Posts made by 2215071035_ Nazhivan ST

PKN Teknik Geodesi B, Selasa 07.00-08.40 T.A 2022/2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by 2215071035_ Nazhivan ST -
Nama : Nazhivan ST
NPM : 2215071035
Kelas : B

Penegakan hukum dan perlindungan negara adalah dua konsep yang erat kaitannya dalam sistem hukum dan politik. Penegakan hukum adalah proses menjalankan hukum dan kebijakan publik untuk menegakkan aturan hukum dan memastikan bahwa orang yang melanggarnya dikenai sanksi yang sesuai. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sementara itu, perlindungan negara adalah upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup upaya untuk menjaga keamanan nasional, mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Dalam prakteknya, penegakan hukum dan perlindungan negara saling melengkapi satu sama lain. Upaya untuk menegakkan hukum dapat membantu melindungi negara dari ancaman kejahatan dan pelanggaran hukum, sedangkan upaya untuk melindungi negara dapat memfasilitasi penegakan hukum dengan memberikan kekuasaan dan sumber daya yang diperlukan untuk lembaga-lembaga penegak hukum.

Namun, penegakan hukum dan perlindungan negara juga dapat menjadi bermasalah ketika kebijakan penegakan hukum dan keamanan negara bertentangan dengan hak asasi manusia atau kebebasan individu. Oleh karena itu, pemerintah harus menemukan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan perlindungan negara dengan memperhatikan hak-hak dasar rakyatnya.

PKN Teknik Geodesi B, Selasa 07.00-08.40 T.A 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by 2215071035_ Nazhivan ST -
Nama : Nazhivan ST
NPM : 2215071035
Kelas : B

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus diakui sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat. Ini berarti bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari hukum, termasuk pejabat pemerintah atau pemimpin politik. Supremasi hukum juga menegaskan bahwa semua tindakan dan keputusan pemerintah harus berada di bawah kendali hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan keadilan.

Konsep supremasi hukum merupakan landasan utama bagi negara-negara hukum modern, di mana pemerintah beroperasi di bawah hukum dan tidak berada di atas hukum. Prinsip ini juga memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu dilindungi oleh hukum dan keputusan pengadilan independen, serta memberikan jaminan bahwa semua orang akan diperlakukan sama di hadapan hukum.

Penerapan supremasi hukum dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti stabilitas politik, perdamaian sosial, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, prinsip ini juga memerlukan lembaga-lembaga yang independen dan efektif, seperti sistem peradilan yang bebas dari campur tangan politik atau kekuatan lain yang mungkin mempengaruhi putusan hukum. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sistem hukum yang kuat dan independen harus menjadi prioritas bagi negara-negara yang ingin menerapkan prinsip supremasi hukum.