Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

Jawaban :

Dari majalah “MEDIUM NASIONAL PANDEMI COVID-19 YANG PALING DAPAT DIPERTAHANKAN” dapat kita simpulkan bahwa negara harus dilindungi, karena membawa dampak yang sangat positif bagi kita dan juga masyarakat, melindungi negara tidak hanya itu saja. tentang berkelahi. dengan senjata, namun dapat juga dilakukan dengan mengikuti anjuran pemerintah dan tidak menebar kebohongan di tengah masyarakat, serta menjaga negara harus dibarengi dengan rasa kewarganegaraan, agar tidak salah melindungi diri atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Selesai. . sesuai dengan tujuan negara tersebut.Meski pandemi tidak mengganggu semangat bela negara, dan kita harus selalu siap berkorban dan mengabdi pada negara, namun salah satu hal mendasar dalam melindungi negara adalah Pasal 27 UUD 1945 Menurut Pasal 3 UUD 1945, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara dan § 30 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara dan negara. keamanan. . negara dari.

Nama : Sabilillah Ird
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

Jawaban :

Berdasarkan analisis yang diperoleh, disimpulkan bahwa kepolisian dan pertahanan negara merupakan isu penting dalam menjaga kedaulatan negara dan hak-hak warga negara. Meskipun presiden telah berupaya memperbaiki sistem peradilan, masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya mentalitas penegakan hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan perekrutan yang transparan. Gaya kepemimpinan yang tegas dan transparan seperti Ahok bisa berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat, namun arogansi harus dihindari. Tantangan terbesar penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas lembaga penegak hukum, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas lembaga penegak hukum.Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memberikan contoh dan mampu berkomunikasi serta memenuhi perannya sebagai penegak hukum. Meskipun presiden telah berupaya memperbaiki sistem peradilan, masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya mentalitas penegakan hukum, seperti lemahnya pemahaman agama dan perekrutan yang transparan. Hal ini membuat masyarakat curiga terhadap proses yang dilakukan polisi dan kepercayaan mereka terhadap proses tersebut menurun.Permasalahan seperti tingginya kriminalitas, narkoba, korupsi dan ketidakpuasan pendapatan, proses penegakan hukum yang dipertanyakan para pencari keadilan menjadi salah satu prioritas yang harus diperbaiki pemerintah. Upaya meningkatkan kualitas masyarakat yang taat hukum dan menjaga integritas aparat kepolisian merupakan kunci perbaikan sistem hukum Indonesia..

Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

Jawaban :

Video tersebut membahas tentang pentingnya Supremasi hukum buat mengatur keseimbangan kekuasaan di negara kita, dimana hukum jadi otoritas tertinggi yang harus dihormati semua warga negara, termasuk pemerintah. Menurut UUD 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Yang mana semua tindakan, baik dari pemerintah maupun warga, harus sesuai dengan hukum dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada.

Negara hukum bukan cuma soal ada hukum yang berlaku, tapi juga soal keadilan, perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, dan penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan supremasi hukum, negara bisa menciptakan lingkungan yang stabil, adil, dan terpercaya bagi semua warganya.

Di negara hukum, kekuasaan pemerintah dibatasi sama hukum, dimana tidak ada yang di atas hukum. Membuat keputusan dan tindakan pemerintah ada dalam

Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kleas : PSTI D

Jawaban :

Video ini tentang ketahanan nasional yaitu. kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya, menjaga keamanan dan stabilitas serta menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup dua aspek utama yaitu Trigatra (tiga aspek alam) dan Pancagatra (lima aspek sosial). Ancaman utama terhadap Trigatra adalah letak dan lokasi geografis, kondisi dan kekayaan alam, serta kapasitas penduduk. Geografi dan lokasi dapat menimbulkan ancaman seperti konflik perbatasan dan bencana alam. Sumber daya alam yang dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan, sedangkan rendahnya kapasitas pendidikan dan kesehatan penduduk dapat menjadi beban negara. Ancaman yang dihadapi negara ini bisa langsung maupun tidak langsung dan berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman langsung adalah ancaman fisik seperti serangan militer dan serangan teroris, sedangkan ancaman tidak langsung adalah ancaman non fisik seperti perang siber dan disinformasi.Ancaman unsur Pancagatra adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perbedaan ideologi dan pengaruh ideologi asing dapat memicu konflik internal dan melemahkan persatuan bangsa. Ketidakstabilan politik dan korupsi dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Krisis ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak adil dapat mengganggu stabilitas negara. Perubahan sosial yang cepat dan konflik antar budaya dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Ancaman eksternal seperti agresi militer dan terorisme, serta ancaman internal seperti separatisme dan radikalisme, memerlukan kesiapsiagaan dan kekuatan pertahanan yang kuat untuk menjaga ketahanan nasional. Selain itu, ancaman dapat datang dari luar negeri seperti tindakan agresif negara lain atau organisasi internasional, maupun dari dalam negeri seperti konflik sosial dan separatisme..

Nama : Sabilillah Irdo
NPM : 2315061108
Kelas : PSTI D

jawaban :

A. Artikel tersebut menyoroti bahwa implementasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih lemah. Beberapa permasalahan utama yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik sumber daya alam, dan berkurangnya ruang kebebasan sipil. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat sejumlah pelanggaran, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Namun, terdapat perkembangan positif seperti inisiatif reformasi yang penting, ratifikasi perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan gerakan sosial yang kuat melawan ketidakadilan.Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah meskipun situasi hak asasi manusia di Indonesia terlihat suram, namun masih ada harapan dengan langkah-langkah reformasi dan kepatuhan terhadap perjanjian hak asasi manusia internasional. Gerakan masyarakat dan mahasiswa juga menunjukkan kesadaran dan upaya kolektif untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak sipil.

B. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai tradisional dan budaya masyarakat adat Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa nilai-nilai spiritual dan moral merupakan landasan proses demokrasi. Saya kira prinsip ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya terfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.Praktik demokrasi Indonesia Tengah saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam mendukung nilai-nilai hak asasi manusia. Meski kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan seperti korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, yang menandakan penerapan nilai-nilai Pancasila dan HAM belum optimal.

C.
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan upaya yang beragam dalam menyesuaikan diri dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Secara prinsip, Indonesia telah membangun sistem politik yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, serta adanya lembaga-lembaga negara yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan demokrasi dan HAM merupakan langkah-langkah positif dalam kerangka tersebut.

Namun, praktiknya masih menghadapi banyak tantangan. Kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang baru maupun yang lama, seringkali tidak diselesaikan dengan adil dan transparan. Pembatasan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama masih terjadi, sering kali dengan dalih keamanan atau ketertiban umum. Selain itu, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti reformasi hukum dan upaya memperkuat partisipasi masyarakat sipil, banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi HAM.

D. Keadaan di mana anggota parlemen bertindak atas nama suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangatlah merugikan demokrasi dan masyarakat. Pandangan saya, anggota parlemen harus bertanggung jawab dan transparan dalam bertindak, selalu mempertimbangkan kepentingan nyata masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.E. Partai politik yang diberdayakan oleh tradisi atau agama, yang memobilisasi loyalitas masyarakat untuk tujuan yang meragukan, seringkali dapat melanggar hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mendukung kebebasan, keadilan dan hak-hak individu. Di era demokrasi modern, sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau manipulasi politik..