NAMA : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
KELAS : TI D
NPM : 2315061028
KELAS : TI D
Posts made by Zahra Aulia Nafisa
Nama : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Demokrasi Terancam di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan, dengan tren penurunan peringkat pada indeks Freedom House dan penurunan kondisi demokrasi, menurut Economist Intelligence Unit. Lembaga-lembaga demokrasi di negara ini sedang berjuang untuk memberantas korupsi, dan situasi ini diperburuk oleh polarisasi politik dan kerusuhan sosial. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi sejak kemerdekaannya, Indonesia mengalami penurunan kredibilitas demokrasi, bahkan negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat pun tidak kebal terhadap tren ini.
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Demokrasi Terancam di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan, dengan tren penurunan peringkat pada indeks Freedom House dan penurunan kondisi demokrasi, menurut Economist Intelligence Unit. Lembaga-lembaga demokrasi di negara ini sedang berjuang untuk memberantas korupsi, dan situasi ini diperburuk oleh polarisasi politik dan kerusuhan sosial. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi sejak kemerdekaannya, Indonesia mengalami penurunan kredibilitas demokrasi, bahkan negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat pun tidak kebal terhadap tren ini.
NAMA : Zahra Aulia Nafisa
NPM : 2315061028
KELAS : TI D
NPM : 2315061028
KELAS : TI D
Nama: ZAHRA AULIA NAFISA
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Berikut adalah hasil analisis dari video tersebut:
Masa Revolusi: Demokrasi pada masa ini masih terbatas dan diwarnai oleh konflik politik dan sosial serta dominasi politik aliran.
Masa Parlementer (1945-1959): Meskipun menggunakan demokrasi parlementer, masa ini ditandai oleh konflik politik dan sosial karena dominasi politik aliran dan ketidakstabilan sosial ekonomi.
Masa Terpimpin (1959-1965): Politik pada masa ini dipengaruhi oleh kekuatan ABRI, Soekarno, dan PKI. Meskipun ada konflik politik dan sosial, terdapat kesamaan kepentingan antara Soekarno dan angkatan darat.
Masa Orde Baru: Meskipun menggunakan sistem presidensial, demokrasi masih terbatas dan ditandai oleh konflik politik dan sosial, serta adanya kesamaan kepentingan antara Soeharto dan kalangan militer.
Masa Reformasi (1998-sekarang): Demokrasi diterapkan dengan sistem presidensial dan parlementer, meskipun masih terbatas. Pemilihan umum lebih inklusif dan partisipatif, dengan perubahan dalam pola rekrutmen dan kebebasan pers yang lebih luas.
Karakteristik demokrasi pada era reformasi meliputi pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan, pola rekrutmen yang lebih demokratis, kemerdekaan pers yang lebih luas, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, penghapusan kendala demokrasi, pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie, munculnya partai politik yang beragam, dan kemerdekaan berpendapat yang lebih luas.
Kesimpulannya, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak masa revolusi hingga era reformasi, dengan setiap periode memiliki tantangan dan ciri khasnya sendiri. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, Indonesia terus berupaya mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakatnya. Ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dan mengimplementasikan berbagai bentuk demokrasi sesuai konteksnya.
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Berikut adalah hasil analisis dari video tersebut:
Masa Revolusi: Demokrasi pada masa ini masih terbatas dan diwarnai oleh konflik politik dan sosial serta dominasi politik aliran.
Masa Parlementer (1945-1959): Meskipun menggunakan demokrasi parlementer, masa ini ditandai oleh konflik politik dan sosial karena dominasi politik aliran dan ketidakstabilan sosial ekonomi.
Masa Terpimpin (1959-1965): Politik pada masa ini dipengaruhi oleh kekuatan ABRI, Soekarno, dan PKI. Meskipun ada konflik politik dan sosial, terdapat kesamaan kepentingan antara Soekarno dan angkatan darat.
Masa Orde Baru: Meskipun menggunakan sistem presidensial, demokrasi masih terbatas dan ditandai oleh konflik politik dan sosial, serta adanya kesamaan kepentingan antara Soeharto dan kalangan militer.
Masa Reformasi (1998-sekarang): Demokrasi diterapkan dengan sistem presidensial dan parlementer, meskipun masih terbatas. Pemilihan umum lebih inklusif dan partisipatif, dengan perubahan dalam pola rekrutmen dan kebebasan pers yang lebih luas.
Karakteristik demokrasi pada era reformasi meliputi pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan, pola rekrutmen yang lebih demokratis, kemerdekaan pers yang lebih luas, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, penghapusan kendala demokrasi, pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie, munculnya partai politik yang beragam, dan kemerdekaan berpendapat yang lebih luas.
Kesimpulannya, Indonesia telah mengalami perkembangan demokrasi yang signifikan sejak masa revolusi hingga era reformasi, dengan setiap periode memiliki tantangan dan ciri khasnya sendiri. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, Indonesia terus berupaya mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakatnya. Ini menunjukkan kemampuan Indonesia dalam beradaptasi dan mengimplementasikan berbagai bentuk demokrasi sesuai konteksnya.
Nama: ZAHRA AULIA NAFISA
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia adalah esensial untuk memastikan stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan asas kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Meskipun Undang-Undang telah mengatur pemilihan umum kepala daerah secara langsung setiap lima tahun sekali, namun masih terdapat tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara efektif. Misalnya, adanya konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan kekaburan dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas untuk menghindari kekacauan dan konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.
Pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Meskipun proses demokratisasi telah mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan seperti kampanye yang tidak etis dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum agar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.
NPM : 2315061028
Kelas : TI D
Implementasi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari Sila Keempat Pancasila dalam pemilihan umum di Indonesia adalah esensial untuk memastikan stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah, yang seharusnya mencerminkan asas kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Meskipun Undang-Undang telah mengatur pemilihan umum kepala daerah secara langsung setiap lima tahun sekali, namun masih terdapat tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara efektif. Misalnya, adanya konflik, interpretasi yang tidak selaras, dan kekaburan dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang jelas untuk menghindari kekacauan dan konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa.
Pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Meskipun proses demokratisasi telah mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan seperti kampanye yang tidak etis dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan umum agar mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik serta ketidakpastian dalam proses demokrasi di Indonesia.