Nama : M. Hibban Ramadhan
NPM : 2315061094
Kelas : PSTI B

Jurnal tersebut menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa responden memiliki pengembangan kepribadian Pancasila yang baik serta kemampuan menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) secara positif.

Beberapa poin penting dari analisis teks tersebut:

1. Pengembangan Kepribadian Pancasila:
Responden menunjukkan pengembangan kepribadian Pancasila yang baik dengan menekankan pentingnya sikap jujur, toleransi terhadap perbedaan ras dan agama, serta pemahaman mendalam terhadap pendidikan Pancasila. Hal ini menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai moral dan keberagaman yang merupakan aspek penting dari Pancasila.

2. Pengaruh Positif Iptek:
Responden juga menunjukkan kesadaran dalam menyikapi perkembangan Iptek. Mereka melihat pentingnya menggunakan teknologi dengan tanggung jawab, seperti memanfaatkannya untuk kemudahan belajar, transaksi, dan berbisnis, serta melakukan penyaringan terhadap konten yang tidak layak di media sosial. Hal ini mencerminkan kesadaran akan dampak positif Iptek bagi kehidupan sehari-hari.

3. Peran Mahasiswa dan Generasi Muda:
Jurnal menyoroti peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan perkembangan Iptek. Mereka diminta untuk menjaga budaya bangsa dan memilih dengan bijak pengaruh buruk kebudayaan baru agar tidak merugikan bangsa Indonesia.

4. Pentingnya Pendidikan Pancasila:
Pendidikan Pancasila diakui sebagai elemen krusial dalam pembentukan karakter dan sikap positif terhadap Iptek. Adanya usulan untuk mengaktualisasikan Pancasila pada generasi muda melalui Kementerian Pendidikan nasional dengan pendekatan pembelajaran yang tidak bersifat indoktrinasi.

5. Peran Pemerintah:
Jurnal juga menyoroti peran pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam meningkatkan filtering terhadap arus informasi yang berpotensi merugikan dan berbau radikalisme di media, khususnya teknologi informasi.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menggarisbawahi pentingnya kesadaran nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan kepribadian dan sikap positif terhadap perkembangan Iptek, serta peran aktif pemerintah dan lembaga pendidikan dalam membentuk kesadaran ini di kalangan generasi muda.

Nama : M. Hibban Ramadhan
NPM : 2315061094
Kelas : PSTI B

Berdasarkan video tersebut, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memiliki relevansi yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Konsep dasar Pancasila terdiri dari lima prinsip: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:
Prinsip ini menciptakan landasan moral dan etika yang penting dalam pengembangan IPTEK. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan haruslah berakar pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab moral.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Konsep ini mendorong IPTEK untuk tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga harus mengarah pada kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Inovasi dalam IPTEK seharusnya memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Persatuan Indonesia:
Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam pengembangan IPTEK. Melalui kerjasama antarilmuwan, institusi, dan negara, tercipta lingkungan yang mendukung pertukaran pengetahuan dan inovasi.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
Pancasila menekankan pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan terkait IPTEK. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Prinsip ini menuntut bahwa hasil dari pengembangan IPTEK harus merata dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara kaya dan miskin, perkotaan dan pedesaan.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila, pengembangan IPTEK diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, tetapi juga pada dampaknya terhadap masyarakat dan keseluruhan bangsa. Keberlanjutan, keadilan, kolaborasi, dan inklusivitas adalah kunci dalam merumuskan dan menerapkan IPTEK yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : M. Hibban Ramadhan
NPM : 2315061094

A. Sistem etika perilaku politik saat ini di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat sejumlah tantangan, seperti korupsi, nepotisme, dan politik uang, yang melanggar prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, anti-korupsi, dan kedaulatan rakyat. Meskipun ada upaya reformasi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perilaku politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Etika generasi muda di sekitar tempat tinggal saya sangat bervariasi. Beberapa generasi muda mungkin mempraktikkan nilai-nilai positif, sementara yang lain mungkin terpengaruh oleh perubahan budaya dan pengaruh negatif. Untuk mengatasi dekadensi moral yang terjadi, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan etika yang kuat perlu ditingkatkan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari lembaga pendidikan dan pemerintah dalam mempromosikan nilai-nilai positif dan memberikan contoh yang baik. Dalam hal ini, pendidikan, pembinaan, dan kesadaran nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun generasi muda yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Nama : M. Hibban Ramadhan
NPM : 2315061094

Jurnal tersebut mengemukakan beberapa permasalahan terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam fungsi kontrol sosial di Indonesia. Berikut analisisnya:

1. Ketidakselarasan antara Berita dan Fakta:
Jurnal mencatat bahwa seringkali berita yang disebarkan oleh media massa tidak sesuai dengan fakta, yang dapat merugikan masyarakat karena mereka mempercayai informasi yang salah. Ini mencerminkan kurangnya akurasi dan integritas dalam penyiaran berita.

