NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C

Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya semangat pertahanan nasional, “Bela Negara,” sebagai kewajiban mendasar bagi semua warga negara, terutama selama masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Tugas ini berakar pada hukum dan peraturan negara, menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang untuk bangsa.

Ini menekankan pentingnya solidaritas selama krisis, di mana individu dapat berkontribusi dengan mendukung kelompok rentan dan pekerja garis depan. Inisiatif seperti membuat konten motivasi untuk pekerja garis depan dapat membangkitkan semangat dan menunjukkan rasa terima kasih atas pengorbanan mereka.

Implementasi langkah-langkah pemerintah untuk mengekang penyebaran COVID-19 disorot, dengan fokus pada memprioritaskan perlindungan mereka yang sudah terkena virus untuk mencegah penularan lebih lanjut dan menyelamatkan nyawa.

Pendidikan tentang kewarganegaraan dan pertahanan nasional dianggap penting, mencerminkan pengabdian dan kesetiaan warga negara kepada negara mereka. Mengabaikan masalah sosial yang terkait dengan pertahanan nasional diperingatkan, menekankan perlunya menanganinya dengan sungguh-sungguh untuk mencegah dampak negatif.

NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dan berkembang menghadapi ancaman dengan mengandalkan keuletan, keterampilan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional. Ini mencakup integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan semangat perjuangan demi mencapai tujuan nasional, meskipun dihadapkan pada ancaman langsung, luar, hambatan internal, dan gangguan tidak langsung.

Dalam perwujudan Panca-Gatra Aspek Sosial, terdapat beberapa elemen penting. Pertama, aspek geografis menuntut pemanfaatan lokasi strategis dan peningkatan potensi laut dan darat. Kedua, sumber daya alam harus dikelola secara bijak dengan meningkatkan kesadaran nasional mengenai kekayaan alam. Ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang baik agar penduduk memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Selain itu, ideologi harus mampu menampung aspirasi rakyat dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, sedangkan politik harus berfungsi melalui sistem demokratis yang seimbang antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Ekonomi perlu diperkuat dengan penyediaan sarana, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang memadai. Sosial budaya harus dipertahankan dan dikembangkan melalui tradisi, pendidikan, dan kepemimpinan yang baik. Terakhir, pertahanan dan keamanan perlu ditingkatkan dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan negara.

Namun, ancaman terhadap Tri-Gatra dan Panca-Gatra perlu diwaspadai. Ancaman terhadap Tri-Gatra meliputi risiko invasi atau konflik wilayah akibat lokasi geografis yang strategis, eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan terhadap sumber daya alam, serta rendahnya pendidikan dan keterampilan yang menghambat pembangunan penduduk. Ancaman terhadap Panca-Gatra mencakup penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai nasional, korupsi dan kurangnya partisipasi politik, krisis ekonomi dan ketidakmerataan, dampak globalisasi yang menggerus nilai lokal, serta ancaman terorisme dan konflik bersenjata.

Dengan memahami dan mengatasi berbagai ancaman ini, sebuah negara dapat meningkatkan ketahanan nasionalnya dan memastikan keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan.

NAMA : NAISYAH NOPRIANI

NPM : 2315061007

KELAS : TI C

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

NAMA : NAISYAH NOPRIANI

NPM : 2315061007

KELAS: TI C

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

NAMA: NAISYAH NOPRIANI
NPM: 2315061007
KELAS: TI C
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

A. Artikel tersebut menyoroti tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin kunci yang disoroti termasuk kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta peningkatan pelanggaran HAM di Papua. Meskipun demikian, artikel juga mencatat beberapa hal positif, seperti upaya reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional.

Analisis: Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia, ada upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan HAM, seperti dengan meratifikasi perjanjian internasional. Namun, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan akuntabilitas penuh atas pelanggaran HAM dan untuk mengatasi isu-isu seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan.

B. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakatnya memiliki dimensi yang unik. Konsep demokrasi dalam budaya Indonesia seringkali melibatkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang tercermin dalam prinsip gotong royong dan kebersamaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keberagaman agama dan keyakinan dalam praktik demokrasi, serta pengakuan atas otoritas yang lebih tinggi dari segi spiritual.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Terdapat tantangan dalam implementasi demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan prinsip demokrasi. Praktik seperti ini mengancam legitimasi sistem politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, terutama jika hal tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap HAM atau merugikan hak-hak individu. Perlu ada pengawasan yang ketat dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tersebut.