Npm : 2312011479
Npm : 2312011479
nama : Sheryn Aquino Panjaitan
NPM : 2312011479
1. Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.
Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda.
2. Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu Negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yangdilahirkan atas kehendak bersama Negara-negara dalam masyarakat internasional.
Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu Negara.Sedangkan subjek hukum internasional adalah Negara-negara anggota masyarakatinternasional.
Hukum internasional mengatur antar negara berdaulat, sementara hukum nasional mengatur hubungan antar warganegara serta warganegara dengan negara.
3. Perusahaan asing atau MNCs masuk ke subjek hukum internasional karena melakukan kontrak international namun terbatasNancy L. Mensch sendiri berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua alasan mengapa harus diadakan pembebanan tanggungjawab hukum terhadap MNCs.
Pertama, MNCs mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang.
Kedua, sebagian kewenangan negara di banyak negara berkembang secara tidak langsung jatuh kepada MNC karena MNCs sering mengelola kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti transportasi, tenaga listrik, dan telekomunikasi
4. Yang berhak mendatatangani sebuah perjanjian international public di suatu negara adalah perwakilan yang ditunjuk oleh pemerintah negara tersebut, yang memiliki wewenang khusus, seperti diplomat
5. Tentu dalam pemerintahan suatu negara kita sebagai warga negara tersebut
harus mendahulukan hukum nasional atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum
internasional pada umumnya ditunjukkan untuk mengatur hubungan negaranegara
pada tatanan internasional. Sedangkan hukum nasional ialah hukum yang berlaku
secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.
Namun penting untuk di catat bahwa setiap negara berbeda beda, ada yang lebih condong ke hukum internasional dan ada yang lebih condong ke hukum negara nya sendiri.
6. Salah satu contoh kasus hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional adalah kasus antara Filipina dan Tiongkok terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Kasus ini mencakup pertentangan klaim kedaulatan atas beberapa pulau dan fitur geografis di wilayah tersebut.