim yang menuntut keadilan dan hukuman bagi Ahok, serta peran negara dalam melindungi warganya dari tindakan yang tidak konstitusional.

Jadi latar belakang jurnal ini membahas gaya kepemimpinan Ahok, serta pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Penekanan pada perlindungan hukum preventif dan represif juga diulas, serta peran aparat penegak hukum dalam menjaga perdamaian dan melaksanakan hukum. Dengan demikian, jurnal ini menekankan perlunya penegakan hukum yang menyeluruh untuk memastikan keadilan dan ketertiban sosial tetap terjaga.

Nama : Arza Restu Arjuna
Npm : 2315061051
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum buat mengatur keseimbangan kekuasaan di negara kita, dimana hukum jadi otoritas tertinggi yang harus dihormati semua warga negara, termasuk pemerintah. Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga, harus sesuai dengan hukum dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Negara hukum bukan cuma soal ada hukum yang berlaku, tapi juga soal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan supremasi hukum, negara bisa menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya.

Di negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi sama hukum, dimana tidak ada yang di atas hukum. Membuat keputusan dan tindakan pemerintah ada dalam batas-batas hukum dan nggak sewenang-wenang.

NAMA: Arza Restu Arjuna
NPM: 2315061051
KELAS: TI C
PRODI: Teknik Informatika