NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan
NPM : 2315061071
KELAS: PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Setelah menganalisis video yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah prinsip esensial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia mengimplikasikan bahwa segala tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Ini berarti kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum.

Supremasi hukum tidak hanya mencakup keberadaan hukum sebagai panduan, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap sistem keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, masih banyak hambatan yang mengganggu penegakan hukum yang adil, sehingga reformasi hukum yang komprehensif dan pendidikan hukum berkelanjutan sangat diperlukan.

Dengan menguatkan supremasi hukum, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan dipercaya oleh semua warganya. Reformasi hukum dan edukasi yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan
NPM : 2315061071
kelas : PSTI C
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

Penegakan hukum adalah prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi, yang menekankan komitmennya untuk tidak mengintervensi kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga berwenang. Sebagai bagian dari usahanya, pemerintah telah membentuk lembaga khusus untuk memberantas pungutan liar di sektor pelayanan publik. Namun, reformasi hukum yang diinginkan oleh masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka kriminalitas, korupsi, narkoba, asusila, dan pungutan liar masih menjadi tantangan besar. Ketidakjujuran dan ketidakamanan di kalangan aparat penegak hukum dan birokrasi, yang diperburuk oleh ketidakpuasan terhadap pendapatan mereka, semakin memperparah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mereformasi sistem ini untuk menyeimbangkan kekuatan negara dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan konstitusi. Reformasi yang efektif membutuhkan perubahan sikap dan tanggung jawab dari individu-individu dalam sistem hukum, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Presiden Jokowi menekankan pentingnya tidak mengintervensi penanganan masalah hukum oleh kepolisian dan lembaga hukum lainnya, serta pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penegakan hukum, seperti terlihat dalam kasus penistaan agama oleh Ahok. Penegakan hukum juga melibatkan peran Presiden sebagai penjaga kedaulatan negara dan pelindung seluruh warga negara. Integritas anggota DPRD dalam menolak praktik KKN dan berinteraksi dengan masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang baik.

NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan

NPM : 2315061071

KELAS : PSTI C

PRODI : Teknik Informatika

NAMA : Alexandrio Ariel Rafidan

NPM : 2315061071

KELAS : PSTI C

PRODI : Teknik Informatika

Nama : Alexandrio Ariel Rafidan
Npm : 2315061071
Kelas : PSTI C

Dalam video yang mengulas perkembangan demokrasi di Indonesia, disorot evolusi sistem politik dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Awalnya, demokrasi terbatas karena fokus pada perjuangan mencapai kemerdekaan. Kemudian, mencapai puncaknya dengan demokrasi parlementer yang melibatkan semua elemen masyarakat, namun gagal karena politik aliran dan ketidaksetaraan kepentingan. Era demokrasi terpimpin ditandai dengan ketegangan antara tiga kekuatan politik utama, sementara Orde Baru awal menjanjikan distribusi kekuasaan kepada masyarakat. Selama reformasi, diterapkan demokrasi Pancasila dengan karakteristik yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dengan demokrasi parlementer. Setiap era memiliki tantangan dan perubahan unik sesuai dengan konteks politik dan sosialnya, dari keterbatasan awal hingga masa-masa ketegangan politik, serta perubahan menuju demokrasi Pancasila. Meskipun menghadapi beragam tantangan, evolusi demokrasi Indonesia menunjukkan kesungguhan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif, dengan pemilu yang lebih demokratis, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik terbuka, dan hak dasar yang lebih terjamin.