Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

Pancasila, yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sangat erat kaitannya dengan etika politik Indonesia. Etika Pancasila adalah nilai luhur dalam beretika yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sistem etika, Pancasila mengatur setiap tingkah laku masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam praktik politik, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus didasarkan pada Pancasila.
Namun, sistem etika perilaku politik Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Ini termasuk korupsi, penyalahgunaan narkoba, kerusakan lingkungan, ketidakadilan hukum, dan pengingkaran pembayaran pajak.
Oleh sebab itu, sistem etika perilaku politik saat ini masih perlu ditingkatkan kembali agar lebih sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !

Etika generasi muda di sekitar tempat tinggalku mencerminkan beragam nilai, dan tidak selalu homogen. Beberapa dari mereka menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai positif seperti gotong royong, toleransi, dan keberagaman, sementara yang lain mungkin terpengaruh oleh tren global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal. Untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi, diperlukan upaya kolaboratif dari keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Pertama, pendidikan nilai harus diperkuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan budaya Indonesia dapat membentuk landasan moral yang kuat.
pemanfaatan teknologi dapat diarahkan untuk mendukung nilai-nilai positif. Kampanye edukatif melalui platform digital, mempromosikan konten yang mendidik dan mendukung nilai-nilai lokal, dapat menjadi solusi efektif. Pentingnya peran keluarga sebagai agen pembentuk karakter juga tidak boleh diabaikan. Keluarga dapat lebih aktif terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, memberikan dukungan moral, dan menjadi teladan yang baik. Kombinasi dari pendidikan nilai yang kuat, pendekatan inklusif, pemanfaatan teknologi yang bijak, dan peran aktif keluarga dapat menjadi langkah positif untuk mengatasi dekadensi moral dan memperkuat etika generasi muda, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beretika.

Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D

Etika dalam Pancasila merujuk pada seperangkat nilai moral, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia memuat nilai-nilai etika yang mengatur perilaku dan tindakan individu, masyarakat, dan pemerintah etika juga adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat
Nilai - nilai yang terkandung dalam etika Pancasila :
1. Nilai Ketuhanan: Nilai ini adalah nilai tertinggi dari kelima sila Pancasila. Nilai ini menjadi patokan apakah seseorang telah melakukan perbuatan baik atau buruk. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan kaidah, tauhid, tuhan, dan hukum.
2. Nilai Kemanusiaan: Prinsip utama dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai-nilai ini berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi.
3. Nilai Persatuan: Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Nilai Kerakyatan: Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Nilai Keadilan: Nilai ini menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keadilan harus ditegakkan untuk semua warga negara tanpa terkecuali.
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai sistem etika melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan Pancasila harus dilakukan secara kontekstual, kritis, kreatif, dan aplikatif.
2. Menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan umum, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan negara.
3. Menegakkan hukum dan penegakan hukum dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai sistem etika. Hukum dan penegakan hukum harus bersifat adil, transparan, akuntabel, proporsional, dan humanis.
4. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan karakter dan moralitas yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat.
5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan menghargai perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat.

Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D

"Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia"

Etika dapat menjadi dasar atau landasan moral dalam pembuatan hukum. Etika dapat membantu menentukan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam pembuatan hukum. Selain itu, etika juga dapat menjadi pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam politik, kedudukan hubungan hukum dan etik dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem politik yang dianut. Namun, secara umum, hukum dan etik memiliki peran yang penting dalam politik. Hukum dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan politik dan dapat digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan etik dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin politik dalam menjalankan tugasnya dan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

Terdapat tiga ciri yang sama dalam politik hukum yakni kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa, dibuat oleh penguasa (pihak berwenang), pembuatan hukum dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang disepakati bersama dan kemudian dituangkan dalam norma untuk mengkaidahi perilaku bersama, dan bersifat constituendum yang memuat hukum ideal atau cita hukum yang akan diberlakukan. Selain itu juga terdapat beberapa aspek politik hukum yang bersifat khusus dari pengertian yang di sampaikan para ahli tersebut diantaranya apa yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang lebih menekankan bahwa pembangunan hukum atau politik hukum sama dengan pembaharuan cara berfikir, sikap, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Penulis menafsirkan bahwa pendapat Mochtar Kusumaatmaja didasark an atas alasan penggerak terjadinya pembangunan hukum. Selain itu, Siti Soetami juga memiliki pandangan yang berbeda dimana salah satu hal dalam politik hukum adalah adanya keharusan hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Perbedaan pandangannya dipahami dalam konteks pembuatan hukum yang merupakan kesepakatan bersama dimana kewenangannya diberikan kepada pengundang-undang.

Nama : Zahra Aulia Nafisa
Kelas : TI D

A. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai proses pendidikan di tengah pandemi covid-19, Jelaskan! 
Pendapat saya mengenai proses pendidikan dalam konteks pandemi COVID-19 adalah Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan besar terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan berpindah dari lingkungan sekolah ke rumah, menjadikan pembelajaran online sebagai solusi utama. Meskipun berpotensi memperluas akses terhadap pendidikan, pembelajaran daring juga menciptakan kesenjangan akses terhadap pendidikan akibat keterbatasan teknologi dan akses internet. Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin lebar, dan anak-anak dari keluarga kurang mampu kesulitan mengakses pendidikan yang optimal. Situasi ini juga menimbulkan permasalahan lain seperti risiko angka putus sekolah yang tinggi, terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas.

B. Bagaimanakah mengefektifkan dan memaksimalkan proses pendidikan di tengah pandemi covid-19 supaya tetap berkorelasi dengan implementasi nilai Pancasila?
Untuk memaksimalkan proses pendidikan di tengah pandemi COVID-19 sekaligus menjaga korelasi dengan nilai Pancasila, Mengutamakan penyediaan akses yang sama bagi semua siswa dengan menyeluruh dan seimbang. Penting untuk mempromosikan pembangunan karakter dan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran jarak jauh, serta memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang mendalam. Kerja sama dengan keluarga dan keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus dijalankan untuk memastikan penanaman nilai-nilai Pancasila yang berkelanjutan. Ini akan membantu menciptakan generasi muda yang kuat dengan dasar nilai-nilai Pancasila yang kuat.

C. Berikan contoh kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais, seperti jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan anda dan bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai contoh kasus tersebut!
Di lingkungan saya, masyarakat setempat dapat mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Misalnya, bisa dengan bersama-sama membersihkan taman, jalan lingkungan, atau sungai yang mengalir di lingkungan saya. Warga dari segala usia dan latar belakang bekerja sama untuk memungut sampah, membersihkan taman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain bersih-bersih, kegiatan ini juga dapat menjadi ajang mempererat kekompakan warga dan meningkatkan kesadaran akan kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan ini masyarakat dapat membawa peralatan kebersihan seperti sapu, tempat sampah, dan tempat sampah. Hal ini merupakan contoh nyata bagaimana gotong royong dapat meningkatkan keindahan dan kebersihan lingkungan setempat, sekaligus mempererat ikatan sosial antar warga suatu komunitas.

D. Jelaskan yang dimaksud dengan hakikat Pancasila dalam pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap dan berperilaku masyarakat?
Dalam konteks keseharian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila mempunyai peranan penting sebagai pedoman moral dan pemimpin pemikiran, mendorong masyarakat untuk menghargai keberagaman, melaksanakan keadilan sosial, mendukung demokrasi, menunjukkan rasa kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dan perdamaian bersama sesuai dengan cita-cita negara. Pancasila merupakan identitas negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai inti bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila berperan penting dalam menjaga keutuhan negara dan nasionalisme, serta dengan mengedepankan demokrasi, mendorong partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan pemerintah. Artinya, setiap warga negara mempunyai peranan penting dalam pembentukan kebijakan negara.

Nama : Zahra Aulia Nafisa
Kelas : TI D

"Pentingnya filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia untuk menciptakan bangsa yang berkarakter"

Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sementara filsafat adalah berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Sedangkan pengertian Filsafat Pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang Pendidikan berdasarkan Filsafat.
Sistem pendidikan nasional Indonesia seharusnya mencerminkan identitas Pancasila dan mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila juga memiliki nilai-nilai integral, etis, dan religius yang menjadi dasar dalam pendidikan karakter.
Pendidikan karakter seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan karakter di Indonesia.