Nama : Sagita Olivia Banjar Nahor
NPM : 2312011487
No.1
Hukum Internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional.
Hukum Internasional adalah bagian hukum yang
mengatur hubungan antar negara dalam lingkup internasional. Dimana secara
keseluruhan mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi
batas-batas negara-negara, dan peraturan itu harus ditaati oleh
negara-negara lainnya. Sedangkan, Hukum Perdata Internasional adalah bagian
hukum yang mengatur segala urusan keperdataan antar negara.
No.2
Perbedaan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional adalah terletak pada ruang lingkup, fungsi, sumber, dan subjeknya. Penjelasannya ada pada pdf yang dilampirkan.
No.3
Iya, perusahaan internasional termasuk subjek hukum internasional. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang menjual produknya di luar negeri dengan mengekspornya ke negara-negara tersebut dan mereka mungkin juga terlibat dalam berbagai kegiatan impor. Hukum internasional umumnya mengatur hubungan antara negara-negara, dan subjek utama dalam hukum internasional adalah negara-negara itu sendiri. Namun, Perusahaan Internasional merupakan sub multinasional terbatas. Dimana pergerakkannya sebagai subjek Hukum Internasional pun terbatas dan harus memenuhi kriteria tertentu.
No. 4
Umumnya yang bisa menandatangani suatu perjanjian internasional adalah kepala negara atau pemerintah, seperti Presiden dan Raja. Contohnya di Indonesia tercantum pada Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun di beberapa negara ada juga pihak yang memiliki kewenangan untuk dapat menandatangani perjajian internasional seperti perdana menteri atau menteri luar negeri.
No. 5Dalam suatu pemerintahan negara biasanya mereka cenderung lebih mendahulukan hukum nasional dari dapa hukum internasional. Karena hukum nasional dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat dalam negara. Namun hal ini juga bergantung dengan persoalannya. Dalam banyak kasus, negara akan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional.
No. 6
Contohnya kasus sengketa internasional yang terjadi antara Kamboja dan Thailad pada tahun 1962.
Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar Kuil Preah Vihear sebagai milik mereka. Konflik kembali memanas setelah pada tahun 2008, UNESCO memberikan penghargaan kepada Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia. Sengketa ini membuat konflik terjadi. Baik dari Thailand maupun Kamboja saling mengirimkan pasukan militer masing-masing ke lokasi tersebut.
Hingga pada tahun 2013, Kamboja meminta agar Mahkamah Internasional memperjelas putusan tahun 1962. Pada tahun yang sama, Mahkamah memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan di area sekitar Kuil Preah Vihear. Sebagai konsekuensinya, Thailand berkewajiban menarik pasukan militernya dari wilayah tersebut.
Penjelasan lengkap terdapat pada pdf yang dilampirkan.