Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: S1 MANAJEMEN GENAP
NPM: 2311011040
Kelas: S1 MANAJEMEN GENAP
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Devi Julianti
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: MANAJEMEN GENAP
NPM: 2311011040
Kelas: MANAJEMEN GENAP
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
NPM: 2311011040
Kelas: Genap
Prodi: S1 Manajemen
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen GENAP
Tujuan dari jurnal tersebut adalah melihat Demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019. Jika dilihat dari tabel yang ada pada jurnal, dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun ini masih diwarnai prosedural ketimbang substantif, Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama, yaitu perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (melakukan vote buying). Masalah-masalah yang muncul pada saat pemilu, yaitu seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi harus dicari solusinya supaya tidak terulang dan dapat ditanggulangi.
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen GENAP
Tujuan dari jurnal tersebut adalah melihat Demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019. Jika dilihat dari tabel yang ada pada jurnal, dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama 21 tahun ini masih diwarnai prosedural ketimbang substantif, Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti. Pengalaman dari pemilu ke pemilu menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi relatif sama, yaitu perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (melakukan vote buying). Masalah-masalah yang muncul pada saat pemilu, yaitu seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi harus dicari solusinya supaya tidak terulang dan dapat ditanggulangi.
Nama: Devi Julianti
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen GENAP
Winston Churchill seorang mantan perdana menteri inggris mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem yang paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu. Mengapa beliau mengatakan demikian? Jelas-jelas Demokrasi itu sangatlah berisik dan juga ribet tentunya, namun mengapa banyak negara yang menjadikan sistem Demokrasi sebagai pilihan? Karena Demokrasi menjamin kebebasan siapapun dalam berpendapat asal bukan ujaran kebencian, negara dengan sistem Demokrasi yang baik akan cenderung lebih mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka panjang, Demokrasi dapat lebih mudah untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik, Negara yang menganut sistem Demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi (dibandingkan negara yang tidak menganut Demokrasi), selain penegakan HAM yang lebih tinggi tentunya juga angka harapan hidup yang lebih tinggi. Karena rakyat merasa didengar dan adanya kesetaraan maka tingkat korupsi yang dilakukan cenderung turun.
Namun bukan berarti sistem Demokrasi selalu membawa dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya juga. Para kritikus bertanya, apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat? Jika dilihat dilain sisi pertanyaan ini dianggap relevan ketika Demokrasi menghasilkan pemimpin yang populis dan anti-sains dan politikus yang anti kritik dan membungkam kebebasan berpendapat. Kini beberapa analisis mengatakan bahwa Demokrasi berada pada fase krisis. Ada beberapa alasan yang dapat menjawab mengapa Demokrasi mengalami krisis, yaitu rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang tidak transparan.
NPM: 2311011040
Kelas: Manajemen GENAP
Winston Churchill seorang mantan perdana menteri inggris mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem yang paling buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari itu. Mengapa beliau mengatakan demikian? Jelas-jelas Demokrasi itu sangatlah berisik dan juga ribet tentunya, namun mengapa banyak negara yang menjadikan sistem Demokrasi sebagai pilihan? Karena Demokrasi menjamin kebebasan siapapun dalam berpendapat asal bukan ujaran kebencian, negara dengan sistem Demokrasi yang baik akan cenderung lebih mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka panjang, Demokrasi dapat lebih mudah untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik, Negara yang menganut sistem Demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi (dibandingkan negara yang tidak menganut Demokrasi), selain penegakan HAM yang lebih tinggi tentunya juga angka harapan hidup yang lebih tinggi. Karena rakyat merasa didengar dan adanya kesetaraan maka tingkat korupsi yang dilakukan cenderung turun.
Namun bukan berarti sistem Demokrasi selalu membawa dampak positif, tentunya ada dampak negatifnya juga. Para kritikus bertanya, apakah memberi hak pilih kepada warga atas persoalan yang mereka tidak kuasai adalah hal yang tepat? Jika dilihat dilain sisi pertanyaan ini dianggap relevan ketika Demokrasi menghasilkan pemimpin yang populis dan anti-sains dan politikus yang anti kritik dan membungkam kebebasan berpendapat. Kini beberapa analisis mengatakan bahwa Demokrasi berada pada fase krisis. Ada beberapa alasan yang dapat menjawab mengapa Demokrasi mengalami krisis, yaitu rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang tidak transparan.
Jadi intinya Demokrasi akan berdampak positif jika dijalankan dengan benar dan tidak melenceng, jika perlu tetapkan hukuman yang berat bagi para oknum korupsi supaya jera dan diletakkan di sel seperti masyarakat umumnya agar jera dan menumbuhkan kembali rasa percaya para rakyat dengan berlaku jujur.