Nama: Nyayu Felisha
NPM: 2316031021

Kelas: Reguler A

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya, agama Bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai tadi akan mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Kehadiran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditengah-tengah kita akan memberikan kemudahan dan memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi manusia. Sehingga urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) syariati yang dikembangkan di Indoenesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek.
3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia.  

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga pengembangan iptek tadi tidak keluar dari nilai-nilai yang telah dimilliki bangsa Indonesia.

Nama: Nyayu Felisha
NPM: 2316031021
Kelas: Reguler A

A. Menurut saya sistem etika politik saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Karena masih banyak pelanggaran politik tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

B. Menurut saya, etika generasi muda di lingkungan tempat tinggal saya masih kurang baik dan belum mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya masih banyak orang yang sangat tidak acuh terhadap orang lain, tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak peka dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Mereka hanya bisa merasa iba lewat media, tanpa menghiraukan bahwa keadaan sosial disekitar mereka juga masih mengkhawatirkan. Perlu banyak penegasan dan pemahaman lagi akan pentingnya nilai-nilai pancasila
Solusi yang dapat saya berikan, yaitu :
1. Perlunya pendidikan karakter
2. Pentingnya Kesadaran dari diri sendiri
3. Adanya peran orang tua untuk memberi tahu mana yang baik dan benar

Nama: Nyayu Felisha
NPM: 2316031021

Kelas: Reguler A

Menurut analisis saya berdasarkan jurnal tersebut, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia.Pemanfaatan media massa artinya penggunaan berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik untuk tujuan tertentu. Hubungan antara tatanan sosial dan tatanan politik disambung oleh media massa, artinya media massa ini saling mengisi dan melengkapi dalam bentuk komunikasi.

Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi Media massa di Indonesia belum sampai pada keadaan yang dapat membuat masyarakat mengubah moral untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

Nama: Nyayu Felisha
NPM: 2316031021
Kelas: Reguler A

Menurut analisis saya berdasarkan video tersebut, etika sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang memuat nilai dalam sila-sila Pancasila. Diantaranya yaitu, nilai ketuhanan mengandung moral spiritual, nilai kemanusiaan mengandung upaya kemanusiaan antar sesama, nilai persatuan mengandung solidaritas dan cinta tanah air, nilai kerakyatan mengandung nilai saling menghargai, dan nilai keadilan yang mengandung nilai kepedulian.

Dengan ini, disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan dan keputusan warga negara. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan yang baik, serta menjadi dasar analisis semangat bangsa berjiwa Pancasila.

Nama: Nyayu Felisha
NPM: 2316031021
Kelas: Reguler A

Menurut analisis saya, jurnal ini membahas mengenai hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam politik hukum di Indonesia. Politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa yang berkembang di masyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan UUD 1945 yang kemudian dituangkan dalam produk hukum. Rumusan politik hukum dimulai 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang kemudian diubah menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GHBN) dan diperbarui selama lima tahun sekali.

Penulis menjelaskan bahwa hubungan antara etika dengan hukum dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya, serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa pengendalian perilaku melalui sistem etika patut dipertimbangkan oleh para pemangku jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, karena apabila penyesalan masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum.