Nama : Puan Akeyla Maharani
NPM : 2315061070
Kelas : PSTI B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
Berita tersebut menceritakan tentang aksi unjuk rasa mahasiswa yang menjadi sumber penularan virus, alangkah baiknya saat virus corona menyebar seperti ini aksi-aksi yang menimbulkan kerumunan dikurangi, memang kemendikbud tidak melarang mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa , setidaknya jika mahasiswa tetap ingin melakukan unjuk rasa, mahasiswa harus memiliki kesadaran untuk tetap mengikuti protocol Kesehatan sehingga tidak merugikan orang lain. Lalu hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran untuk mengimbau masyarakat, khususnya mahasiswa, agar memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Selain itu, seharusnya kajian akademis terhadap peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah ditekankan.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
Menurut saya vandalisme seperti itu tidak benar dan harus ditindak lanjut oleh aparat untuk menyadarkan dan mengurangi para pelaku-pelaku vandalisme, lalu cara menyalurkan aspirasi saat kondisi pandemi bagi saya adalah dengan menggunakan media sosial dan menghindari kerumunan
3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
Menurut saya pemerintah harus berperan sebagai mediator yang adil, tegas dan membuka ruang dialog antara pengusaha dan buruh dengan mengedepankan hak dan kewajiban yang seimbang untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik
4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Menurut saya diperlukan perbaikan dalam pendidikan yang berkualitas dan merata, penegakan hukum yang adil dan transparan, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta pembangunan sosial ekonomi yang inklusif agar dapat menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara

Nama : Puan Akeyla Maharani
NPM : 2315061070
Kelas : PSTI B

Nama : Puan Akeyla Maharani
NPM : 2315061070
Kelas : PSTI B

Nama : Puan Akeyla Maharani M
NPM : 2315061070
Kelas : PSTI B

- Pengertian Konstitusi adalah serangkaian ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, termasuk undang-undang dasar dan lainnya. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa konstitusi terikat dalam pembentukan suatu organisasi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Ini merupakan kesepakatan dasar dalam membentuk organisasi yang berkembang seiring waktu.
- Tujuan konstitusi adalah untuk mengatur kedudukan, kewenangan, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi juga bertujuan untuk menjaga kestabilan, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat serta menjamin supremasi hukum dan prinsip demokrasi.
- Mengapa masih terjadi pelanggaran konstitusi ? pelanggaran konstitusi terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan atau ketidaksadaran akan nilai-nilai konstitusionalisme yang menjadi landasan pembentukan negara Indonesia. Selain itu, ada juga motif politik untuk memperpanjang masa jabatan atau memperbesar kekuasaan, yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang diatur dalam konstitusi. Terdapat juga penggunaan alasan yang tidak masuk akal atau pencarian justifikasi yang tidak relevan untuk melanggengkan kekuasaan, yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan main yang telah disepakati bersama dalam konstitusi.
- Bagaimana menyelesaikan masalah konstitusi ? penyelesaian masalah konstitusi memerlukan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme, seperti pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, proses politik yang transparan dan partisipatif, serta penghormatan terhadap konstitusi sebagai panduan dalam mengatur kehidupan bersama. Langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah konstitusi termasuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konstitusi sebagai landasan negara, memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan kontrol kekuasaan, serta mendorong partisipasi publik dalam proses politik dan pembuatan keputusan yang memengaruhi masa depan bangsa.

Nama : Puan Akeyla Maharani M
NPM : 2315061070
Kelas : PSTI B

Jurnal tersebut membahas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatannya adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, termasuk UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 dengan empat kali perubahan, yang masih berlaku hingga saat ini. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal serta kondisi politik hukum yang ada, yang kemudian berdampak pada perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia.Analisis jurnal ini mencakup pemahaman tentang signifikansi konstitusi dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan politik suatu negara. Konstitusi tidak hanya sebagai peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan dinamika masyarakat. Perubahan konstitusi Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan politik, ekonomi, dan sosial serta tuntutan akan sistem yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, jurnal tersebut juga menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi, termasuk proses penyusunan yang tergesa-gesa, desakan dari pihak eksternal seperti Belanda, serta pergeseran politik hukum internal di Indonesia. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas evolusi konstitusi Indonesia dan pentingnya adaptasi konstitusi terhadap dinamika politik dan sosial yang terus berubah.