judul " Efektifitas sistem e-government dalam pelayanan publik di Indonesia."
Kelompok 2 Reguler B
Nama anggota:
1. Niken Puspita Sari ( 2316014044)
2. Septiyan Dwi Amanda ( 2316041045)
3. Bernadetta bias Pertiwi ( 2316041046)
4. Zhira zhirlayanggari ( 2316041047)
5. Fatma arabel Keisha ( 2316041048)
6. Dea Nanda Sukma Larasati ( 2316041049)
7. Nindya Soraya Maharani ( 2316041050)

Link video :
https://youtu.be/LCgLTu2vQ5M?si=ExVU1SN1uhwp4gSA

Nama: Septiyan Dwi Amanda
Npm : 2316041045
Kelas : Reguler B

Nama: Septiyan Dwi Amanda
Npm. : 2316041045
Kelas : Reguler B

"Pelayanan Publik Pendidikan"

Pendidikan telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi, yang sebelumnya dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, menuju desentralisasi. Hal ini memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan lokal.
Beberapa alasan di balik perubahan menuju desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan adalah peningkatan responsibilitas terhadap kebutuhan lokal, efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta pemberdayaan komunitas lokal.
Beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi meliputi teori prinsipal-agenda, teori desentralisasi, teori pilihan publik, dan teori manajemen publik baru.

Analisis terkait desentralisasi manajemen pendidikan 
Desentralisasi manajemen pendidikan telah membawa efek positif, seperti peningkatan hasil siswa, efisiensi yang meningkat, dan pemberdayaan yang lebih besar. Dengan pergeseran pendidikan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi menggambarkan pentingnya memberikan otonomi kepada entitas lokal untuk mengelola pendidikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka sendiri.
Pentingnya responsibilitas terhadap kebutuhan lokal menunjukkan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua dalam pengelolaan pendidikan tidak selalu efektif. Setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan unik yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan.
Efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam desentralisasi pendidikan dapat terjadi karena entitas lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka sendiri. Hal ini memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan relevan, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Pemberdayaan komunitas lokal merupakan inti dari desentralisasi pendidikan. Dengan memberikan kekuatan kepada entitas lokal, pendidikan dapat lebih meresponsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan dari komunitas.
Namun, tantangan yang terkait dengan desentralisasi, seperti keterbatasan kapasitas, kurangnya akuntabilitas, dan ketimpangan, menunjukkan bahwa perubahan ini bukanlah tanpa risiko. Penting untuk memperkuat kapasitas entitas lokal melalui pelatihan dan dukungan yang tepat, serta memastikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat diterapkan untuk menjaga transparansi dan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.

Secara keseluruhan, desentralisasi pendidikan adalah langkah yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengakomodasi kebutuhan unik dari masyarakat setempat. Namun, implementasinya harus hati-hati dipertimbangkan dan disertai dengan mekanisme kontrol yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.
Beberapa cara yang dapat di lakukan untuk Meningkatkan Desentralisasi iyalah dengan memaksimalkan manfaat dari desentralisasi sambil meminimalkan tantangannya, penting untuk memberikan pendanaan dan dukungan yang memadai, membangun kapasitas, menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan mendorong keadilan.
Kesimpulan yang dapat di tarik iyalah Desentralisasi pendidikan merupakan proses kompleks dengan potensi manfaat dan tantangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori-teori yang relevan dan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan lokal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

Nama: Septiyan Dwi Amanda
Npm. : 2316041045
Kelas. : Reguler B

       Menurut saya , Tantangan utama reformasi administrasi publik iyalah dalam mengubah budaya organisasi yang biasanya resistensi terhadap perubahan budaya menjadi lebih fleksibel dan terbuka, tantangan utama dalam reformasi administrasi publik di Indonesia. Sebagai contoh, banyak birokrat mungkin tidak nyaman dengan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi yang diperlukan saat kebijakan baru dibuat untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana publik. Membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk mengubah paradigma ini menjadi lingkungan kerja yang mendorong inovasi dan akuntabilitas.

       Selain itu, masalah lain yang harus diatasi adalah mengatasi kompleksitas kebijakan. Misalnya, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal saat membuat kebijakan baru untuk meningkatkan layanan publik. Ini termasuk kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan peraturan yang berlaku. Berbagai pihak terkait perlu dianalisis secara menyeluruh dan bekerja sama untuk menyelesaikan kebijakan secara efektif dan tepat.

       Strategi seperti partisipatif, inovatif, dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai contoh, mengambil bagian dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, kerja sama dengan LSM dan sektor swasta dapat memungkinkan penyediaan sumber daya dan keterampilan tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Indonesia dapat menangani masalah reformasi administrasi publik dengan lebih efisien dengan menerapkan pendekatan ini dan memasukkan contoh nyata.

 
Alasan logis
        reformasi administrasi publik adalah untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah. Ketidakmampuan lembaga publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan terlambatan pembangunan, ketidakmerataan pelayanan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat

Contohnya, ketika sebuah instansi pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi keterlambatan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh Kurangnya akuntabilitas, korupsi, dan ketidakmampuan lembaga publik dalam melakukan reformasi administrasi publik

Teori pendukung
1.teori kelembagaan baru paling sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam reformasi administrasi publik di Indonesia, karena memuat beberapa poin ini seperti;
a. ketidakmampuan lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Teori ini menjelaskan bagaimana aturan dan norma memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam hal ini, reformasi administrasi publik harus mengubah struktur dan proses organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
b. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi
Teori Kelembagaan Baru menekankan bahwa aturan dan norma formal dan informal sangat penting untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan transparansi.
c. Ketidakmampuan untuk melakukan reformasi
Teori ini menunjukkan bahwa perubahan institusi membutuhkan waktu dan usaha, dan mereka dapat berfokus pada pengembangan dan penegakan aturan yang lebih ketat serta mendorong budaya keterbukaan dan partisipasi publik.