2. Ketidakbertanggungjawaban:
Jurnaljuga menyoroti bahwa berita seringkali disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan masalah dalam etika jurnalisme dan perlunya tindakan hukum terhadap penyebaran berita palsu.

3. Kewajiban Menelusuri Berita:
Jurnal mengingatkan pada ayat dalam Al Hujurat bahwa masyarakat seharusnya menelusuri kembali berita sebelum mempercayainya. Ini adalah panggilan untuk kritis dalam menilai informasi media.

4. Pelanggaran Hak Manusia:
Jurnal berpendapat bahwa ketidakakuratan dan penyebaran berita palsu dapat berujung pada pelanggaran hak manusia, menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks hak asasi manusia.

5. Peran Media Massa:
Jurnal mencatat bahwa media massa saat ini lebih berfokus pada memberikan informasi semata, tanpa mendorong pembentukan kepribadian dan moral masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa media massa mungkin belum memenuhi potensinya dalam mendidik dan membentuk masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

6. Patriotisme dan Kepentingan Pribadi:
Jurnal menyoroti bahwa media massa mungkin belum mampu memupuk jiwa patriotik dan masih ada kecenderungan individu-liberalistik serta kepentingan pribadi yang mengungguli kepentingan bangsa dan negara. Ini menunjukkan perlunya peran lebih aktif dalam membangkitkan semangat nasionalisme.

Secara keseluruhan, jurnal tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui media massa di Indonesia, termasuk kurangnya akurasi berita, kurangnya integritas, dan kurangnya peran media massa dalam mendidik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Muhamad Hibban Ramadhan
NPM : 2315061094

Artikel tersebut membahas peran Pancasila sebagai sistem kefilsafatan yang mencerminkan pandangan hidup dan pemikiran filosofis Bangsa Indonesia. Ada beberapa poin penting pada artikel tersebut:

1. Pancasila sebagai Pandangan Filosofis: Artikel tersebut menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, melainkan juga merupakan suatu sistem pemikiran kefilsafatan. Ini mengindikasikan bahwa Pancasila mencakup pandangan mendalam tentang realitas, moral, dan etika yang membentuk dasar pemikiran bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai Pandangan yang Komprehensif: Artikel mencatat bahwa Pancasila terdiri dari lima sila atau prinsip dasar yang saling berkaitan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan nilai-nilai terpisah, melainkan kesatuan yang komprehensif. Setiap sila memegang peranan penting dalam membentuk konsep keseluruhan.

3. Pancasila sebagai Landasan Moral dan Etika: Artikel menyatakan bahwa Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ini adalah panduan yang membantu dalam perilaku etis dan pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila.

4. Pandangan tentang Manusia dalam Pancasila: Pada artikel diuraikan bahwa manusia adalah inti dari sila-sila Pancasila. Masing-masing sila mencerminkan unsur-unsur hakikat manusia, dan setiap sila harus menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan keseluruhan Pancasila. Ini menekankan bahwa Pancasila adalah refleksi mendalam tentang manusia Indonesia.

5. Kesatuan dalam Keberagaman: Artikel juga menekankan bahwa sila-sila Pancasila bersifat organik, saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun masing-masing sila memiliki karakteristik dan makna yang berbeda, mereka membentuk kesatuan harmonis dalam sistem Pancasila. Ini menggambarkan bagaimana Pancasila menghormati keragaman dalam persatuan.

6. Kritik terhadap Pancasila: Meskipun teks artikel berpendapat bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem kefilsafatan, masih ada perdebatan tentang apakah Pancasila benar-benar mencerminkan pemikiran filosofis yang mendalam. Beberapa mungkin berpendapat bahwa Pancasila lebih merupakan sebuah ideologi politik daripada sistem kefilsafatan yang klasik.

Jadi, artikel ini menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar kerangka hukum atau ideologi politik, tetapi juga sebuah sistem kefilsafatan yang mencakup pandangan hidup yang mendalam dan moralitas bagi masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan pemikiran dan etika yang mendalam yang membentuk dasar bagi negara dan masyarakat, dan mendefinisikan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi warga negara Indonesia.