Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Video tersebut dengan jelas menekankan pentingnya demokrasi dan alasan mengapa sistem ini tetap dipertahankan oleh banyak negara meskipun sering kali disoroti sebagai sumber keramaian dan kebisingan. Dalam pernyataan yang disampaikan, dijelaskan bahwa meskipun demokrasi cenderung bising dan berisik, hal ini tidak selalu bersifat merugikan. Bahkan, kebisingan dan perdebatan dalam demokrasi menjadi elemen krusial yang memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik kepada pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

Selain itu, video tersebut juga memberikan gambaran yang cukup mengkhawatirkan tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Walaupun negara ini memiliki sejarah panjang dalam praktik demokrasi, dalam beberapa tahun terakhir kondisinya terus menurun. Hal ini terlihat dari penurunan peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan yang disusun oleh berbagai lembaga pemantau seperti Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Penurunan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk masalah korupsi dan pelanggaran prosedur demokratis. Video juga menyoroti bahwa negara-negara maju seperti Amerika Serikat mengalami tantangan serupa. Ini mengindikasikan bahwa menjaga kualitas demokrasi adalah tugas yang sulit, tidak hanya untuk negara-negara berkembang tetapi juga untuk negara-negara maju dengan sejarah panjang demokrasi. Kesimpulannya, penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi dan pelanggaran prosedural, karena meskipun memerlukan perjuangan dan menghadirkan kebisingan, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan transparan.

Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Berdasarkan jurnal tersebut dapat dilihat analisis sebagai berikut. Pada jurnal ini dibahas mengenai tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Dan pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik dikarenakan pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 juga belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial pada waktu setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu kandidat menolak hasil pemilu yang telah diumumkan pada saat itu. Sehingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi penentu akhir hasil pilpres karena kedua kandidat pilpres mengklaim sebagai pemenang pada pilpres tersebut.

Nama : Arianti Kartika Dewi
Npm : 2315061047
Kelas : PSTI-C
Prodi : Teknik Informatika

A. Pada artikel tersebut, dibahas mengenai mirisnya penegakan hukum di Indonesia terutama pada tahun 2019. Hal itu dibuktikan dengan catatan dari berbagai lembaga yang menaungi tentang HAM di Indonesia ini. Salah satunya adalah Komisi Nasional (Komnas) HAM yang memberikan catatan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebutkan bahwa demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Walaupun begitu, tetap ada hal positif terkait dengan penegakan HAM di Indonesia ini, hal ini bisa kita lihat dari pengakuan Amnesty International bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan juga masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Selain itu juga, gerakan mahasiswa sebagai kontrol pemerintah juga telah kembali. Dapat disimpulkan bahwa meskipun penegakan HAM di Indonesia belum bisa dikatakan baik, tetapi masih bisa dikatakan memiliki progres kemajuan dapripada penegakan HAM yang sebelumnya. Hal ini telah saya jelaskan pada paragraf di atas.

B. Adat istiadat/budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia tentunya sangat melekat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia setiap hal yang dilakukannya haruslah berpegang teguh pada nilai moral dan spiritual. Begitu juga dengan prinsip demokrasi haruslah sesuai dengan prinsip yang berketuhanan karena hal ini akan mengedepankan keadilan dan prinsip moralitas yang baik. Dan hal ini bisa sejalan dengan nilai pancasila sila kesatu dan keempat. Karena dalam prinsip ketuhanan tak hanya menciptakan demokrasi yang berjalan diatas nilai-nilai spiritual tetapi juga mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

C. Praktik demokrasi di Indonesia ini belum bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ada, ayitu ketentuan yang termuat dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta menjunjung tingi hak asasi manusia. Karena pada kenyataannya masih banyak pihak yang melanggar hak asasi di Indonesia ini, tetapi walaupun begitu demokrasi di Indonesia juga tidak terlalu buruk. Walaupun masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara Indonesia ini dalam upaya menerapkan demokrasi yang baik serta menghargai dan menjamin hak asasi manusia.

D. Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat demi kepentingan pribadinya, tentu sangat prihatin dan kecewa berat. Karena rakyat menauh harapan kepada anggota parlemen yang diharapkan dapat menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Namun kenyataannya mereka malah melenceng jauh kepentingan yang semula menguntungkan rakyat. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah menghianati rakyat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan karisma dan pengaruh mereka untuk memobilisasi dukungan dan loyalitas masyarakat. Karisma ini, yang sering kali diwarisi dari generasi ke generasi atau diperoleh melalui penafsiran keagamaan, memberikan mereka otoritas yang besar dalam komunitas mereka. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam pemenuhan hak asasi manusia dan demokrasi modern. Karena biasanya pihak-pihak tersebut bisa menggiring opini publik untuk menyudutkan suatu pihak, terkadang masyarakat yang tergiring itu malah tidak tau kebenaran aslinya, tetapi mereka terlanjur percaya kepada tokoh tersebut. Hal ini sangat merugikan dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia.

Nama : Arianti Kartika Dewi
NPM : 2315061047
Kelas : TI C
Prodi : Teknik Informatika

Dari video tersebut, yang pertama saya dapatkan adalah penjelasan apa itu ketahanan nasional, jadi ketahanan nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Ancaman yang datang itu sendiri bisa terdapat dari mana saja, dan ada beberapa macam yaitu, ancaman yang bersifat langsung, ancaman dari luar, ancaman dari dalam, dan ancaman tidak langsung. Karena adanya ancaman itulah maka diperlukan ketahanan nasional. Sebagai masyarakat yang baik kita memiliki kewajiban untuk menjaga ketahanan nasional dengan mempertahankan beberapa aspek yaitu, integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional.

Peran masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan cara yang tidak sulit, yaitu dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada. Tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, dan budaya. Menjaga dan mencitai alam. Menjaga Kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain disekitar kita. Selain itu, untuk menjaga ketahanan nasional juga diperlukan peran pemerintah, beberapa caranya dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan kemampuan pertahanan militer, memperbaiki sistem keamanan nasional, dan memperkuat sistem perekonomian. Selain itu, pemerintah juga harus berupaya memperkuat persatuan dan toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian, terciptalah ketahanan nasional yang baik di negara indonesia ini.

NAMA: Arianti Kartika Dewi
NPM: 2315061047
KELAS: TI C
PRODI; Teknik Informatika

Dalam jurnal tersebut telah dibahas tentang bela negara di tengah pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya Bela Negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela Negara itu sendiri merupakan suatu kewajiban bagi seluruh warga negara. Walaupun pada saat pandemic, seluruh warga Negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan bela Negara. Karena peraturan tentang bela Negara ini telah terdapat pada peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara diwajibkan untuk membuktikan kesetian dan kecintaanya terhadap negara melalui bela negara. Bela negara juga bertujuan untuk memperjuangkan eksistensi Negara dimata dunia. Walaupun dalam keadaan yang saat sulit seperti saat covid-19 warga negara tetap harus melakukan bela negara yang dapat dilakukan dengan cara tetap diam dirumah saja serta tidak menyebarkan berita yang belum benar kejadiannya. karena semua ini masalah bersama bukan masalah satu pihak saja maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik wajib melakukan bela negara.

Jadi kesimpulannya bela negara adalah suatu hal yang sangat positif karena semua tindakan yang kita lakukan mendapatkan manfaat terhadap diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Bela Negara dapat dilakukan tanpa harus mengangkat senjata saja, tetapi bisa kita lakukan dengan taat pada semua himbauan yang pemerintah lakukan serta tidak menyebarkan berita yang tidak benar. Selain itu, Bela Negara juga harus dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kewarganegaraan agar tidak melakukan sesuatu yang salah dan malah membuat hal yang tidak diinginkan. Serta sesuai dengan tujuan utama kita dalam berwaga Negara.