Nama: Nizar Farezi
Npm: 2356041016
Kelas : Mandiri A
Matkul : Manajemen Publik

Kelompok 3
Anggota Kelompok :
1. Alya Rahma (2356041006)
2. Bima Pamungkas (2356041009)
3. Alpuja Diana S (2356041010)
4. Yuan Al Malik (2356041011)
5. Juwita Apriyana (2356041012)
6. Nizar Farezi (2356041016)
7. Rahmat Anggara (2356041021)
8. Imelda Artamevia (2356041022)

Link video:
https://youtu.be/2udkx8MjO7U?feature=shared

Nama: Nizar Farezi
Kelas: Mandiri A
Npm: 2356041016
Matkul: Manajemen Publik

Nama: Nizar Farezi
Kelas: Mandiri A
Npm: 2356041016

Salah satu contoh pelayanan publik yang telah bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi adalah izin usaha dagang (IU) .
Sebelum bergeser ke desentralisasi, kewenangan untuk menerbitkan IU berada di tangan pemerintah pusat yang harus melalui kementerian perdagangan. Yang dimana prosesnya seringkali rumit dan memakan waktu yang lama, karena terlalu berbelit-belit di birokrasi pusat. Hal ini menjadi keluhan berbagai para pelaku usaha terutama di daerah-daerah terpencil.
Dengan menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian melakukan pergeseran ke desentralisasi penerbitan IU melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan pergeseran UU ini kewenangan untuk menerbitkan IU didelegasikan kepada pemerintah daerah, yang ini adalah kabupaten/kota.

Setelah dijelaskan di atas, berikut analisis upaya pengembangan pengelolaan desentralisasi izin usaha berdasarkan beberapa teori di bawah ini:
1. Teori desentralisasi asimetris
Dimana teori ini menekankan pada pendelegasian kewenangan yang berbeda antar tingkatan pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. Dimana upaya pengembangan pengelolaannya melakukan pemetaan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola perizinan usaha, dan juga memberikan dukungan serta pendampingan kepada daerah yang kapasitasnya masih rendah.
2. Teori desentralisasi administratif
Dimana teori ini menekankan pada pemisahan fungsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dimana upaya pengembangan pengelolaannya menetapkan regulasi yang jelas dan tegas tentang perizinan usaha di tingkat pusat dan daerah, serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
3. Teori desentralisasi politik
Dimana teori ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait tentang desentralisasi. Dimana upaya pengembangan pengelolaannya mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang memastikan penyelenggaraan perizinan usaha di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan upaya-upaya yang terencana dan sistematis pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dapat memberikan manfaat yang optimal kepada semua pihak, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Nama: Nizar Farezi
Kelas: Mandiri A
Npm: 2356041016

Reformasi birokrasi sektor publik adalah suatu serangkaian upaya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam lembaga-lembaga pemerintah.

Dalam melakukan reformasi birokrasi administrasi publik atau melakukan perubahan birokrasi administrasi publik banyak terjadi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan nya.

Tantangan yang terjadi seperti:
. Intervensi politik dan kepentingan pribadi.

Contoh nya seperti:
. Penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi.
. Pengaruh kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan.

Teori pendukung nya adalah,

teori "principal-agent theory" yakni teori ini menjelaskan tentang hubungan antara principal (rakyat) dan agen (birokrat) dan potensi terjadinya konflik kepentingan. Serta teori ini relevan dengan reformasi birokrasi karena membantu menjelaskan mengapa reformasi ini terkadang gagal, karena paradigma yang lama seringkali menempatkan birokrat sebagai agen yang kepentingannya tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat (sebagai prinsipal). Dan hal ini dapat menyebabkan masalah seperti korupsi, kurangnya pelayanan, dan lain-lain.