Nama : Fahri Ramadhan
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur

Saya rasa hal tersebut benar karena surat kabar tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memperlakukan dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan yang terjadi di negaranya.
Namun, saat ini undang-undang tersebut belum menjalankan fungsinya dengan baik.
Banyak orang percaya bahwa hukum digunakan oleh mereka yang berkuasa padahal seharusnya untuk melindungi dari ketidakadilan dan membela kebenaran, namun kenyataannya justru sebaliknya.
Jadi, menurut saya, penegakan hukum sebenarnya berperan dalam banyak faktor.
Dengan meningkatkan kualitas penegakan hukum atau pendidikan penegakan hukum di Indonesia, hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai atau penegakan hukum yang baik dan adil di Indonesia.
1.
Rujukan disebutkan pada daftar pustaka Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Jilid VII no.
Edisi 1/Juni 2017 mencakup berbagai aspek terkait penegakan hukum di Indonesia.
Beberapa aspek yang disoroti antara lain kepercayaan masyarakat, pilar demokrasi, sejarah, filsafat hukum, dan sosiologi hukum.
2.
Penekanan pada keutamaan hukum dan pemahaman asas hukum menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan pemahaman terhadap asas hukum yang mendasari landasan penerapan hukum.
3.
Peran birokrasi dan politik dalam penegakan hukum juga ditekankan dalam referensi tersebut, menunjukkan bahwa faktor politik dan administrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
4.
Pentingnya hukum lingkungan hidup, hukum pidana dan konsep negara hukum modern juga ditekankan dalam referensi tersebut, menunjukkan kompleksitas dan keragaman bidang hukum yang perlu diperhatikan dalam praktik penegakan hukum.
5.
Kesimpulan yang dapat diambil dari referensi tersebut adalah perlunya pendekatan transdisipliner dalam penegakan hukum, meliputi aspek hukum, sosiologis, dan politik.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang efektif dan adil memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik hukum di Indonesia.

Nama : Fahri Ramadhan
Npm : 2315012019
Kelas : A
Prodi : S-1 Arsitektur

Hukum muncul sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan menyelenggarakan negara.
Masyarakat modern membutuhkan hukum.
Kehidupan modern memerlukan struktur hukum baru yang dapat diandalkan.
Hukum modern telah menjadi institusi politik dan sosial yang banyak dicari di seluruh dunia.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia adalah negara hukum) Hukum harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi kebahagiaan kebahagiaan seluruh rakyat.
Hukum yang berlaku harus diterapkan dan dilaksanakan seadil-adilnya untuk menghindari ketimpangan.
Pelanggar akan dihukum sesuai dengan tindakannya.
Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam administrasi hukum di Indonesia.

NAMA : FAHRI RAMADHAN
NPM : 2315012019
KELAS : A
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

Nama : Fahri Ramadhan
NPM : 2315012019

Analisis Jurnal Urgensi Pancasila sebagai Pengembangan Keilmuan Jurnal ini membahas tentang Urgensi Pancasila sebagai nilai inti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Penulis menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada.
Pancasila dianggap sebagai sumber nilai, moral, dan pedoman normatif pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Penegasan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara sangatlah penting di era globalisasi yang sangat pesat saat ini, karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia perlu memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai pembangunan internal.
penting.
elemen.
Pancasila juga dijadikan pedoman normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengendalikan dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang berlaku di negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai normatif negara Indonesia.