Nama: Adwika Farsha Ardhan
NPM: 2315061074
Kelas: PSTI B

Video tersebut membahas tentang perkembangan IPTEK dan Pancasila sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Keduanya harus berhubungan karena jika tidak maka bisa terjadi penyelahgunaan dalam penggunaan IPTEK,

Pancasila memberikan dasar moral dan etika yang menjadi pijakan bagi para ilmuwan dan teknolog untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

Nama : Adwika Farsha Ardhan
NPM : 2315061074

A. Sistem etika perilaku politik adalah bagian penting dari budaya politik suatu negara. Untuk mengukur apakah sistem etika perilaku politik saat ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi Indonesia), perlu diperhatikan beberapa aspek. Pancasila sendiri memiliki lima nilai dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mari kita bahas beberapa aspek etika perilaku politik dan hubungannya dengan Pancasila:

1. Transparansi dan Keterbukaan (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Transparansi dalam politik adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika sistem politik kurang transparan, itu mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan adil dan beradab dalam pemerintahan.

2. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Pancasila menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab kepada rakyat. Sistem politik harus memastikan pemimpin bertindak atas dasar kepentingan nasional dan melakukan perwakilan yang baik.

3. Partisipasi Rakyat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan):Pancasila menekankan partisipasi rakyat dalam proses politik. Sistem politik harus memberikan ruang untuk partisipasi aktif dan demokratis rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

4. Penghindaran Konflik (Persatuan Indonesia): Pancasila menekankan persatuan. Sistem politik harus bekerja untuk menghindari konflik yang merusak persatuan bangsa dan mengedepankan dialog dan pemecahan masalah secara damai.

5. Keadilan Sosial (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Pancasila mendorong keadilan sosial. Sistem politik harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

B. Etika generasi muda di sekitar tempat tinggal di tempat saya umumnya yang saya kerap jumpai adalah kebiasaan buruk untuk berisik, bercanda,dan bermain di masjid. Akan tetapi tetap ada hal baik yang sering saya jumpai, yaitu senyum salam sapa sopan santun sesama warga.

Berikut beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi dekadensi moral:

1. Pendidikan Moral:

a. Melibatkan pendidikan moral dalam kurikulum pendidikan formal, yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter kepada generasi muda.

b. Membangun karakter dan nilai-nilai positif harus menjadi bagian integral dari pendidikan.

2. Pengawasan Orang Tua:

a. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak mereka.
b.Mereka harus memberikan perhatian, panduan, dan teladan yang baik.

c. Menghabiskan waktu bersama keluarga, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan nilai-nilai moral.

Nama : Adwika Farsha Ardhan
NPM : 2315061074

Menurut saya, salah satu cara untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam konten media adalah dengan memastikan bahwa konten tersebut memiliki komponen pendidikan, seperti memberikan pengetahuan umum dan informasi sejarah.

Selain itu, media massa harus mengusung nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup setiap warga negara Indonesia.

Secara keseluruhan, Jurnal ini menekankan pentingnya peran media massa dalam konteks kontrol sosial dan pencegahan kejahatan, namun juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam kegiatan media massa untuk memastikan keharmonisan sosial. Jurnal ini memberikan perspektif yang menarik tentang hubungan antara media massa, nilai-nilai Pancasila, dan penegakan hukum di Indonesia.

Nama: Adwika Farsha Ardhan
NPM : 2315061074

Filsafat adalah sebuah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab asal dan hukumnya. Pancasila secara filsafat adalah membahas makna dan pengertian yang sedalam-dalamnya termasuk memahami apa yang ada dibalik makna Pancasila dan pengetahuan terhadap Pancasila.

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia Karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Penelitian Notonegoro menyatakan adanya Pancasila dalam triprakara atau tiga hal tiga hal itu adalah adat budaya religi dan negara.

Nama: Adwika Farsha Ardhan
NPM: 2315061074

Jurnal diatas membahas tentang sistem filsafat. Sistem filsafat dikatakan memadai jika mencakup penjelasan terhadap semua gejala. Kattsoff (1964) juga menyatakan bahwa suatu sistem filsafat harus mencakup segala sesuatu, baik hal-hal yang dapat ditangkap dengan indera maupun yang dapat ditangkap dengan akal. Karena filsafat mencakup realitas yang sangat luas, maka suatu sistem filsafat harus komprehensif dan tidak ada hal yang di luar jangkauannya. Oleh karena itu, suatu sistem filsafat dapat dikatakan memadai jika mampu memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap semua gejala yang ada.

suatu sistem filsafat harus memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain, seperti sistem ilmiah. Salah satu ciri khas sistem filsafat adalah komprehensif, artinya tidak ada hal yang di luar jangkauannya. Selain itu, sistem filsafat juga harus bersifat teontis, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi setiap perbuatan manusia. Ciri lainnya adalah sistem filsafat bersifat abstrak, tidak seperti sistem lain yang bersifat konkrit.