Kelompok 5
Anggota Kelompok :
1. ADHIZSA KIRANA R (2316041066)
2. MUHAMAD RIFKI MACAN (2316041067)
3. RISKA LOVRINA CIONININA (2316041068)
4. HASIANNA OKTAVIANI N (2316041069)
5. SHIDQI SALSABILLA (2316041070)
6. THERESHA AUZIE T (2316041071)
7. ANNA CITRA MARCELINA H (2316041072)

Nama : Adhizsa Kirana Ramadya
NPM : 2316041066
Kelas : Reguler B

Link video : https://youtu.be/yq1da6qpfRI?feature=shared

Nama: Adhizsa Kirana Ramadya
Npm : 2316041066
Kelas: Reguler B

Nama : Adhizsa Kirana Ramadya
Npm : 2316041066

Pengelolaan Kehutanan Dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi

Pengelolaan kehutanan ialah salah satu contoh pelayanan publik yang telah mengalami pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Sebelumnya, pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam mengelola hutan di seluruh Indonesia. Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Upaya Pengembangan Pengelolaan Kehutanan dengan Teori Adhokrasi:
Teori adhokrasi dapat digunakan untuk menganalisis upaya pengembangan pengelolaan kehutanan dalam konteks desentralisasi. Berikut adalah beberapa poin analisis dengan teori adhokrasi:
* Fleksibilitas: Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan hutan dengan kondisi dan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan hutan.
1. Kreativitaa dan Inovasi: Pemerintah daerah dapat berinovasi dalam mengembangkan model pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
2. Motivasi dan Keterlibatan Masyarakat: Desentralisasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
3. Koordinasi dan Kontrol: Desentralisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, diperlukan mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah penebangan liar dan perusakan hutan.

Tantangan dan Solusi:
Desentralisasi pengelolaan kehutanan juga memiliki beberapa tantangan, di antaranya:
1. Kesenjangan Kapasitas
2. Kurangnya Infrastruktur
3. Kurangnya Koordinasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa solusi, di antaranya:
1. Peningkatan Kapasitas: Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola hutan.
2. Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah pusat perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan hutan di daerah, seperti sistem informasi dan teknologi yang canggih, dan sarana dan prasarana untuk patroli hutan.
3. Penguatan Koordinasi: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Berikut adalah beberapa contoh upaya pengembangan pengelolaan kehutanan dalam konteks desentralisasi:
1. Pengembangan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Model ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan membantu melestarikan hutan.
2. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk pengelolaan hutan: Sistem ini dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau kondisi hutan, melacak perizinan penebangan kayu, dan mengelola data keuangan.

Desentralisasi pengelolaan kehutanan memiliki potensi untuk meningkatkan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas, infrastruktur, dan koordinasi.

Nama: Adhizsa Kirana Ramadya
Npm: 2316041066
Kelas: Reguler B

Salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam melakukan reformasi administrasi publik adalah resistensi dari internal birokrasi yang terkait dengan kepentingan vested (kepentingan yang sudah tertanam). Banyaknya aturan dan prosedur yang rumit, serta resistensi terhadap perubahan dari kalangan birokrat yang tidak ingin kehilangan kekuasaan atau keuntungan pribadi, menjadi hambatan utama.

Pengembangan Kapasitas Aparatur Negara
1. Keterampilan dan Keterampilan: Aparatur negara memerlukan keterampilan yang luas dan spesifik untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Namun, pengembangan kapasitas ini seringkali dihambat oleh kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, serta kurangnya inovasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan.
2. Integritas: Integritas aparatur negara adalah faktor kunci dalam menjalankan administrasi publik dengan adil dan transparan. Namun, tantangan dalam meningkatkan integritas aparatur negara mencakup korupsi, nepotisme, dan praktik lainnya yang merugikan kepentingan publik.
3. Profesionalisme dalam administrasi publik mencakup dedikasi, etika kerja, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Namun, tantangan dalam meningkatkan profesionalisme mencakup kurangnya pengakuan dan penghargaan bagi profesionalisme, serta kesulitan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung profesionalisme.
Transparansi dan Akuntabilitas
4. Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan administrasi publik adalah tantangan utama, termasuk dalam hal penggunaan teknologi informasi dan data untuk memudahkan akses informasi publik. Namun, tantangan dalam meningkatkan transparansi mencakup kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendukung transparansi, serta hambatan dalam penerapan teknologi informasi.
5. Akuntabilitas: Membangun sistem akuntabilitas yang efektif dan adil adalah tantangan utama dalam reformasi administrasi publik. Namun, tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas mencakup kurangnya mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta hambatan dalam menciptakan budaya akuntabilitas.

Pendapat dan Contoh/Alasan
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung profesionalisme dan integritas.

Sebagai contoh, pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan dan integritas aparatur negara. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi publik.

Teori Pendukung
* Teori Administrasi Publik: Teori administrasi publik menekankan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur negara, transparansi, dan akuntabilitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik.
* Teori Pembangunan Negara: Teori pembangunan negara menekankan pentingnya reformasi administrasi publik dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan.
Reformasi administrasi publik di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup pengembangan kapasitas aparatur negara, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan budaya kerja yang mendukung profesionalisme dan integritas.